Melindungi Pekerja Rumah Tangga dengan Payung Hukum yang Kuat
Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) memerlukan payung hukum yang kuat untuk menghindarkan mereka dari diskriminasi, kekerasan, hingga eksploitasi di tempat kerja. RUU PPRT memberikan harapan ke arah sana.... Baca Selengkapnya
Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Meningkatkan Kebebasan Pers dan Mengakhiri Kekerasan terhadap Jurnalis
AJI mencatat ada 473 kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam kurun 2014-2021. Selain diperlukan upaya sistemik untuk mencegah kekerasan berulang, juga diperlukan upaya penanganan yang sinergis dan kolaboratif antar-berbagai pihak.... Baca Selengkapnya
Menegakkan Kebebasan Pers untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Wartawan mengemban tanggung jawab dalam penyebaran informasi yang akurat dan jujur kepada publik. Oleh karena itu, melindungi kebebasan pers merupakan tugas penting yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.... Baca Selengkapnya
Melindungi Buruh dari Gelombang PHK di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi Global
Pada 8 Maret 2023, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 untuk mencegah meluasnya gelombang PHK di industri padat karya berorientasi ekspor. Namun, peraturan ini menuai penolakan dari berbagai organisasi buruh.... Baca Selengkapnya
Menengok Implementasi Global terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan kesehatan merupakan hak pekerja. Laporan ILO mengungkap sejauh mana negara-negara di dunia menegakkan keselamatan dan kesehatan kerja.... Baca Selengkapnya
Potensi Zakat untuk Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Innovative Financing Lab (IFL) di bawah UNDP meluncurkan ringkasan kebijakan berjudul “Zakat untuk Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan”.... Baca Selengkapnya
Meningkatkan Hak Maternitas Pekerja Perempuan
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan harapan untuk peningkatan hak maternitas bagi pekerja perempuan. Salah satunya mencakup penambahan hak cuti melahirkan menjadi 6 bulan dengan gaji penuh untuk 3 bulan pertama.... Baca Selengkapnya
Korea Selatan Tinjau Ulang Rencana Aturan 69 Jam Kerja Sepekan
Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan rencana aturan 69 jam kerja per pekan—dan menerima respons tak menyenangkan dari masyarakatnya.... Baca Selengkapnya
Pekerjaan yang Layak untuk Wartawan
Mewujudkan pekerjaan yang layak untuk wartawan membutuhkan diskusi serius yang melibatkan para wartawan, pemilik perusahaan media, organisasi wartawan, dewan pers, legislator, dan semua pemangku kepentingan terkait.... Baca Selengkapnya
Menyediakan Pekerjaan yang Layak dan Perlindungan Hak bagi Pekerja Seni dan Hiburan
Memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi pekerja seni dan hiburan memerlukan aturan pelaksanaan dan penegakan hukum untuk menyediakan landasan pekerjaan yang layak di sektor seni dan hiburan.... Baca Selengkapnya