Melihat Pelaporan Iklim Wajib di Australia

Setiap bisnis, besar maupun kecil, harus berperan dalam mengatasi krisis iklim. Dampak perubahan iklim melampaui isu lingkungan, mengganggu perekonomian, memperparah ketimpangan, dan meningkatkan risiko bencana. Sebagai pemangku kepentingan utama, sektor swasta harus berperan dalam mengatasi masalah ini, salah satunya melalui langkah-langkah akuntabilitas perusahaan untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pada tahun 2024, Australia telah bergabung dengan negara-negara yang mewajibkan pelaporan iklim.

Melalui kebijakan Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim, pemerintah Australia mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk melaporkan emisi karbon dan risiko terkait iklim mereka mulai tahun 2025.

Pelaporan Iklim Wajib di Australia

Krisis iklim memengaruhi pilar-pilar terpenting dalam kehidupan kita, mulai dari ketahanan pangan hingga stabilitas ekonomi. Salah satu penyebab terbesar krisis iklim adalah emisi karbon yang terus meningkat, yang mencapai 37,8 Gt pada tahun 2024. Australia menyumbang lebih dari 1% emisi global, mencapai sekitar 465 juta ton pada pertengahan tahun 2023. Sumber emisi utama negara ini adalah listrik, energi stasioner, transportasi, dan pertanian. Sektor-sektor ini berkaitan erat dengan kegiatan bisnis, yang menekankan urgensi bagi bisnis untuk menilai dan merespons risiko terkait iklim dalam operasi mereka.

Pada September 2024, pemerintah Australia mengesahkan Undang-Undang Amandemen Hukum Perbendaharaan (Infrastruktur Pasar Keuangan dan Langkah-Langkah Lainnya) 2024. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengungkapkan emisi karbon dan risiko terkait iklim mereka dalam laporan tahunan mereka mulai Januari 2025. Pengungkapan ini mencakup dampak iklim terhadap model bisnis, strategi, tata kelola, emisi (Cakupan 1 hingga Cakupan 3), serta indikator dan target iklim lainnya. Semua laporan harus mematuhi Standar Pelaporan Keberlanjutan Australia (ASRS), yang sejalan dengan kerangka kerja IFRS S2 internasional.

Kebijakan ini diluncurkan secara bertahap dari tahun 2025, 2026, hingga 2027, bergantung pada nilai aset, pendapatan, dan jumlah karyawan perusahaan. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan standar yang jelas bagi pelaporan iklim yang transparan, membantu mencegah praktik greenwashing, dan menyelaraskan Australia dengan kebijakan serupa di Uni Eropa, Jepang, Singapura, dan Selandia Baru.

Peluang dan Tantangan

Pelaporan iklim terstandarisasi dapat membantu bisnis mengukur dampak iklim mereka dengan lebih baik. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan peluang pertumbuhan dan inovasi dengan merancang strategi yang meminimalkan dampak tersebut.

Namun, seperti halnya perubahan besar lainnya, pelaporan iklim juga memiliki tantangan tersendiri. Pelaporan emisi Cakupan 3—emisi tidak langsung dari rantai pasokan dan penggunaan produk—sangat kompleks, karena memerlukan data dari pemasok dan pelanggan. Federasi Petani Nasional Australia menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan beban administratif dan keuangan bagi petani kecil dan UMKM, yang banyak di antaranya tidak memiliki sistem pelacakan emisi yang memadai. Tantangan ini bisa mengakibatkan kenaikan harga produk, yang pada akhirnya akan berdampak pada konsumen.

Untuk memudahkan transisi, pemerintah Australia memperkenalkan periode bertahap dan perlindungan hukum hingga tahun 2030. Selama periode ini, pengungkapan tertentu, seperti emisi Cakupan 3, analisis skenario, dan rencana transisi, akan dikecualikan dari tuntutan hukum swasta. Komisi Sekuritas & Investasi Australia (ASIC) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang untuk menegakkan tuntutan hukum, menggunakan pendekatan penegakan hukum pragmatis dan adaptif yang didukung oleh pedoman peraturan.

Menuju Ekonomi yang Lebih Tangguh terhadap Perubahan Iklim

Kewajiban pelaporan iklim menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama. Akuntabilitas dan transparansi ini dapat membantu pemerintah membentuk kebijakan iklim yang lebih baik dan memantau kemajuan nasional. Bagi investor dan konsumen, pelaporan iklim memungkinkan mereka untuk memastikan akuntabilitas bisnis dalam praktik dan komitmen mereka.

Saat tantangan iklim dan lanskap bisnis terus berkembang, adaptasi pengungkapan keberlanjutan untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan saat ini menjadi hal yang krusial. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menyelaraskan perspektif dan tindakan, memastikan bahwa pelaporan iklim menjadi alat untuk perubahan yang berarti, bukan sekadar kewajiban administratif tahunan. Jika diterapkan secara inklusif dan didukung dengan bantuan teknis yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan iklim.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia