Setiap jawaban, gambar, atau rekomendasi yang dihasilkan oleh AI pada akhirnya bergantung pada mesin fisik yang harus terus dijaga agar tetap dingin. Proses pendinginan ini umumnya membutuhkan air yang berasal dari sungai, akuifer, atau jaringan pipa kota. Di tengah pesatnya pembangunan pusat data di Asia, kebutuhan tersebut kini berbenturan dengan kenyataan bahwa kawasan ini juga mencakup sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi di dunia.

Harga dari Ambisi Digitalisasi

Kawasan Asia-Pasifik menjadi tujuan investasi pusat data terbesar di dunia pada 2024. Sementara itu, ekonomi digital Asia Tenggara diproyeksikan mencapai nilai US$600 miliar pada 2030. Sebagian besar pertumbuhan tersebut ditopang oleh beban kerja AI, yang menghasilkan panas jauh lebih besar pada setiap rak server dibandingkan komputasi konvensional, sehingga membutuhkan air pendingin dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Besarnya kebutuhan air ini bukan lagi sekadar spekulasi. Sebuah studi pada 2023 menemukan bahwa proses pelatihan GPT-3 di sebuah pusat data di Amerika Serikat secara langsung menguapkan sekitar 700.000 liter air tawar bersih. Studi yang sama juga memperingatkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, permintaan AI secara global berpotensi menyebabkan pengambilan air hingga miliaran meter kubik—melebihi total konsumsi air tahunan beberapa negara berukuran sedang di Eropa.

Ketika Ledakan Pusat Data terjadi di Wilayah Paling Kering

Ambisi AI di Asia tidak hanya tercermin dari pesatnya adopsi teknologi AI, tetapi juga dari ekspansi infrastruktur komputasinya, yakni pusat data.

India, misalnya, telah mengambil sekitar seperempat dari seluruh air tanah yang dipompa di dunia. Namun, pusat-pusat data berskala hyperscale kini justru banyak dibangun di Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, dan Telangana—negara bagian yang rawan kekeringan, sementara cekungan Sungai Krishna telah menyusut hingga hanya sekitar seperlima dari volume normalnya.

Dampak kekeringan di wilayah-wilayah tersebut telah begitu nyata dan meluas. Hingga Juli 2026, sebanyak 21 dari 31 distrik di Karnataka serta 19 dari 36 distrik di Maharashtra mengalami defisit curah hujan yang mengancam musim tanam. Bahkan, sebuah studi berbasis citra satelit menemukan hubungan statistik antara penyusutan cadangan air tanah di Maharashtra dengan meningkatnya angka bunuh diri petani. Kekeringan juga mengikis lapisan tanah atas (topsoil), memicu gagal panen, serta mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Bagi rumah tangga, kondisi ini membuat jarak untuk memperoleh air bagi keluarga maupun ternak menjadi semakin jauh. Beban tersebut sebagian besar dipikul oleh perempuan dan anak perempuan, yang di sejumlah wilayah harus berjalan antara 5 hingga 20 kilometer setiap hari demi mendapatkan air. Di sisi lain, penggunaan sumber air alternatif yang tidak aman meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, dan tifus. Bahkan sebelum ledakan pembangunan pusat data terjadi, NITI Aayog memperkirakan sekitar 200.000 orang di India meninggal setiap tahun akibat keterbatasan akses terhadap air bersih yang aman.

Memperparah Ketimpangan

Meskipun Asia menanggung porsi risiko yang sangat besar, persoalan ini bukan hanya terjadi di Asia.

Sebuah kajian penting yang diterbitkan UN University Institute for Water, Environment, and Health pada 2026 memperkirakan bahwa pada 2030, pusat data AI di seluruh dunia dapat mengonsumsi air dalam jumlah yang setara dengan kebutuhan domestik dasar seluruh penduduk Afrika Sub-Sahara—lebih dari 1,3 miliar jiwa.

Para penulis laporan tersebut juga menyoroti persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar besarnya volume air: pola ekstraktivisme. Masyarakat yang tinggal di sekitar pusat data hampir tidak pernah menjadi kelompok yang menikmati layanan AI yang ditopang oleh fasilitas tersebut. Jika dibiarkan, kesenjangan ini hanya akan mengulang pola lama dalam bentuk baru, di mana satu pihak menanggung beban sementara pihak lain memetik manfaatnya.

Terpisah, analisis MSCI terhadap lebih dari 13.000 aset pusat data di seluruh dunia menemukan bahwa sekitar satu dari empat lokasi berpotensi mengalami kelangkaan air yang jauh lebih parah pada 2050 seiring terus dibangunnya fasilitas di daerah aliran sungai yang sudah mengalami tekanan. Yang membuat persoalan ini semakin parah di Asia adalah faktor waktu. Ekspansi pusat data di benua ini berlangsung bersamaan dengan menyusutnya waduk-waduk dan terganggunya pola musim hujan. Di sejumlah wilayah, pembangunan tersebut bahkan memperparah defisit air tanah yang tidak akan serta-merta pulih hanya karena hujan kembali turun.

Dengan kondisi seperti itu, ketika sebuah fasilitas besar mampu mengambil jutaan galon air setiap hari, pusat data menjelma infrastruktur digital yang menjadi pesaing langsung bagi lahan pertanian, rumah sakit, dan rumah tangga dalam memperebutkan sumber air yang sama dan terbatas.

Celah Regulasi dan Gelombang Penolakan

Sekali lagi, pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak yang menanggung risikonya bukanlah kelompok yang sama.

Singapura memberikan insentif pembebasan pajak selama sepuluh tahun bagi pusat data yang efisien, sementara anggaran India tahun 2026 memperkenalkan insentif serupa hingga tahun 2047 bagi penyedia layanan cloud asing. Komitmen publik jangka panjang ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah sangat menguntungkan, tanpa adanya komitmen yang sepadan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas tersebut.

Penolakan masyarakat pun mulai bermunculan di berbagai negara Asia. Pada Februari 2026, lebih dari lima puluh warga di Johor, Malaysia, memprotes rencana pembangunan sebuah pusat data karena khawatir fasilitas tersebut akan mengambil air dari jaringan pasokan kota yang sama dengan rumah-rumah mereka, sehingga mengurangi ketersediaan air saat musim kemarau. Sejumlah regulator mulai merespons. Singapura, misalnya, kini mewajibkan operator pusat data secara bertahap menaikkan suhu operasional fasilitas menjadi 26 derajat Celcius atau lebih guna mengurangi kebutuhan pendinginan.

Ketika Google memulai pembangunan pusat data berskala gigawatt di Andhra Pradesh pada April 2026, dokumen izin lingkungannya tidak mengungkapkan kebutuhan air operasional fasilitas tersebut, padahal lokasi itu berada di distrik dengan cadangan air tanah terendah di negara bagian tersebut. Pengabaian semacam itu merupakan hal yang lumrah mengingat sebagian besar operator pusat data di India merupakan perusahaan swasta yang tidak diwajibkan mematuhi aturan pengungkapan ESG.

Batasan penggunaan air untuk sektor energi di Tiongkok serta sertifikasi Green Mark di Singapura masih menjadi pengecualian di kawasan ini. India, misalnya, belum memiliki kerangka nasional yang mengikat terkait penggunaan air oleh pusat data. Sebaliknya, lima belas negara bagiannya justru berlomba menawarkan berbagai insentif investasi. Bahkan di tingkat global pun, praktik pengungkapan informasi masih sangat tidak konsisten. Meta hanya melaporkan fasilitas yang dimilikinya sendiri, Google tidak memasukkan fasilitas milik pihak ketiga, Microsoft tidak mengungkapkan data di tingkat lokasi, sementara Amazon bahkan tidak mempublikasikan angka total penggunaan airnya.

Yang Perlu Dipertimbangkan

Sejauh ini, pemerintah di berbagai negara jauh lebih siap menjamin pasokan air bagi pusat data ketimbang menjamin keterbukaan informasi mengenai penggunaan air tersebut kepada masyarakat. Karena itu, menutup berbagai celah regulasi ini merupakan prasyarat mendasar bagi pembangunan yang adil sekaligus berkelanjutan.

Berbagai inovasi untuk pusat data yang lebih ramah lingkungan memang mulai berkembang, seperti sistem pendingin sirkulasi tertutup (closed-loop cooling) dan pendingin udara (air cooling) di Eropa, maupun teknologi desalinasi yang sedang diuji coba di Eastern Economic Corridor, Thailand. Namun demikian, kewajiban pengungkapan penggunaan air di tingkat fasilitas yang disertai persyaratan penggunaan air yang mengikat secara hukum tetap menjadi kunci untuk membangun masa depan digital yang benar-benar meningkatkan kualitas kehidupan di Bumi, alih-alih justru merusaknya.

Ambisi Asia dalam mengembangkan AI tidak harus bertentangan dengan ketahanan air kawasan. Namun, hal itu hanya mungkin terjadi jika air diperlakukan sebagai pertimbangan utama sejak tahap perencanaan pembangunan infrastruktur, bukan baru dianggap sebagai krisis setelah seluruh fasilitas berdiri.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami