Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) memerlukan payung hukum yang kuat untuk menghindarkan mereka dari diskriminasi, kekerasan, hingga eksploitasi di tempat kerja. RUU PPRT memberikan harapan ke arah sana.... Selengkapnya
Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua
AJI mencatat ada 473 kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam kurun 2014-2021. Selain diperlukan upaya sistemik untuk mencegah kekerasan berulang, juga diperlukan upaya penanganan yang sinergis dan kolaboratif antar-berbagai pihak.... Selengkapnya
Wartawan mengemban tanggung jawab dalam penyebaran informasi yang akurat dan jujur kepada publik. Oleh karena itu, melindungi kebebasan pers merupakan tugas penting yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan.... Selengkapnya
Pada 8 Maret 2023, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 untuk mencegah meluasnya gelombang PHK di industri padat karya berorientasi ekspor. Namun, peraturan ini menuai penolakan dari berbagai organisasi buruh.... Selengkapnya
Keselamatan dan kesehatan merupakan hak pekerja. Laporan ILO mengungkap sejauh mana negara-negara di dunia menegakkan keselamatan dan kesehatan kerja.... Selengkapnya
Innovative Financing Lab (IFL) di bawah UNDP meluncurkan ringkasan kebijakan berjudul “Zakat untuk Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan”.... Selengkapnya
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan harapan untuk peningkatan hak maternitas bagi pekerja perempuan. Salah satunya mencakup penambahan hak cuti melahirkan menjadi 6 bulan dengan gaji penuh untuk 3 bulan pertama.... Selengkapnya
Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan rencana aturan 69 jam kerja per pekan—dan menerima respons tak menyenangkan dari masyarakatnya.... Selengkapnya
Mewujudkan pekerjaan yang layak untuk wartawan membutuhkan diskusi serius yang melibatkan para wartawan, pemilik perusahaan media, organisasi wartawan, dewan pers, legislator, dan semua pemangku kepentingan terkait.... Selengkapnya
Memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi pekerja seni dan hiburan memerlukan aturan pelaksanaan dan penegakan hukum untuk menyediakan landasan pekerjaan yang layak di sektor seni dan hiburan.... Selengkapnya