Memperkuat Perlindungan untuk Pekerja yang Kehilangan Pekerjaan
Selain menyulitkan kehidupan pekerja yang kehilangan pekerjaan, PHK massal juga menyebabkan efek domino terhadap perekonomian, di antaranya banyak usaha kecil di sekitar perusahaan yang kehilangan pelanggan, menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya angka kemiskinan. ... Baca Selengkapnya
Informasi Pengambilan Keputusan dan Partisipasi Terintegrasi
Mendorong Efisiensi dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Pemerintah menetapkan Perpres 6/2025 untuk menjawab permasalahan mengenai pengadaan pupuk bersubsidi yang kerap dihadapi petani.... Baca Selengkapnya
Bagaimana PP TUNAS Dapat Memperkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital?
Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan anak serta sanksinya.... Baca Selengkapnya
Indonesia Gabung dengan New Development Bank (NDB)
Pada 25 Maret 2025, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota New Development Bank (NDB), setelah sebelumnya bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Bagaimana dampak dari keputusan ini?... Baca Selengkapnya
Menyoal Koperasi Desa Merah Putih sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan
Pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan kemandirian desa dan mendukung upaya pemberantasan kemiskinan. Lantas, mungkinkah koperasi ini dapat mencapai tujuan tersebut?... Baca Selengkapnya
Mendorong Sistem Ketertelusuran Komoditas untuk Rantai Pasok yang Lebih Berkelanjutan
Ketertelusuran komoditas penting untuk memastikan bahwa setiap komoditas diproduksi dengan prinsip keberlanjutan. Lantas, sistem informasi seperti apa yang dapat memverifikasi ketertelusuran komoditas?... Baca Selengkapnya
Mendorong Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Iklim dengan Nepal sebagai Katalisator
Terdapat kesenjangan dalam kerangka hukum internasional saat ini yang menyebabkan kekosongan hukum bagi pengungsi iklim.... Baca Selengkapnya
Perpres Penertiban Kawasan Hutan dan Meningkatnya Potensi Kekerasan
Perpres Penertiban Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatasi permasalahan tata kelola hutan. Namun, perpres ini dinilai dapat melanggengkan konflik dan meningkatkan potensi kekerasan.... Baca Selengkapnya
BRIN Luncurkan IDSD 2024 untuk Dukung Pembangunan Daerah Berbasis Bukti
Dengan empat komponen utama dan 12 pilar daya saing dalam pengukuran, bagaimana IDSD 2024 dapat mendukung pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis bukti?... Baca Selengkapnya
Diplomasi Sains dalam Pembuatan Kebijakan dan Hubungan Internasional
Diplomasi sains berperan sebagai kekuatan yang dapat memajukan kegiatan ilmiah dan kepentingan nasional di tingkat global.... Baca Selengkapnya