Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan berfokus pada peningkatan kapasitas pejabat pemerintahan dan bertujuan untuk menyusun kebijakan dan program yang responsif gender, berbasis hak, dan mengakui potensi migran sebagai aktor pembangunan.... Selengkapnya
Kerangka Kelembagaan dan Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan
Perlu ada mekanisme penanganan yang kuat dan terkoordinir, yang disertai dengan penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi zoonosis. ... Selengkapnya
UNESCO meluncurkan pedoman untuk penerapan kurikulum hijau, dengan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan generasi muda dalam mengatasi krisis iklim.... Selengkapnya
FAO dan KKP melakukan reintroduksi arwana red banjar di Danau Haleung dan Danau Melawen, Kalimantan Tengah, untuk memulihkan populasi yang kian terancam.
... Selengkapnya
Kolaborasi multi-pihak dapat meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi cagar biosfer, serta memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.... Selengkapnya
Memastikan perlindungan iklim dan memberikan keamanan dari dampak buruk yang diakibatkan oleh perubahan iklim merupakan hak asasi setiap orang.... Selengkapnya
Banyaknya kasus eksploitasi yang dialami ABK migran menunjukkan adanya urgensi untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai instrumen perlindungan pekerja di sektor perikanan dan kelautan.... Selengkapnya
“UNDP Indonesia berharap dapat meningkatkan upaya kolaboratif kami dengan mengundang lebih banyak pihak untuk bergabung dalam mencapai berbagai kemajuan yang berarti.”... Selengkapnya
Ancaman lenyapnya hutan di Kiribati akibat naiknya permukaan laut menunjukkan pentingnya dukungan global untuk membantu meningkatkan ketahanan iklim negara pulau kecil tersebut.... Selengkapnya
Konferensi Moderasi Beragama Asia-Afrika dan Amerika Latin (KMBAAA) menjadi momentum penguatan moderasi beragama untuk mendukung terwujudnya perdamaian global.... Selengkapnya