Pendidikan kebencanaan tidak hanya penting diadakan di satuan pendidikan formal, melainkan juga mesti diperluas cakupannya di lingkungan pendidikan informal dan di masyarakat luas.... Selengkapnya
Informasi Pengambilan Keputusan dan Partisipasi Terintegrasi
Permen LHK Nomor 10 tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, dengan menekankan bahwa pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.... Selengkapnya
IBSAP 2025-2045 bertujuan untuk memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati. ... Selengkapnya
Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, sejauh mana lembaga baru ini dapat membawa perbaikan bagi tata kelola terkait gizi di Indonesia?... Selengkapnya
Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025-2029 bertujuan untuk mencegah lebih banyak kematian akibat resistensi antimikroba (AMR) dan memperlambat perkembangan AMR di Indonesia.... Selengkapnya
Dampak perubahan iklim terhadap anak-anak semakin parah. Laporan yang dirilis KLHK dan UNICEF memberikan enam strategi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan tindakan iklim yang berfokus pada anak-anak.... Selengkapnya
PP Kesehatan 2024 memberikan “lampu hijau” aborsi untuk korban pemerkosaan dan darurat medis. Lantas, bagaimana aturan ini dapat menyediakan aborsi yang aman?... Selengkapnya
Meningkatkan dukungan bagi setiap ibu menyusui adalah sebuah urgensi demi mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.... Selengkapnya
Bantuan Langsung Petani (BLP) perlu didukung dengan verifikasi dan validasi data individu petani calon penerima manfaat secara transparan dan akuntabel agar benar-benar tepat sasaran dan efektif.... Selengkapnya
Putusan pengadilan di Ekuador menegaskan pelanggaran terhadap hak-hak alam Sungai Machángara karena polusi dan pengabaian oleh pemerintah kota setempat.... Selengkapnya