Innovative Financing Lab (IFL) di bawah UNDP meluncurkan ringkasan kebijakan berjudul “Menerapkan Pembiayaan Campuran untuk Memperluas Akses Keuangan bagi UMKM”.... Selengkapnya
Eksklusif
Konten Eksklusif GNA Indonesia menyediakan pembaruan kabar (soft news), wawasan, dan cerita dampak seputar pembangunan berkelanjutan lintas sektor, relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kapasitas pribadi dan profesional di berbagai bidang keberlanjutan. Tersedia bagi pelanggan GNA Indonesia, Konten Eksklusif berkontribusi dalam mengatasi tantangan finansial kami sebagai media digital yang independen.
Laporan UNDP bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkap pentingnya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal bagi perempuan pelaku UMKM.... Selengkapnya
Penghapusan hukuman mati di Malaysia semakin mendekati kenyataan dengan disahkannya rancangan undang-undang baru oleh parlemen.... Selengkapnya
Simposium Pembangunan Asia Tenggara (SEADS) Asian Development Bank 2023 membahas bagaimana ASEAN dapat mengambil langkah-langkah inovatif dan hemat untuk mendukung dekarbonisasi dan merevitalisasi ekonomi.... Selengkapnya
RUU Kesehatan memerlukan pembahasan, peninjauan, dan kajian komprehensif dan matang agar undang-undang yang dihasilkan dapat menjawab tantangan yang ada.... Selengkapnya
Sepintas, perdagangan spesies liar mungkin menguntungkan. Namun, bisnis ini dapat memperparah krisis keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan perdagangan spesies liar yang berkelanjutan, kita perlu memahami lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap upaya konservasi. ... Selengkapnya
Di tengah maraknya ujaran kebencian, pendidikan dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mengatasi intoleransi, diskriminasi, dan kebencian.... Selengkapnya
Energi panas bumi merupakan salah satu sumber alternatif energi terbarukan berpotensi tinggi di Indonesia. ... Selengkapnya
Perundungan online terhadap anak menjadi hal yang mengkhawatirkan di tengah masifnya perkembangan teknologi. ChildFund International mendorong penghapusan jenis perundungan ini dengan kampanye Swipe Safe.... Selengkapnya
Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan rencana aturan 69 jam kerja per pekan—dan menerima respons tak menyenangkan dari masyarakatnya.... Selengkapnya