Mengulik Peluang dan Tantangan Saham Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat berjalan tanpa stabilitas dan inklusivitas sistem keuangan. Namun, pasar keuangan global saat ini dilanda ketidakpastian yang tak kunjung reda, mulai dari suku bunga tinggi di negara maju, harga berbagai komoditas yang melonjak, hingga nilai tukar yang fluktuatif. Di tengah kondisi demikian, saham syariah muncul sebagai salah satu solusi instrumen keuangan potensial. Lantas, bagaimana peluang dan tantangan saham syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan?

Saham Syariah dan Keberlanjutan

Pasar modal seharusnya bukan sekadar arena transaksi keuangan semata, tetapi juga instrumen yang tepat dan strategis untuk mendorong ekonomi yang lebih adil dan etis, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Instrumen keuangan yang menekankan prinsip etika dan keberlanjutan menjadi sangat relevan saat ini. Dalam hal ini, saham syariah menemukan momentumnya. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs), instrumen keuangan yang mengedepankan prinsip syariah justru semakin relevan dan berpeluang menjadi katalis transisi menuju sistem keuangan yang lebih bertanggung jawab.

Saham syariah disaring dengan prinsip syariah Islam yaitu saham yang bebas dari sektor non-halal, tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian/spekulasi berlebihan). Emiten juga diharuskan memiliki struktur keuangan yang sehat, yaitu berada pada batasan tertentu atas utang berbasis bunga. Penyaringan ini membuat saham syariah memiliki kedekatan dengan nilai-nilai keberlanjutan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, saham syariah secara alami selaras dengan prinsip ESG dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Saat ini terdapat banyak saham syariah yang bergerak di sektor-sektor yang berorientasi pada keberlanjutan seperti energi bersih, makanan halal, kesehatan, dan teknologi ramah lingkungan. Contohnya adalah emiten di sektor energi terbarukan atau perusahaan yang mengelola air bersih dan sanitasi. Saham-saham ini tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga dapat membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif.

Peluang: Instrumen Syariah untuk Pembiayaan Berkelanjutan

Emiten syariah di Indonesia saat ini banyak bergerak di sektor riil seperti manufaktur, pangan, telekomunikasi, energi, otomotif, ritel dan layanan publik perbankan. Investasi pada saham-saham ini berarti mengalirkan dana ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini, saham syariah dapat menjadi pendorong SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Selain itu, prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan aktivitas merugikan publik dapat mendukung SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 16 (Institusi yang Tangguh dan Akuntabel). Saham syariah juga berpeluang mendukung SDG 13 (Aksi Iklim) jika seleksi emiten mulai memperhatikan jejak karbon dan keberlanjutan lingkungan.

Peluang ini didukung oleh posisi Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga potensi penggunaan produk berbasis syariah sangat besar. Data BEI menunjukkan bahwa dari 956 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), 627 (65%) di antaranya tergolong saham syariah. Hal ini mencerminkan kepercayaan pasar yang semakin besar terhadap instrumen berbasis syariah, termasuk di kalangan investor ritel yang mulai mencari alternatif investasi berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga merupakan penerbit green sukuk pertama di dunia, yang menunjukkan bahwa pendekatan keuangan syariah bisa selaras dengan pembiayaan hijau dan ramah lingkungan.

Secara empiris, saham syariah juga terbukti lebih tahan dalam menghadapi tekanan global. Sebuah studi yang menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menunjukkan bahwa meski saham syariah lebih sensitif terhadap tekanan makroekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang justru lebih stabil dibandingkan saham konvensional.

Tantangan: Literasi Rendah dan Akses Terbatas

Namun demikian, potensi besar ini belum tergarap maksimal. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah berada di angka 39,11%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah tercatat hanya 12,88%. Ketidakpahaman masyarakat mengenai perbedaan saham syariah dan konvensional serta manfaat jangka panjang dari investasi etis ini merupakan tantangan besar dalam menjadikan saham syariah sebagai motor pembiayaan berkelanjutan.

Selain itu, masih belum banyak emiten yang mengintegrasikan praktik ESG dengan prinsip syariah secara bersamaan, sebagaimana yang tercatat di ESG IDX. Dari 956 saham, hanya 8 perusahaan yang terdaftar dalam ESG Star Listed Companies dan 5 di antaranya adalah saham syariah. Hal ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut agar emiten mengintegrasikan nilai-nilai ESG ke dalam bisnisnya, sekaligus memenuhi prinsip syariah.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan indeks yang menggabungkan dua pendekatan ini. Meskipun sudah ada indeks seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX ESG Leaders, Indonesia belum memiliki indeks saham khusus yang mengintegrasikan ESG dan syariah secara eksplisit. Padahal, indeks semacam ini bisa menjadi insentif untuk menarik investor yang fokus pada dampak ganda, yaitu keuntungan finansial dan keberlanjutan, seperti halnya indeks green sukuk yang dapat menjadi solusi untuk memperkuat ekosistem investasi berkelanjutan dan inklusif.

Menyongsong Keuangan Syariah yang Berkelanjutan

Transformasi menuju ekosistem saham syariah yang mendukung SDGs tentunya membutuhkan partisipasi dan komitmen banyak pihak. Regulator seperti OJK, BEI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dapat memelopori penyusunan indeks gabungan ESG-Syariah, di samping memberikan insentif bagi emiten yang mengedepankan praktik berkelanjutan seperti yang dilakukan saat ini. Organisasi seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) perlu rutin mengampanyekan saham syariah berkelanjutan melalui seminar atau workshop, terutama IAEI dan MES daerah yang jarang terlihat kontribusinya. Akademisi dan lembaga riset juga harus dapat menyediakan kajian berbasis data, menggunakan metodologi evaluasi dampak dari saham syariah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, media dan masyarakat sipil dapat membentuk gerakan untuk menyebarkan literasi dan kesadaran publik terutama dalam menebarkan semangat untuk membeli saham syariah berkelanjutan.

Semua itu penting agar pernyataan “saham syariah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan” tidak hanya menjadi retorika. Kita membutuhkan aksi nyata dengan redefinisi kriteria, insentif investasi hijau, dan intermediasi pengetahuan yang masif. Dengan demikian, saham syariah tak sekadar patuh syariah, tetapi juga patuh pada keberlanjutan bumi, manusia, dan masa depan.

Editor: Abul Muamar

Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Pilih Paket Langganan