Skip to content
  • Tentang
  • Bermitra dengan Kami
  • Internasional
  • Berlangganan
  • Log In
Primary Menu
  • Beranda
  • Terbaru
  • Topik
  • Kabar
  • Ikhtisar
  • Wawancara
  • Opini
  • Figur
  • Infografik
  • Video
  • Komunitas
  • Partner
  • Siaran Pers
  • Muda
  • Dunia
  • Kabar
  • Unggulan

Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia menurun. Melemahnya demokrasi dapat menimbulkan berbagai dampak serius baik secara sosial, politik, dan ekonomi.
Oleh Abul Muamar
23 Agustus 2024
para mahasiswa berdemo di jalanan dengan kepulan asap

Foto Rafli Firmansyah di Unsplash.

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diterapkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memperoleh hak-hak seperti kebebasan berpendapat hingga mengakses informasi yang transparan. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan, demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah lembaga internasional menunjukkan pelemahan demokrasi Indonesia setidaknya sejak tahun 2019.

Demokrasi Indonesia Melemah

Dalam laporan “Democracy Index 2023: Age of Conflict” yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dua tingkat dari tahun 2022 (skor 6,71). Pengukuran Indeks Demokrasi EIU meliputi lima dimensi, yakni proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan skor tersebut, demokrasi Indonesia masuk dalam kategori cacat (flawed democracy).

Kondisi yang sama ditunjukkan oleh data dari Freedom House, dimana nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024. Lembaga yang berbasis di AS tersebut mencatat sejumlah isu kunci, salah satunya terkait politik dinasti yang dilancarkan dengan berbagai “siasat”. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2023 yang mengizinkan individu yang pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski tidak memenuhi syarat usia minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yakni 40 tahun, menjadi salah satu poin yang menjadi sorotan. Pengecualian “pernah menjabat sebagai kepala daerah” itu membuat Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang saat itu berusia 36 tahun dan masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Selanjutnya pada Agustus 2024, DPR RI berupaya menganulir putusan MK yang memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dan menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam UU Pilkada, dengan cara merevisi UU Pilkada. Hal tersebut memantik kegerahan rakyat yang menilai bahwa demokrasi Indonesia “telah dibegal” oleh pemerintahan Jokowi dan gelombang protes pun pecah sejak 22 Agustus 2024 hingga artikel ini diterbitkan.

Tidak hanya itu, melemahnya demokrasi Indonesia juga ditandai oleh diskriminasi yang sering dialami oleh kelompok minoritas dan penganut kepercayaan di luar agama resmi yang diakui pemerintah. Dalam hal ini, Freedom House menggarisbawahi kegagalan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melindungi kelompok penganut agama/kepercayaan minoritas.

Lebih lanjut, pelemahan demokrasi juga masih terjadi di dunia akademik, dimana kebebasan berpendapat di kalangan akademisi dan mahasiswa mendapat kekangan dari pemerintah, termasuk ketika membahas soal konflik Papua. Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis dan penangkapan para demonstran yang mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah juga turut berkontribusi dalam pelemahan demokrasi di Indonesia.

Memastikan Hukum yang Setara

Demokrasi adalah jantung pembangunan berkelanjutan dan demokrasi yang baik akan menciptakan masyarakat yang maju tanpa seorang pun tertinggal di belakang. Melemahnya demokrasi dapat menimbulkan berbagai dampak serius baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang merupakan hak dasar manusia, juga ikut terancam. Data Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan penurunan skor kebebasan pers Indonesia dari 63,23 poin pada tahun 2019 menjadi 51,15 poin pada 2024. Selain soal kebebasan pers, melemahnya demokrasi juga dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, memperlebar peluang bagi praktik korupsi dan nepotisme, hingga menimbulkan ketegangan sosial dan mengganggu stabilitas negara.

Oleh karena itu, seluruh pihak mesti bahu membahu untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi di Indonesia agar sistem pemerintahan berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pemerintah harus memimpin upaya ini dengan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, memperkuat integritas lembaga-lembaga negara dan lembaga pengawas independen, memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; bukan sebaliknya. Namun, semua hal itu mesti disokong oleh prinsip negara hukum (the rule of law) yang melindungi setiap warga dari praktik kekuasaan yang sewenang-wenang serta memastikan bahwa hukum berlaku untuk setiap orang secara setara dan adil, termasuk bagi para pemangku kekuasaan.


Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.
Pilih Paket Langganan

Abul Muamar
Editor at Green Network Asia | Website |  + postsBio

Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor di beberapa media tingkat nasional.

  • Abul Muamar
    https://greennetwork.id/author/abulmuamar/
    GEF Danai Dua Proyek Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia
  • Abul Muamar
    https://greennetwork.id/author/abulmuamar/
    Mengulik Dampak Lingkungan dan Kesehatan dari Industri Nikel di Teluk Weda
  • Abul Muamar
    https://greennetwork.id/author/abulmuamar/
    Kolaborasi Indonesia-PBB dalam Penyediaan Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial
  • Abul Muamar
    https://greennetwork.id/author/abulmuamar/
    Sekolah Lansia dan Hal-Hal yang Diperlukan untuk Mendukung Kesejahteraan Lansia

Continue Reading

Sebelumnya: Menengok Pengelolaan Sampah di Banyumas dengan Prinsip ‘Nol Sampah ke TPA’
Berikutnya: ASEAN Luncurkan Peta Jalan Menuju Pariwisata Berkelanjutan

Artikel Terkait

seekor orangutan duduk di ranting pohon di hutan GEF Danai Dua Proyek Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia
  • Eksklusif
  • Kabar
  • Unggulan

GEF Danai Dua Proyek Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Oleh Abul Muamar
20 Juni 2025
mesin tik dengan kertas bertuliskan “artificial intelligence” Pentingnya Regulasi AI untuk Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab
  • Kabar
  • Unggulan

Pentingnya Regulasi AI untuk Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab

Oleh Ayu Nabilah
20 Juni 2025
Pulau-pulau kecil di tengah laut Raja Ampat Tambang Nikel Raja Ampat dan Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam
  • Kabar
  • Unggulan

Tambang Nikel Raja Ampat dan Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam

Oleh Andi Batara
19 Juni 2025
bunga matahari yang layu Pemantauan Kekeringan Komprehensif dan Partisipatif untuk Tingkatkan Mitigasi Bencana
  • Eksklusif
  • Kabar
  • Unggulan

Pemantauan Kekeringan Komprehensif dan Partisipatif untuk Tingkatkan Mitigasi Bencana

Oleh Kresentia Madina
19 Juni 2025
tulisan esg di atas peta negara ESG Saja Tidak Cukup: Mengapa Dunia Butuh CSV dan SDGs?
  • Opini
  • Unggulan

ESG Saja Tidak Cukup: Mengapa Dunia Butuh CSV dan SDGs?

Oleh Setyo Budiantoro
18 Juni 2025
beberapa megafon terpasang pada pilar Peran Komunikasi Risiko untuk Kesiapsiagaan Bencana yang Lebih Baik
  • Eksklusif
  • Kabar
  • Unggulan

Peran Komunikasi Risiko untuk Kesiapsiagaan Bencana yang Lebih Baik

Oleh Kresentia Madina
18 Juni 2025

Tentang Kami

  • Founder’s Letter GNA
  • Tim In-House GNA
  • Jaringan Author GNA
  • Panduan Siaran Pers GNA
  • Panduan Artikel Opini GNA
  • Panduan Konten Komunitas GNA
  • Pedoman Media Siber
  • Internship GNA
  • Hubungi Kami
  • Ketentuan Layanan
  • Kebijakan Privasi
© 2021-2025 Green Network Asia - Indonesia.