Pemerintah menerbitkan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang diklaim untuk mendorong transisi ke energi terbarukan. Namun, terdapat sejumlah catatan kritis untuk beberapa target dan rencana yang dimuat dalam rencana tersebut.... Selengkapnya
Transisi Energi
Pemerintah China memperluas jangkauan program penghapusan kendaraan untuk mendorong partisipasi yang lebih baik.... Selengkapnya
Meski menghadapi tantangan yang besar, Indonesia masih memiliki peluang untuk mewujudkan transisi hijau.... Selengkapnya
Implementasi transisi energi yang berkeadilan masih kerap terhambat oleh kebijakan yang belum berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perempuan.... Selengkapnya
Tanpa tata kelola yang memadai, hilirisasi tembaga dan bauksit berisiko meningkatkan permasalahan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat lokal, seperti yang terjadi pada hilirisasi nikel.... Selengkapnya
Di tengah seruan dunia untuk menuju net zero, teknologi Enhanced Coalbed Methane (ECBM) dapat menjadi solusi potensial yang relevan untuk mengurangi emisi dari sektor-sektor tinggi karbon.... Selengkapnya
Hasil studi analisis dampak sosio-ekonomi dari transisi energi berkeadilan oleh WRI Indonesia menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan yang selain berfokus pada dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan, juga memastikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.... Selengkapnya
Pemerintah menerbitkan peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau sebagai pedoman untuk menghadapi hambatan dalam penciptaan ekosistem pekerjaan hijau di Indonesia.... Selengkapnya
Permen ESDM 10/2025 yang menjadi dasar hukum transisi energi sektor ketenagalistrikan dapat membuka peluang percepatan pemensiunan dini PLTU batubara.... Selengkapnya
Ambisi Indonesia untuk memimpin industri mineral kritis global diliputi oleh eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak-hak pekerja lainnya.... Selengkapnya