Potensi Pengabaian dan Perampasan Hak Masyarakat Adat dalam UU KSDAHE
UU KSDAHE yang telah disahkan pada Agustus 2024 menuai sejumlah kritik dari organisasi masyarakat sipil karena berpotensi menimbulkan pengabaian dan perampasan hak masyarakat adat.... Baca Selengkapnya
Informasi Pengambilan Keputusan dan Partisipasi Terintegrasi
Pemerintah Luncurkan Rencana Aksi Pengembangan Avtur Ramah Lingkungan
Pemerintah meluncurkan rencana aksi peta jalan pengembangan avtur ramah lingkungan, sebagai upaya untuk mewujudkan sektor penerbangan yang lebih berkelanjutan.... Baca Selengkapnya
Indonesian Water Warriors: Mendorong Peran Pemuda dalam Pelestarian Air
Indonesian Water Warriors merupakan wadah untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengatasi permasalahan menyangkut sumber daya air.... Baca Selengkapnya
Moana Project: Menggabungkan Pengetahuan Tradisional dan Teknologi untuk Melestarikan Laut
Moana Project di Selandia Baru berupaya melestarikan laut dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan teknologi.... Baca Selengkapnya
Ekspor Pasir Laut dan Ancaman Kehancuran Ekosistem
Setelah 20 tahun dilarang, keran ekspor pasir laut kembali dibuka. Ancaman kerusakan ekosistem laut dan berbagai dampak lainnya kini mengintai.... Baca Selengkapnya
Meningkatkan Implementasi Pendidikan Kebencanaan
Pendidikan kebencanaan tidak hanya penting diadakan di satuan pendidikan formal, melainkan juga mesti diperluas cakupannya di lingkungan pendidikan informal dan di masyarakat luas.... Baca Selengkapnya
KLHK Terbitkan Aturan terkait Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan
Permen LHK Nomor 10 tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, dengan menekankan bahwa pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.... Baca Selengkapnya
IBSAP 2025-2045: Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan
IBSAP 2025-2045 bertujuan untuk memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati. ... Baca Selengkapnya
Badan Gizi Nasional dan Pentingnya Memperkuat Tata Kelola terkait Gizi
Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, sejauh mana lembaga baru ini dapat membawa perbaikan bagi tata kelola terkait gizi di Indonesia?... Baca Selengkapnya
Kemenkes-WHO Luncurkan Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba
Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025-2029 bertujuan untuk mencegah lebih banyak kematian akibat resistensi antimikroba (AMR) dan memperlambat perkembangan AMR di Indonesia.... Baca Selengkapnya