Selama berabad-abad, kehadiran serikat pekerja/serikat buruh telah menjadi elemen penting dalam mendorong pemenuhan hak-hak pekerja dan keadilan sosial. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, serikat pekerja dapat menjadi aktor yang kuat dan berpengaruh dalam upaya pembangunan perdamaian.

Konflik & Pekerja

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia internasional diliputi kecemasan akibat ketegangan geopolitik yang berada di ambang konflik terbuka. Awal Maret 2026 menandai eskalasi tersebut menjadi konflik bersenjata penuh antara Iran dan Israel–Amerika Serikat, sementara genosida terhadap rakyat Palestina oleh Israel masih terus berlangsung.

Dampak dari konflik tersebut sangat serius. Para pekerja kehilangan nyawa dan mata pencaharian, dan tetap berada dalam risiko kehancuran lebih parah jika konflik berlanjut.

Sebagai contoh, banyak pelaut terdampar di laut di atas kapal tanker minyak dan kapal kargo setelah penutupan Selat Hormuz. Ketidakpatuhan terhadap situasi tersebut dapat berujung pada serangan langsung terhadap kapal menggunakan drone atau rudal. Pekerja di daratan pun tidak lebih aman. Sebanyak 31 tenaga kesehatan di Lebanon dilaporkan tewas akibat serangan militer Israel sejak awal Maret 2026.

Selain itu, serangan-serangan tersebut juga tidak luput menargetkan jurnalis di seluruh dunia. Lebih dari 200 jurnalis terbunuh sejak eskalasi agresi Israel di Gaza pada Oktober 2023.

Aksi Mogok dalam Industri Senjata

Eskalasi konflik dan genosida jelas bertentangan dengan upaya pembangunan perdamaian, yang merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran serikat pekerja menjadi sangat penting dalam mendorong perdamaian dan ketahanan sosial. Hal ini dimungkinkan karena serikat pekerja adalah organisasi kolektif yang bergerak untuk menuntut perubahan, baik itu terkait hubungan kerja, hak asasi manusia, maupun isu-isu yang lebih luas.

Salah satu contohnya terlihat dalam industri senjata. Senjata tidak muncul begitu saja, melainkan diproduksi secara massal oleh industri senjata dan didistribusikan oleh perusahaan pelayaran dengan memanfaatkan tenaga kerja. Banyak peralatan militer diimpor dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Italia. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute pada 2024, Amerika Serikat menyumbang 69% impor senjata Israel.

Dalam hal ini, serikat pekerja, khususnya di Eropa, berupaya mengintervensi rantai pasok senjata melalui aksi mogok. Pada Oktober 2025, para pekerja dari Leonardo, produsen senjata asal Italia, menerbitkan petisi yang menuntut perusahaan memutus hubungan dengan Israel, yang ditandatangani oleh lebih dari 20.000 orang.

Para pekerja pelabuhan di kawasan Mediterania juga memobilisasi massa untuk menghambat pengiriman senjata pada Februari 2026. Demonstrasi berlangsung di berbagai pelabuhan di Yunani, Spanyol, Turki, Prancis, Jerman, dan Italia. Akibatnya, lima kapal milik ZIM dan Mediterranean Shipping Company berhasil diblokir. Bentuk protes industrial seperti ini mampu mengganggu aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya memberi tekanan pada pemerintah dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan.

Protes dalam Lintasan Sejarah

Upaya serikat pekerja dalam mendorong perdamaian bukanlah hal baru. Secara historis, para pekerja telah lama mengorganisasi diri untuk mendukung perjuangan hak asasi manusia.

Pada 1984 hingga 1987, pekerja Dunnes Stores melakukan aksi mogok di Henry Street, Dublin, Irlandia. Mereka menolak menangani barang impor dari Afrika Selatan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan apartheid. Aksi ini pada akhirnya mendorong pemerintah Irlandia melarang impor barang dari Afrika Selatan.

Pada tahun yang sama, pekerja pelabuhan dari International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Local 10 di San Francisco menolak membongkar muatan kapal yang membawa barang dari Afrika Selatan. ILWU juga aktif memprotes pendudukan Irak dan Afghanistan oleh Amerika Serikat, serta diskriminasi rasial terhadap warga keturunan Afrika-Amerika.

Namun, aksi-aksi ini bukannya tanpa konsekuensi. Selama dua tahun sembilan bulan mogok, pekerja Dunnes Stores hanya menerima £21 per minggu sebagai tunjangan mogok, sementara pekerja pelabuhan ILWU harus menanggung kerugian ekonomi karena tidak menerima upah selama boikot 11 hari.

Memperkuat Pembangunan Perdamaian untuk Semua

Konflik bersenjata memperburuk ancaman terhadap pekerja di seluruh dunia, termasuk meningkatnya pengangguran, melemahnya hak-hak pekerja, serta merosotnya kekuatan serikat pekerja. Karena itu, peran krusial serikat pekerja dalam mendorong perubahan menegaskan urgensi perlindungan hukum bagi organisasi dan para anggotanya. Daya tawar kolektif dapat menjadi kekuatan yang sulit diabaikan ketika tuntutan datang secara terorganisir dari para pekerja.

Selain itu, membangun aliansi dengan serikat lain, mendorong aksi boikot, serta menggalang dukungan publik melalui edukasi merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kampanye perdamaian.

Namun, tanggung jawab utama untuk mengakhiri konflik bersenjata tetap berada di tangan para pemimpin dunia, untuk mencegah kekejaman dan menjunjung hukum humaniter internasional.

Penerjemah:Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami