BSI Luncurkan KUR dan Kartu Tani Digital di Aceh untuk Dukung Pengentasan Kemiskinan

Foto: Bank Syariah Indonesia (BSI).
Aceh memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Selain kekayaan sumber daya alam dan pertanian, sektor UMKM juga memiliki potensi untuk mendorong perekonomian di ‘Serambi Mekah’. Namun, provinsi paling barat Indonesia itu justru termasuk salah satu wilayah termiskin menurut data Badan Pusat Statistik. Per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 806,82 ribu orang (14,64 persen).
Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong peningkatan UMKM di Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp3 triliun dan Kartu Tani Digital kepada masyarakat Aceh pada Jumat, 10 Februari 2023.
Kendala UMKM di Aceh
UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan menyerap 96,9% tenaga kerja. Di Aceh, jumlah UMKM saat ini ada sebanyak 74.810 unit. Jumlah UMKM tersebut memiliki potensi besar untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh jika dapat berjalan dengan baik. Namun, para pelaku UMKM di Aceh masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan modal usaha.
Untuk membantu mengatasi kendala tersebut, BSI meluncurkan KUR untuk masyarakat Aceh, yang disalurkan oleh Presiden Jokowi di Lapangan Kompleks PIM, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Terdapat sekitar 1.000 masyarakat yang menjadi penerima KUR ini. Hingga Desember 2022, penyaluran KUR BSI Region I Aceh mencapai angka Rp2,79 triliun. Angka penerima KUR meningkat dari 30.943 nasabah pada 2021 menjadi 39.872 nasabah pada akhir 2022.
“BSI berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Aceh dalam meningkatkan dan mendorong roda perekonomian khususnya di sektor UMKM guna menaikkan taraf hidup. Salah satunya lewat penyaluran KUR, yang alhamdulillah tiap tahunnya terus meningkat baik dari sisi penyaluran maupun jumlah penerima manfaatnya,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi.
Kartu Tani Digital
Selain KUR, BSI juga meluncurkan Kartu Tani Digital untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada 439.109 petani di Aceh. Selain untuk mengentaskan kemiskinan, Kartu Tani Digital ini juga merupakan bagian dari upaya BSI dalam mendukung ketahanan pangan di Aceh. Dalam hal ini, BSI bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai kartu identitas untuk petani, database produktivitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Kartu ini juga untuk memastikan semua informasi pertanian terdata dan tidak ada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi atau menghadapi kelangkaan pupuk maupun harga pupuk tinggi.
Transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap, yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari e-alokasi Kementerian Pertanian. Selanjutnya, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan e-Wallet petani secara kolektif. Data hasil pembukaan rekening kemudian disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.
Untuk aktivasi rekening, petani datang ke kios pupuk yang telah terdaftar sebagai agen BSI Smart. Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani, dan setelah verifikasi berhasil, data petani akan terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
“BSI sekarang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Aceh. Bersama-sama kita harus bisa membawa Aceh keluar dari jerat kemiskinan dan memberikan angin segar bagi kemajuan provinsi ini,” imbuh Hery.
PR Bersama
Pengentasan kemiskinan, pada akhirnya, adalah pekerjaan rumah kita bersama. Upaya yang diperlukan tidak hanya berupa bantuan finansial atau akses permodalan, tetapi juga mencakup banyak aspek dan tidak terbatas pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian atau pemulihan lingkungan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, dan pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan dengan prinsip-prinsip keadilan.
Jika Anda melihat artikel ini bermanfaat, berlangganan Newsletter Mingguan Green Network Asia untuk mengikuti kabar dan cerita seputar pembangunan berkelanjutan dari komunitas multistakeholder di Indonesia dan dunia.
Amar adalah Manajer Editorial Indonesia di Green Network Asia.