ADB memperbarui Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial mereka untuk beradaptasi dengan tren saat ini dan kebutuhan pendanaan yang bertanggung jawab di masa depan.... Selengkapnya
Kerangka Kelembagaan dan Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam COP29, delegasi Indonesia menyampaikan komitmen iklim terbaru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target nol emisi pada 2060. Namun, sejumlah komitmen tersebut menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil. ... Selengkapnya
Melalui kerja sama dalam Proyek GESIT, Kaltim berupaya untuk mengatasi tantangan dan mengelola peluang pengembangan pekerjaan hijau untuk transformasi ekonomi berkelanjutan.... Selengkapnya
Organisasi Masyarakat Sipil menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar mendukung agenda Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity ke-16 (COP16 CBD).... Selengkapnya
Laporan dari Zero Carbon Analytics menunjukkan bahwa kesepakatan dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) banyak yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, alih-alih mendukung dekarbonisasi.... Selengkapnya
Indonesian Water Warriors merupakan wadah untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengatasi permasalahan menyangkut sumber daya air.... Selengkapnya
Direktur Regional Asia untuk Terre des Hommes Netherlands, Bushra Zulfiqar, berbincang dengan Green Network Asia untuk membahas eksploitasi anak di Asia dan bagaimana sektor keuangan dapat membantu menangani isu ini.
... Selengkapnya
Pemerintah Indonesia telah mengajukan aksesi keanggotaan OECD sebagai bagian dari ambisi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.... Selengkapnya
Kerja sama dekarbonisasi energi antara Indonesia dan Jepang mencakup pemanfaatan sumber energi yang tersedia, penerapan teknologi energi bersih, serta peningkatan efisiensi energi.... Selengkapnya
Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan berfokus pada peningkatan kapasitas pejabat pemerintahan dan bertujuan untuk menyusun kebijakan dan program yang responsif gender, berbasis hak, dan mengakui potensi migran sebagai aktor pembangunan.... Selengkapnya