Komoditas pangan hasil pertanian yang kita beli di pasar umumnya melalui perjalanan yang panjang. Namun, dalam rantai nilai komoditas pangan, para petani seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Mereka kerap menerima bayaran dengan harga rendah, sementara komoditas yang mereka hasilkan dapat berlipat-lipat harga jualnya sebelum sampai ke tangan konsumen, dengan keuntungan yang lebih banyak dinikmati oleh para pelaku usaha di hilir. Terkait hal ini, digitalisasi rantai nilai pangan menawarkan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan ini.

Ketidakadilan dalam Rantai Nilai Pangan

Setiap hari, orang-orang membeli makanan atau bahan makanan yang dihasilkan oleh para petani dari berbagai penjuru, mulai dari beras, jagung, singkong, dan banyak lainnya. Makanan hasil pertanian diproduksi dengan proses yang panjang dan melibatkan kerja keras dan ketelatenan, mulai dari masa sebelum tanam hingga panen untuk memastikan kualitas pangan yang baik. Belum lagi, para petani juga kerap berjibaku dengan krisis iklim yang membuat cuaca tidak menentu, dengan bayang-bayang gagal panen yang mengintai di depan. Sayangnya, para petani justru menjadi pihak yang kerap mendapatkan keuntungan paling sedikit, bahkan tidak jarang mengalami kerugian ketika nilai penjualan hasil panen mereka lebih kecil dari ongkos produksi yang mereka keluarkan.

Permasalahan ini telah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia untuk berbagai komoditas, dan terus berlangsung hingga hari ini. Salah satu contoh yang banyak menyita perhatian adalah apa yang dialami oleh para petani singkong di Lampung selama beberapa tahun terakhir, dimana singkong mereka dihargai sangat rendah, bahkan di bawah Rp1.000 per kilogram pada tahun 2025. Mereka menangis dan membuang hasil panen singkong mereka karena frustrasi. 

Di antara berbagai faktor, kurangnya akses ke pemasaran menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi para petani, sehingga mereka lebih banyak mengandalkan tengkulak atau pengepul untuk menjual hasil panen mereka. 

Masalah Kesejahteraan Petani yang Masih Berlanjut

Sebuah kertas kebijakan yang diterbitkan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkap bagaimana rantai pasok yang panjang turut membuat petani kesulitan dalam melakukan pemasaran. Rantai pasok yang panjang juga menimbulkan sejumlah tantangan lain, seperti ketersediaan bahan makanan yang tidak stabil, fluktuasi harga, hingga penurunan kualitas hasil pertanian yang dapat mendorong peningkatan susut dan sisa pangan (food loss and waste).

Rantai pangan yang panjang juga melanggengkan distribusi nilai yang tidak merata antaraktor. Sebagian besar nilai tambah hasil pertanian dalam rantai pangan tidak dinikmati oleh petani yang berada di hulu rantai produksi, sementara nilai tambah paling besar dinikmati oleh para aktor di hilir. Perubahan harga di pasar juga seringkali tidak dirasakan oleh para petani di hulu.

Pada saat yang sama, isu kesejahteraan petani juga masih menjadi persoalan mendasar yang mempengaruhi daya tawar petani dalam rantai nilai pangan. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa 68% petani tergolong sebagai produsen pangan skala kecil, dan banyak di antara mereka yang bekerja sebagai petani-penggarap dengan upah rendah. Dengan keterbatasan finansial, banyak petani yang terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Potensi Digitalisasi 

Pada prinsipnya, jaminan pemasaran merupakan hak petani, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun sayangnya, akses langsung terhadap pasar bagi petani masih sangat terbatas, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, digitalisasi rantai nilai pangan menawarkan solusi potensial untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan memangkas rantai pasok yang panjang dan menghubungkan petani langsung dengan pembeli melalui pasar digital.

Menurut laporan CIPS, digitalisasi berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai mekanisme, seperti mengurangi asimetri informasi  antara petani dengan para pelaku pasar, memberikan petani fleksibilitas dalam pemasaran dan promosi, serta menurunkan biaya distribusi dan sirkulasi produk. Platform digital dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi harga. Mekanisme ini memungkinkan petani untuk mendapatkan porsi harga konsumen yang lebih besar sehingga meningkatkan pendapatan, daya tawar, dan kesejahteraan mereka. 

Namun, upaya digitalisasi pasar dalam rantai nilai pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penetrasi internet yang belum merata, rendahnya literasi digital dan kapabilitas petani dalam adopsi teknologi digital, infrastruktur fisik yang belum memadai, hingga kurangnya regulasi yang mendukung keterlibatan lintas sektor.

Digitalisasi untuk Kesejahteraan Petani

Digitalisasi rantai nilai pangan membutuhkan peran berbagai pihak dan kolaborasi lintas-sektoral. Langkah ini harus dapat memperkuat posisi tawar petani dalam menentukan waktu dan lokasi penjualan hasil panen mereka. Laporan tersebut memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menciptakan digitalisasi rantai nilai pangan yang efektif, partisipatif, serta memprioritaskan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak petani:

• Menyusun peta jalan digitalisasi rantai nilai secara bertahap dan terukur, dengan pemahaman bahwa digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan sistemik dalam tata kelola, infrastruktur, dan struktur pasar pangan.
• Meningkatkan kapasitas petani dan masyarakat pedesaan secara berkesinambungan dalam penggunaan internet dan penguatan literasi digital. Hal ini harus dibarengi dengan perluasan penetrasi internet ke daerah pedesaan dan penguatan sinyal, khususnya di daerah-daerah terpencil. 
• Menetapkan peraturan yang secara spesifik menekankan edukasi dan peningkatan kapasitas dalam pemasaran digital agar petani dapat beradaptasi dan memanfaatkan kanal pemasaran yang lebih luas.
• Meningkatkan peran pihak swasta melalui kerja sama langsung ataupun kebijakan akomodatif sehingga berbagai inisiatif terkait dapat dilakukan dalam skala yang lebih luas.
• Memperkuat infrastruktur fisik, seperti pembangunan jalan, penambahan armada kargo, dan pengembangan sistem pergudangan, untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi. 

Laporan tersebut juga menekankan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan digitalisasi rantai nilai pangan perlu diarahkan pada transformasi sistem pangan yang efisien, inklusif, dan berkeadilan.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami