Menciptakan Keadilan Pajak untuk Kesejahteraan Bersama
Foto: Freepik.
Sebagai warga negara, kita diwajibkan membayar pajak atas berbagai hal, mulai dari pajak atas makanan dan minuman yang kita konsumsi hingga barang-barang yang kita miliki. Namun, sistem perpajakan yang ada dapat memperparah ketimpangan dan menghambat penerimaan negara manakala tidak dirancang secara adil dan terukur. Lantas, bagaimana dengan sistem perpajakan di Indonesia? Laporan CELIOS mengulik bagaimana sistem pajak di Indonesia selama ini dan mengevaluasi berbagai sumber penerimaan negara dari pajak alternatif yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah untuk menciptakan keadilan pajak.
Pajak yang Menekan Warga Kelas Menengah-Bawah
Isu tentang pajak di Indonesia telah sering menjadi sorotan. Setiap kali ada pengumuman tentang kenaikan besaran pajak, isu ini akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Kenaikan besaran PPN menjadi 12%, misalnya, telah memicu gelombang protes. Kebijakan tersebut dianggap semakin menambah beban masyarakat di tengah polikrisis yang melanda dunia saat ini, termasuk kenaikan harga-harga kebutuhan hingga sulitnya lapangan pekerjaan.
Gelombang protes memanas pada Agustus 2025 sebagai respons atas kebijakan kenaikan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah. Dimulai dari Kabupaten Pati (Jawa Tengah), gelombang protes merebak ke berbagai daerah lain seperti Jombang (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), hingga Bone (Sulawesi Selatan).
Meski besaran pajak untuk beberapa objek terus ditingkatkan, penerimaan negara dari perpajakan tidak berbanding lurus. Misalnya, rasio pajak menunjukkan tren stagnan dan terbilang rendah dengan capaian kuartal I (Q1) tahun 2025 sebesar 7,95% terhadap PDB, turun dari rasio pajak 2024 (10,8%).
Laporan CELIOS menyatakan bahwa rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan merosotnya efektivitas penerimaan perpajakan secara umum. Kegagalan dalam memenuhi target penerimaan perpajakan akan merintangi koherensi perencanaan fiskal, mengganggu stabilitas anggaran, dan melemahkan postur fiskal jangka menengah dan panjang. Kinerja penerimaan perpajakan yang buruk dan menurun akan membuat defisit anggaran semakin melebar.
Ketergantungan pada Pajak Regresif dan Penerimaan Negara yang Hilang
Salah satu poin utama yang disorot dalam laporan tersebut adalah ketergantungan pemerintah terhadap pajak konsumsi yang regresif, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan PPN berarti meningkatnya beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat, terutama kelas menengah dan kelas bawah. Peningkatan besaran pajak konsumsi dan pemangkasan anggaran publik akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan insentif sosial. Hal ini menggarisbawahi bahwa reformasi perpajakan tidak cukup hanya pada rasionalisasi tarif, tetapi juga harus menyasar sumber-sumber penerimaan yang lebih adil.
Lebih lanjut, laporan tersebut juga menyatakan bahwa hilangnya penerimaan negara akibat stagnasi penerimaan pajak bukan hanya soal kepatuhan individu, melainkan karena adanya permasalahan struktural, termasuk insentif pajak yang selama ini dianggap lebih menguntungkan kelas atas. Sementara itu, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memperbaiki stagnasi penerimaan pajak dinilai berisiko menjadi solusi semu jika tidak didukung dengan reformasi struktural menyeluruh. Laporan CELIOS menekankan bahwa permasalahan utama dalam sistem perpajakan Indonesia bukan terletak pada kelembagaan, tetapi pada lemahnya cakupan dan integrasi data kekayaan, ketidaktegasan penegakan hukum terhadap praktik pengemplangan pajak, dan politik fiskal yang kompromistis.
Pajak Alternatif dan Progresif yang Perlu Digali
Alih-alih meningkatkan besaran pajak regresif yang lebih banyak menyasar masyarakat kelas menengah dan bawah, pemerintah perlu mengalihkan fokus ke sumber-sumber pajak alternatif dan progresif untuk menciptakan keadilan pajak dan mendukung kesejahteraan bersama. Laporan tersebut mengusulkan pengakhiran insentif pajak yang berlaku untuk konglomerat dan korporasi besar, yang selama ini menimbulkan pengecualian, penangguhan, pengurangan, bahkan pembebasan pajak.
Selain itu, laporan tersebut memberikan gambaran penerimaan negara dari pajak alternatif dan progresif, disertai gambaran mengenai potensi besaran penerimaan yang dapat diperoleh, di antaranya:
- Pajak kekayaan, mencakup aset tanah, properti, saham, kendaraan, karya seni, dan simpanan rekening.
- Pajak penghilangan keanekaragaman hayati, diberlakukan kepada pihak-pihak yang terbukti mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Pajak karbon, diberlakukan atas emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi seperti industri, pembangkitan listrik, pertanian dan peternakan, transportasi, dan lainnya.
- Pajak digital, diberlakukan atas aktivitas ekonomi yang berlangsung di ranah digital, seperti penjualan barang dan jasa digital, iklan online, layanan streaming, dan platform digital lintas negara.
- Pajak kepemilikan rumah ketiga, mencakup kepemilikan properti dengan nilai sangat tinggi, seperti rumah megah, apartemen premium, villa eksklusif, dan bangunan komersial berstandar tinggi lainnya.
Menciptakan Keadilan Pajak
Kebijakan penerimaan negara memerlukan regulasi yang lebih adil, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta pelaksanaan yang didukung oleh tata kelola administrasi yang kuat. Laporan tersebut memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait hal-hal yang yang perlu dilakukan untuk menciptakan keadilan pajak:
- Publikasi pajak korporasi besar (Public Country-by-Country Reporting/CbCR). Potensi CbCR sebagai alat mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan keadilan fiskal memerlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan dukungan masyarakat sipil yang lebih kuat.
- Menyusun rancangan UU Pajak atas Kekayaan sebagai instrumen pajak.
- Menerapkan Convention on Mutual Administrative Assistance (MAAC) untuk menutup celah penghindaran pajak lintas batas.
- Mereformasi ulang arah perpajakan Indonesia dengan mendorong pajak alternatif.
- Mereformasi administrasi perpajakan.
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan Langganan GNA Indonesia.
Jika konten ini bermanfaat, harap pertimbangkan Langganan GNA Indonesia untuk mendapatkan akses digital ke wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.
Pilih Paket Langganan Anda
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.
Ihwal Kesenjangan Gaji Berbasis Gender dalam Olahraga dan Bagaimana Dampaknya 
IS2P Serukan Setop Eskalasi Konflik dan Selamatkan Masa Depan Indonesia 
Revitalisasi Rawa Pening dan Dampaknya bagi Masyarakat Setempat 
Kepemimpinan Perempuan di Tengah Ruang yang Bergerak 
Dunia yang Kian Gemerlap dan Kelap-kelip Kunang-Kunang yang Kian Lenyap 
Strategi Regional Afrika untuk Prioritaskan Layanan Rehabilitasi