Setiap tahun, dunia memproduksi lebih dari 460 juta metrik ton plastik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 20 juta metrik ton berakhir mencemari lautan, tanah, dan udara. Laju produksi ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat; bahkan, timbulan sampah plastik diproyeksikan mencapai 1,7 miliar metrik ton pada 2060. Yang lebih mengkhawatirkan, plastik kini telah ditemukan dalam darah, paru-paru, dan air susu ibu. Bukti ilmiahnya sudah jelas selama bertahun-tahun. Namun, politik belum juga merespons. Setelah empat tahun negosiasi, perjanjian plastik global masih belum tercapai, dan kesenjangan antara apa yang dibutuhkan planet ini dan apa yang mampu disepakati para diplomat terus melebar.

Perjanjian yang Mungkin Tak Pernah Terwujud

Negosiasi untuk membentuk perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum dimulai pada 2022, ketika dalam Majelis Lingkungan Hidup PBB (UNEA) 175 negara sepakat untuk membentuk Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) untuk menyusun instrumen tersebut. Mandatnya sungguh ambisius. Berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang hanya menangani sampah plastik setelah menjadi limbah, perjanjian ini dirancang untuk mencakup seluruh siklus hidup plastik, mulai dari ekstraksi bahan baku dan perancangan bahan kimia hingga produksi, konsumsi, dan pembuangan. Rencananya, perjanjian itu sudah rampung pada akhir 2024 setelah lima sesi perundingan INC.

Namun, perjanjian itu tidak kunjung tercapai. Mandat INC yang luas justru melahirkan perdebatan yang terfragmentasi. Para negosiator mencoba mencapai kesepakatan mengenai pembatasan produksi, regulasi bahan kimia, pengelolaan sampah, dan pendanaan secara bersamaan, bahkan sebelum menyepakati hal-hal mendasar.

Sesi kelima—yang semula dimaksudkan sebagai sesi terakhir—di Busan, Korea Selatan, pada November 2024 berakhir tanpa perjanjian. Komite kemudian kembali bersidang untuk sesi keenam, INC-5.2, di Jenewa pada Agustus 2025 untuk menyelamatkan proses pencapaian perjanjian tersebut. Sebanyak 2.600 peserta dari 183 negara hadir. Hasilnya sama: setelah 42 hari perundingan dalam enam sesi, tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai.

Mengapa Perjanjian Plastik Global Tetap Buntu

Titik perbedaan mendasar bukanlah persoalan teknis, melainkan politik. Di satu sisi, terdapat High Ambition Coalition yang terdiri atas lebih dari 100 negara, termasuk Uni Eropa dan banyak negara berkembang. Mereka mendorong pembatasan produksi plastik yang mengikat secara hukum serta pengendalian terhadap bahan kimia paling berbahaya yang digunakan untuk membuat plastik. Di sisi lain terdapat blok yang dikenal sebagai “Like-Minded Group”, yang dipimpin Arab Saudi dan mencakup Rusia, Iran, Irak, serta Kuwait. Kelompok ini bersikeras bahwa perjanjian plastik seharusnya berfokus semata-mata pada pengelolaan sampah, tanpa menyentuh produksi.

Bagi negara-negara tersebut, plastik merupakan pasar yang terus bertumbuh. Seiring dengan memuncaknya permintaan bahan bakar fosil untuk energi dan tren penurunannya di masa depan, petrokimia menjadi taruhan besar berikutnya bagi industri, sehingga pembatasan produksi bukan sekadar perbedaan kebijakan, melainkan menyangkut kepentingan finansial yang sangat besar.

Pada INC-5.2, setidaknya 234 pelobi industri bahan bakar fosil dan kimia terdaftar sebagai peserta—jumlah yang bahkan melampaui delegasi dari banyak negara kepulauan kecil. Selama 11 hari, Like-Minded Group menghalangi tercapainya konsensus hingga waktu perundingan habis, meninggalkan draf akhir dengan hampir 1.500 bagian teks dalam tanda kurung yang menandakan belum adanya kesepakatan. INC-5.2 pun kembali berakhir tanpa kesepakatan, dan ketua komite mengundurkan diri dua bulan kemudian.

“Dunia menantikan tindakan nyata dari kita, bukan sekadar laporan,” demikian pengingat lugas yang disampaikan oleh perwakilan dari Madagaskar.

Perjalanan tidak berhenti di sana. Sesi INC-5.3 di Jenewa pada Februari 2026 hanya berlangsung satu hari dan terbatas pada urusan administratif, termasuk pemilihan ketua baru. Hingga Agustus 2026, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk putaran negosiasi substantif berikutnya.

Langkah ke Depan

Kegagalan yang terus berulang di tingkat global tidak menghentikan negara-negara untuk mengambil tindakan di tingkat nasional. Filipina, misalnya, mewajibkan produsen mengurangi sampah plastik hingga 80% pada 2028 melalui Undang-Undang Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR), salah satu kerangka nasional yang paling ambisius di kawasan tersebut. Selain itu, proses penyusunan perjanjian yang dimulai pada 2022 dengan ambisi yang nyata masih memiliki kerangka hukum dan kelembagaan untuk dikembangkan, meskipun jadwal pelaksanaannya telah jauh meleset.

Menurut para peneliti di Research Institute for Sustainability dan International Institute for Sustainable Development, beberapa perbaikan dapat membantu memecah kebuntuan dalam perundingan perjanjian plastik global. Salah satunya adalah memisahkan isu pembatasan produksi dari pengelolaan sampah dalam teks perundingan. Dengan demikian, kesepakatan mengenai hal-hal yang mungkin dicapai tidak terhambat oleh persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan.

Yang juga penting adalah memberikan kursi dan sumber daya yang terjamin bagi negara-negara berkembang pulau kecil serta masyarakat yang berada di garis depan krisis, alih-alih membiarkan industri memenuhi ruang perundingan. Dan tidak kalah penting, Komite perlu menetapkan jadwal yang tegas untuk sesi substantif berikutnya, ketimbang membiarkan kalender perundingan terbuka tanpa kepastian.

Satu hal yang tampaknya disepakati kedua belah pihak adalah bahwa komitmen sukarela saja tidak akan membuahkan hasil. Inti dari instrumen yang mengikat secara hukum adalah memastikan setiap negara dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya negara-negara yang sejak awal memang ingin bertindak. Tanpa hal itu, planet ini akan terus memproduksi plastik lebih cepat daripada kemampuan para diplomat untuk menyepakati langkah penanganannya.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami