Memajukan Sektor Pangan Akuatik untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber pangan akuatik yang melimpah. Pangan akuatik, yang mencakup berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang berasal dari perairan, dapat menyediakan kebutuhan gizi yang penting bagi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan. Terkait hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan membentuk rencana aksi bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk memajukan pangan akuatik Indonesia.

Rencana Aksi Memajukan Pangan Akuatik

Rencana aksi ini memuat strategi multisektoral yang diklaim untuk memastikan budidaya perikanan dikelola dalam rantai nilai yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan iklim bagi masyarakat pesisir. Dokumen rencana ini merupakan hasil konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong konsumsi domestik pangan akuatik, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi tinggi, hingga mengembangkan rantai pasok pangan akuatik yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

Perumusan rencana aksi ini juga menjadi bagian dari agenda Transformasi Biru yang digagas oleh FAO dalam kerangka strategisnya untuk tahun 2022-2030. Transformasi Biru adalah adalah upaya terarah untuk memaksimalkan kontribusi sektor pangan akuatik secara aman dan berkelanjutan terhadap ketahanan pangan, gizi, dan makanan sehat yang terjangkau bagi semua. Komponen utama dalam transformasi ini adalah intensifikasi budidaya perairan (akuakultur) yang berkelanjutan dan pengelolaan perikanan yang efektif, sembari memastikan kelangsungan sosial, ekonomi, serta lingkungan dari sistem pangan akuatik.

Tantangan dalam Sektor Pangan Akuatik

Pangan akuatik memiliki potensi yang besar di Indonesia. Pada tahun 2024, misalnya, total produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya masing-masing sebesar 7,39 juta ton dan 6,37 juta ton, menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN. Sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang. Sayangnya, mayoritas dari mereka bekerja di sektor perikanan skala kecil yang kesejahteraannya kerap diabaikan. Akibatnya, pasar pangan akuatik sulit berkembang karena daya saing yang masih rendah, infrastruktur pendukung yang lemah, hingga birokrasi yang sulit dan ketidakpastian pasar global.

Hal tersebut juga berkelindan dengan berbagai faktor yang menjadi hambatan besar dalam memajukan sektor pangan akuatik, termasuk pemanasan global. Dokumen Penilaian Pangan Akuatik Indonesia yang dirilis tahun 2024 mengungkap bahwa dari sisi lingkungan, perubahan iklim berdampak pada kesehatan ekosistem laut, termasuk membuat populasi ikan semakin merosot. Dalam hal ini, nelayan dan pelaku perikanan skala kecil menjadi kelompok yang paling terdampak.

Selain itu, meski produksi pangan akuatik Indonesia terbilang tinggi, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan tingkat konsumsinya yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, tingkat konsumsi ikan laut di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, yaitu 0,88 kg/kapita/tahun.

Isu logistik juga menjadi salah satu hal yang menghambat produktivitas sektor pangan akuatik, salah satunya karena keterbatasan gudang beku (cold storage) dan biaya transportasi yang tinggi. Di sisi lain, sektor ini juga rentan menimbulkan konflik yang berdampak pada tingkat produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Konflik ini mencakup persaingan antarsektoral, misalnya antara perikanan dan pariwisata atau masalah lingkungan yang serius seperti degradasi habitat akibat penangkapan secara ilegal hingga aktivitas pertambangan.

Perlu Lebih dari Sekadar Rencana Aksi

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu hal penting untuk memajukan sektor pangan akuatik di Indonesia. Namun, memperkuat sektor pangan akuatik tidak bisa berhenti hanya dalam bentuk rencana aksi, tetapi perlu kebijakan yang lebih kuat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh tingkatan hingga menjadi program berdampak. Mengintegrasikan penguatan produksi pangan akuatik ke dalam strategi gizi nasional hingga bantuan sosial, mengadopsi praktik perikanan berkelanjutan yang selaras  dengan kebijakan mitigasi perubahan iklim, hingga menjamin akses yang adil bagi nelayan skala kecil  terhadap sumber daya kritis seperti daerah penangkapan, peralatan dan infrastruktur, hingga sumber pembiayaan, adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil.

Editor: Abul Muamar