Pesisir Banggai dalam Kepungan Sampah Plastik
Sampah plastik di pesisir Luwuk Banggai. | Foto: Adipatra Kenaro Wicaksana.
Desa Paisubololi, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai terletak tidak jauh dari pantai. Satu anak sungai membelah permukiman, mengalir pelan menuju laut. Sungai kecil itu dahulu adalah sumber air bagi warga dan ruang bermain anak-anak. Kini, muaranya lebih sering menampung sampah-sampah plastik.
Hari ini, desa yang terletak di Luwuk Banggai—ibukota Kabupaten Banggai—ini menyimpan paradoks yang tidak selalu terlihat dari kejauhan. Garis pantainya indah, dan lautnya masih menjadi sandaran hidup banyak keluarga. Namun pada beberapa titik, pesisir desa ini memperlihatkan wajah lain yang kontras, yakni sampah-sampah plastik yang terseret ombak, sampah kemasan yang terdampar, dan bau limbah yang menyelinap ke hidung ketika matahari meninggi.
Penumpukan Sampah di Muara
Penumpukan sampah di Desa Paisubololi berawal dari hal-hal kecil di halaman rumah warga: dari sisa dapur, plastik belanjaan, dan kebiasaan yang perlahan dianggap biasa. Warga mengakui bahwa sebagian sampah yang menumpuk berasal dari kebiasaan membuang limbah rumah tangga ke aliran air sungai. Sungai tersebut perlahan dipersepsikan sebagai solusi praktis semacam tong sampah berjalan. Sampah memang menjauh dari rumah warga, tetapi tidak benar-benar hilang. Arus mempertemukannya kembali dengan garis dan bibir pantai.
“Kalau sudah penuh di rumah, biasanya langsung dibawa ke sungai saja. Biar hanyut yang penting tidak menumpuk di sini,” ujar Leni Aprianti Patahe, salah seorang warga Desa Paisubololi yang saya temui.

Pandangan serupa juga disampaikan warga desa lain. Kebiasaan membuang sampah ke sungai telah berlangsung lama dan menjadi praktik yang dianggap lumrah. “Sudah jadi kebiasaan di sini. Dari dulu orang buang ke sungai, jadi sekarang juga ikut saja,” ujar Mauritius Ishak, warga lainnya.
Tumpukan sampah plastik di muara pun kini telah menjadi pemandangan rutin. Bau busuk muncul ketika matahari meninggi. Efsuin, warga lainnya, mengaku resah melihat kondisi tersebut. Fasilitas pengumpulan sampah sementara seperti tong atau bak sampah pun tidak tersedia secara memadai. Pilihan yang ada sangat terbatas, sehingga sebagian warga membuang sampah sembarangan secara sadar.
“Sudah berkali-kali disampaikan, tapi kita ini bukan tidak mau berubah, fasilitasnya saja yang memang belum ada. Mau buang ke mana juga bingung,” ujarnya.
Kurangnya Kapasitas Pengelolaan Sampah
Masalah penumpukan sampah di pesisir Banggai ini tidak terlepas dari kurangnya kapasitas pengelolaan sampah lokal. Menurut Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, kapasitas pengangkutan sampah hanya mampu mengangkut sekitar 204 meter2/hari, jauh di bawah timbulan sampah yang mencapai 410 meter2/hari. Artinya, sekitar 51% sampah harian tidak sampai ke tempat pembuangan akhir. Setengah dari produksi limbah berpotensi tertinggal di lingkungan entah menumpuk, dibakar, atau hanyut mengikuti aliran air.
Kepala Desa Paisubololi, Redmon Samadwy, membenarkan persoalan itu. Kekurangan bak sampah menjadi masalah mendasar yang membuat pengelolaan limbah menjadi tidak berjalan. Dan persoalan tersebut pun tidak berdiri sendiri.
“Masalah di desa itu bukan hanya pada bak sampah, tapi juga soal TPA atau TPS yang tidak ada di Kecamatan Batui Selatan,” ungkap Redmon.
Ketiadaan tempat pembuangan akhir maupun penampungan sementara menjadikan penyediaan tong sampah sebagai solusi yang belum tuntas. Kekhawatiran muncul bahwa pengadaan bak sampah tanpa sistem lanjutan hanya akan menciptakan penumpukan baru yang tidak terangkut.
Rencana pembangunan bak sampah sempat muncul, termasuk gagasan menempatkan tong di depan rumah warga. Resistensi kemudian muncul ketika sebagian warga tidak bersedia menghibahkan lahan untuk fasilitas tersebut. Rencana itu perlahan mengendap. Pilihan yang tersisa pun kembali pada praktik lama, antara membakar atau membuang ke sungai.
“Selemah-lemahnya iman, warga cari solusi dengan membakar atau buang ke sungai,” kata Redmon.
Cara-cara itu mungkin mengurangi volume sampah secara kasatmata, tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Asap berpindah ke udara, dan sampah berpindah ke laut. Lingkarannya tetap sama.
Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mengaku bahwa saat ini fokus mereka bukan pada penanganan sampah yang sudah ada, tetapi pada upaya pengurangan dari sumbernya. Volume sampah di tingkat komunitas perlu ditekan sejak awal melalui pembatasan, pemilahan, dan pengelolaan mandiri di tingkat rumah tangga.
Namun, implementasinya di lapangan kerap berhadapan dengan realitas yang lebih kompleks akibat sistem pengelolaan sampah yang lemah. Ketiadaan tempat penampungan sementara, belum meratanya layanan pengangkutan, serta keterbatasan infrastruktur membuat upaya pengurangan dari sumber menjadi sulit dijalankan.
Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir

Penumpukan sampah di Desa Paisubololi bukan hanya menghadirkan persoalan lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung pada kesehatan warga setempat. Penumpukan sampah telah menciptakan genangan dan titik-titik kotor yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit.
Kondisi ini dirasakan langsung oleh warga yang tinggal di sekitar aliran sungai hingga bibir pantai. Kepala Puskesmas Sinorang, Serly Sulaeman, menjelaskan bahwa kondisi lingkungan seperti di Desa Paisubololi meningkatkan risiko paparan penyakit berbasis lingkungan, terutama pada permukiman yang berdekatan dengan tumpukan sampah.
“Kalau sampah menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, itu bisa jadi tempat berkembangnya nyamuk dan sumber penyakit. Warga yang tinggal dekat situ tentu paling berisiko,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem sanitasi masyarakat yang masih terbatas, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam skenario kerangka Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pengamanan sampah sebenarnya menjadi salah satu indikator penting untuk mencegah paparan penyakit.
Namun, di wilayah pesisir seperti Paisubololi, praktik tersebut belum berjalan optimal. Ketiadaan fasilitas dasar membuat pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sulit dilakukan, sehingga limbah plastik dari sampah rumah tangga cenderung dibuang ke aliran sungai sekitar.
Kondisi ini berpotensi memicu berbagai penyakit, mulai dari diare akibat kontaminasi lingkungan hingga demam berdarah dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.
Kondisi ini juga berbanding lurus dengan peningkatan kasus DBD di Kabupaten Banggai dalam beberapa tahun terakhir. Data Puskesmas Sinorang mencatat, kasus yang sebelumnya relatif rendah mengalami lonjakan signifikan, sehingga upaya pemantauan jentik dan pencegahan berbasis lingkungan semakin digencarkan. Upaya tersebut juga dilakukan hingga tingkat desa melalui kegiatan survei jentik oleh kader kesehatan. Mereka rutin memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk di sekitar rumah warga.
“Kalau kami turun cek jentik, banyak ditemukan di genangan air yang bercampur sampah, apalagi di sekitar aliran sungai dan belakang rumah warga. Itu yang paling rawan,” ujar Nur Aini, kader kesehatan sekaligus bagian Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Sinorang, Desa Paisubololi.
Selain DBD, penyakit lain seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga masih menjadi masalah kesehatan yang kerap ditemukan di wilayah ini. Kondisi lingkungan yang belum bersih, termasuk penumpukan dan pembakaran sampah, turut memperbesar risiko tersebut
Lebih dari Apa yang Kasat Mata
Masalah penumpukan sampah di pesisir Banggai ini bukan hanya apa yang terlihat oleh mata. Ada sesuatu yang jauh lebih kecil, tetapi perlahan menyusup ke dalam cerita hidup warga melewati arus, menembus tubuh, dan menetap tanpa suara.
Risiko itu bergerak diam-diam melalui rantai pangan. Plastik yang terpapar matahari dan ombak tak benar-benar hilang; ia pecah, hancur, menjadi serpihan-serpihan halus yang dikenal sebagai mikroplastik. Partikel kecil ini tertelan oleh organisme laut plankton, ikan kecil lalu naik perlahan dalam rantai makanan hingga mencapai ikan-ikan yang sehari-hari hadir di meja makan. Meskipun belum ada pembuktian terkait isu ini di pesisir Banggai, sejumlah studi global telah menemukan jejak mikroplastik dalam spesies ikan konsumsi.
“Kalau ikan-ikan itu makan dari laut yang sudah kotor begini, kita juga jadi ragu mau konsumsi. Cuma mau bagaimana, itu juga yang sehari-hari kita makan dan jual,” ujar seorang nelayan setempat.
Kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah juga berdampak pada penghidupan nelayan. Jaring nelayan kini lebih sering tersangkut plastik. Biaya operasional meningkat karena waktu melaut bertambah. Ketahanan pangan rumah tangga ikut terpengaruh ketika hasil tangkapan menurun.
“Dulu cari ikan tidak perlu jauh-jauh, sekarang harus pergi lebih jauh lagi karena di dekat sini sudah banyak tumpukan sampah. Kalau harus melaut lebih jauh, otomatis bensin juga lebih banyak. Sementara hasil belum tentu cukup,” ujar Efsuin menambahkan.
Cerita dari Desa Paisubololi ini memperlihatkan bagaimana masalah penumpukan sampah terjadi bukan karena warga abai atau tidak memiliki kesadaran lingkungan, melainkan karena ketiadaan sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai yang berlangsung berlarut-larut.
Editor: Abul Muamar
Catatan:Tulisan ini disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa nelayan, tenaga kesehatan, serta aparatur desa di wilayah pesisir Luwuk Banggai, tepatnya di Desa Paisubololi, dengan dukungan Fellowship Narasi X Chandra Asri Group.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.
Adipatra adalah Asisten Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat dan Surveyor di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir & Laut (PKSPL) IPB, dengan fokus pada Analisis Kebijakan Lingkungan.

Kurangnya Pengakuan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah bagi Perempuan di Selatan Global
Seruan untuk Reformasi Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif
Ongkos Pusat Data yang Tidak Proporsional bagi Masyarakat Lokal
Proyek Rp74,6 miliar untuk Kendalikan Spesies Asing Invasif di Indonesia
Uni Eropa Larang Pemusnahan Pakaian yang Tidak Terjual
Mengatasi Maraknya Perdagangan Orang Berbalut Rekrutmen Kerja