Tubuh individu dan populasi yang sehat membutuhkan pola makan yang sehat. Sayangnya, akses ke makanan sehat tidak selalu dimiliki oleh setiap orang secara merata. Keadaan tersebut semakin parah ketika inflasi harga pangan tak terbendung. Terkait hal ini, sebuah riset mengungkap sebuah fakta yang menyedihkan: hampir separuh warga Indonesia tidak mampu menjangkau pola makan sehat.

Pola Makan Sehat yang Semakin Sulit Dijangkau

Menurut WHO, pola makan sehat merujuk pada pola makan seimbang dan bervariasi yang menyediakan nutrisi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral, untuk melindungi tubuh dari penyakit kronis, malnutrisi, dan menjaga fungsi tubuh secara optimal. Pola makan sehat berfokus pada konsumsi berbagai macam makanan, yang meliputi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, serta protein hewani, sambil membatasi garam, gula, dan lemak jenuh. Selain itu, cara mengolah juga sangat menentukan.

Sayangnya, akses ke pola makan sehat semakin sulit dijangkau oleh banyak orang. Laporan FAO pada tahun 2025 mengungkap bahwa 123,4 juta orang atau 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu menjangkau pola makan sehat dan bergizi. Akses yang terbatas terutama akibat inflasi harga makanan menjadi faktor utama. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan dalam Global Hunger Index (GHI) 2025, dimana negara ini berada di peringkat 70 dari 123 negara.

Dampak dari keterbatasan akes ini tidak merata di setiap wilayah. Mereka yang hidup dalam kemiskinan di lingkungan padat penduduk dan kumuh, akan semakin sulit memperoleh makanan sehat dibandingkan penduduk miskin yang tinggal di wilayah yang masih terdapat sumber daya pendukung yang menyediakan pangan seperti sungai, laut, lahan tidur, atau hutan yang sehat.

Harga Makanan yang Terus Naik

Dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan harga makanan telah menjadi sebuah keniscayaan dari tahun ke tahun, dan turut mempengaruhi tingkat kemiskinan. Situasinya telah mencapai titik dimana hampir tidak pernah ada suatu komoditas pangan yang harganya lebih murah hari ini dibanding tahun-tahun yang terdahulu meskipun disertai dengan fluktuasi. 

Merujuk pada Statistik Pertanian tahun 2024, salah satu penyebab naiknya harga makanan adalah fokus pertanian di Indonesia yang masih menitikberatkan pada komoditas ekspor dibandingkan hortikultura seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Risiko kenaikan harga pangan bahkan diperkirakan akan semakin buruk akibat pemanfaatan berbagai komoditas pangan untuk produk energi terbarukan seperti tebu, sawit, jagung, singkong, dan aren.

Di samping itu, kebijakan diversifikasi pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang masih tersendat-sendat juga berpengaruh terhadap kondisi ini. Pada saat yang sama, ketergantungan pada impor untuk berbagai komoditas pangan utama seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan banyak lainnya, juga merupakan faktor yang signifikan. Keadaan ini diperparah oleh perubahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi, rantai pasok yang panjang dan tidak efisien, faktor moneter dan makroekonomi, serta kenaikan ongkos produksi seperti pupuk, benih, dan upah tenaga kerja—yang langsung menaikkan harga pangan di tingkat petani/produsen.

Mengatasi Inflasi Harga Pangan

Laporan Bank Dunia menekankan bahwa peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi, infrastruktur, dan reformasi kelembagaan merupakan salah satu bentuk intervensi yang dibutuhkan untuk mengatasi inflasi harga pangan dalam jangka panjang. Intervensi ini dapat mencakup peningkatan akses lahan, air, teknologi, dan modal untuk petani. Sementara itu, FAO mengingatkan pentingnya cadangan pangan nasional yang stabil, kebijakan ekspor-impor yang fleksibel, serta regulasi pasar komoditas untuk mengurangi volatilitas harga. 

Namun sampai di sini, perlu digarisbawahi bahwa kenaikan harga pangan bukan semata soal kekurangan produksi, melainkan juga kerap dipicu oleh gangguan distribusi dan biaya logistik. Oleh karena itu, meningkatkan infrastruktur pascapanen dan distribusi regional juga merupakan langkah penting. Hal ini juga perlu dibarengi dengan kebijakan perdagangan pangan yang fleksibel, termasuk menghindari larangan ekspor-impor secara ekstrem; serta kebijakan diversifikasi pangan lokal dan mendorong keberagaman pola makan di tengah masyarakat. Selain itu, IMF menyoroti pentingnya menjaga stabilitas makro seperti suku bunga, defisit fiskal, dan nilai tukar, mengingat harga pangan juga sangat ditentukan oleh inflasi umum. Pada akhirnya, masalah pangan tidak dapat dilepaskan dari kondisi dunia dan kebijakan politik. Maka dari itu, mengatasi isu perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan pangan dengan sistem perlindungan sosial tetap menjadi langkah fundamental untuk merespons masalah harga pangan yang fluktuatif. Dan yang tak kalah penting, seluruh isu yang menyangkut kesejahteraan–dan menentukan daya beli masyarakat–seperti pekerjaan, sistem pengupahan, dan sumber penghidupan lainnya, juga mesti diatasi agar pangan sehat dapat dijangkau oleh semua orang.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami