OJK Luncurkan Taksonomi Hijau untuk Dorong Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan

Penyusunan Taksonomi Hijau merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi target Perjanjian Paris 2015 guna mengurangi emisi karbon hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Oleh Abul Muamar
24 Januari 2022

Koin dan Tumbuhan didalam toples kaca Taksonomi

Foto oleh Jcomp dari Freepik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi Hijau untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Program tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Kamis (20/1/2022).

Taksonomi hijau dapat didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang sejalan dengan definisi di beberapa negara lain seperti EU Green Taxonomy dan China Green Catalogue.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santos, selama ini, banyak persoalan yang timbul akibat aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Salah satunya, produk asal Indonesia kerap mengalami hambatan atau diskriminasi untuk masuk ke suatu negara lantaran tidak memenuhi standar ramah lingkungan.

“Kita berharap, Taksonomi Hijau dapat membuat produk asal Indonesia berdaya saing tinggi dengan produk dari negara lain yang dinilai lebih ramah lingkungan,” kata Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 sekaligus Peluncuran Taksonomi Hijau, Kamis (20/1/2022).

Taksonomi Hijau disusun secara struktural berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tidak hanya berfokus pada sektor/bisnis yang dikategorikan sebagai hijau, tetapi juga menyertakan sektor/bisnis yang belum terklasifikasi ke dalam kategori hijau.

Taksonomi Hijau disusun dengan mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, dimana 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait.

Dari 919 subsektor/kelompok/kegiatan usaha tersebut, sejauh ini baru 15 yang masuk secara langsung sebagai kategori hijau. Sisanya, 904, belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau (ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu).

Taksonomi Hijau yang tercakup dalam Sustainable Finance Tahap Kedua tahun 2021-2025 untuk sektor jasa keuangan, akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan baik pemberian insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi rujukan bagi lembaga keuangan dan berbagai sektor bisnis dalam menjalankan aktivitas yang sesuai dengan standar ekonomi hijau.

Penyusunan Taksonomi Hijau merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi target Perjanjian Paris 2015 guna mengurangi emisi karbon hingga 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Taksonomi Hijau akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengklasifikasi sektor dan subsektor usaha yang ramah lingkungan, kurang ramah lingkungan, dan tidak ramah lingkungan, sesuai kriteria yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu hijau (do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive Impact to the environment and align with the environmental objective of the Taxonomy), kuning (do no significant harm), dan merah (harmful activities).

Presiden Jokowi, dalam arahannya, berharap bahwa Taksonomi Hijau dapat mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural.

“Bolak-balik saya sampaikan, setelah nikel, akan kita setop ekspor raw material bauksit, tembaga, timah, emas. Kebijakan reformasi struktural akan terus kita lanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis environmental, social ,dan governance, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Taksonomi Hijau akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan, baik pemberian insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi rujukan bagi lembaga keuangan dan berbagai sektor bisnis dalam menjalankan aktivitas yang sesuai dengan standar ekonomi hijau.

Editor: Marlis Afridah

Terima kasih telah membaca!
Jika Anda melihat artikel ini bermanfaat, berlangganan Newsletter Mingguan kami untuk mengikuti kabar dan cerita seputar pembangunan berkelanjutan dari komunitas multistakeholder di Indonesia dan dunia.

Daftar Sekarang