Putusan MK untuk membebaskan biaya pendidikan dasar dapat menjadi harapan baru untuk menjembatani akses pendidikan yang belum merata. Lantas, bagaimana memastikan bahwa sekolah gratis dapat menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas untuk semua anak di Indonesia?... Selengkapnya
Seftyana Khairunisa
Nisa adalah Reporter di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki minat di bidang penelitian, jurnalisme, dan isu-isu seputar hak asasi manusia.
Pemerintah menerbitkan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang diklaim untuk mendorong transisi ke energi terbarukan. Namun, terdapat sejumlah catatan kritis untuk beberapa target dan rencana yang dimuat dalam rencana tersebut.... Selengkapnya
Proper merupakan program pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan perusahaan untuk mendorong ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup. Sayangnya, masih terdapat banyak permasalahan yang ditemui dalam mekanisme dan pelaksanaannya.... Selengkapnya
PSN Rempang Eco-City diklaim dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Batam. Akan tetapi, temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa proyek ini punya segudang masalah terkait pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan.... Selengkapnya
Bappenas meluncurkan Indeks Perkembangan Anak Usia Dini 2024 yang berguna dalam mengukur kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dan tahap perkembangan berikutnya. Namun, ECDI bukanlah alat pengukuran yang sempurna dan memiliki banyak kelemahan. Apa saja?... Selengkapnya
Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dapat berdampak serius terhadap keamanan dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, upaya pelindungan data pribadi merupakan hal penting yang harus diatur dan dijamin oleh negara.... Selengkapnya
Pemerintah menerbitkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau sebagai pedoman untuk menghadapi hambatan dalam penciptaan ekosistem pekerjaan hijau di Indonesia.... Selengkapnya
Permen ESDM 10/2025 yang menjadi dasar hukum transisi energi sektor ketenagalistrikan dapat membuka peluang percepatan pemensiunan dini PLTU batubara.... Selengkapnya
Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang kemasan plastik sekali pakai. Lantas, dapatkah peraturan ini mengatasi persoalan sampah di Bali?... Selengkapnya
Pemerintah menetapkan Perpres 6/2025 untuk menjawab permasalahan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi yang kerap dihadapi petani.... Selengkapnya