Presidensi G20 Indonesia dan “Legacy” Ekonomi Syariah

Ahad, 31 Oktober 2021 adalah hari bersejarah bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia peroleh kepercayaan meneruskan estafet presidensi G20 pada tahun 2022. Secara simbolis, Perdana Menteri Italia Mario Dragh menyerahkan langsung palu sidang kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian menerima dengan mengetukkan palu tersebut. Momentum penyerahan presidensi G20 dari Italia ke Indonesia menutup pelaksanaan KTT G20 Roma di La Nuvola, Roma, Italia.

Gotong royong untuk keberlanjutan

Yang sangat menarik, presidensi G20 Indonesia mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat”. Melalui pemilihan tema tersebut, Indonesia hendak mengajak seluruh dunia tanpa terkecuali untuk saling mendukung, bahu membahu, dan gotong royong untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan tumbuh lebih kuat. Presidensi G20 Indonesia berkomitmen pada pertumbuhan yang inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Tema besar ini memang sangat khas dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu konsep gotong royong. Pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga meniscayakan gotong royong. Pandemi COVID-19 yang memukul hampir semua sektor kehidupan membangkitkan kembali kesadaran akan nilai gotong royong. Di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19, di era yang sering kita sebut dengan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), gotong royong bagai suluh di tengah gelap, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia.

Ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan berkelanjutan

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia atau 11.92% dari total populasi muslim global, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan penguatan ekosistem ekonomi global melalui ekonomi dan keuangan syariah. Presiden Joko “Jokowi” Widodo adalah salah satu figur pemimpin yang melihat peluang positif itu, dan punya kesempatan untuk mewujudkannya sebagai warisan “legacy” kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Ini bukan tanpa data dan fakta.

Sejak dilantik pada tahun 2014, Presiden Jokowi membentuk Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNKS). Kemudian pada awal periode jabatan presiden kedua tahun 2020, KNKS disempurnakan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Tidak tanggung-tanggung, KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Maruf Amin. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai sekretaris KNEKS diamanahi sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Menteri BUMN Erick Thohir diamanahi sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Di tangan Erick Thohir, tiga bank syariah milik negara kemudian dilebur menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diproyeksi akan masuk 5 besar bank di Indonesia dan 10 besar bank syariah global. Setahap demi setahap, Indonesia mulai menunjukkan prestasi dalam ekonomi dan keuangan syariah dengan meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) pada Global Islamic Finance Report 2021. Pencapaian ini diperoleh karena Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis di antara seluruh negara di dunia.

Peringkat puncak Indonesia pada indeks IFCI yang memotret kondisi perbankan dan keuangan syariah dari berbagai negara sangat penting artinya bagi negara dalam konteks nasional dan internasional.

Secara bersama-sama, kita perlu untuk terus mendukung pengembangan industri keuangan sosial syariah dan mendukung pembiayaan hijau yang sejalan dengan pencapaian target TPB/SDGs.

Jika dilihat lebih dalam, maqasid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, begitu juga sebaliknya. Maqasid syariah yang mendorong manusia untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga keturunan, dan menjaga harta selaras dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, perbaikan sosial, dan kelestarian lingkungan.

BSI sebagai “Game Changer”

Secara natural, ekonomi dan keuangan syariah adalah harapan ekonomi masa kini sekaligus masa depan. Masa kini karena di tengah situasi yang serba menantang akibat pandemi COVID-19, industri perbankan syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan nasional. Aset perbankan syariah sampai dengan Agustus 2021 mencapai Rp635 triliun, tumbuh 15,29% YoY, di mana pembiayaan tumbuh 7,67% YoY menjadi Rp408 triliun, dan DPK tumbuh 14,78% YoY menjadi Rp501 triliun.

Ekonomi dan keuangan syariah sebagai masa depan sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, sehingga harus menjadi motor dalam pencapaian target-target TPB/SDGs di Indonesia yang mampu menginspirasi dunia. Inilah poin penting yang harus didorong secara serius oleh pemerintah Indonesia dalam mengemban amanah Presidensi G20 sejak ditetapkan hingga pelaksanaan KTT G20 Indonesia di Bali tahun 2022 nanti.

Indonesia juga harus menunjukkan komitmennya secara serius dalam mewujudkan prinsip utama TPB/SDGs, yaitu memastikan tidak seorang pun tertinggal di belakang “No One Left Behind”. Prinsip tersebut harus mampu menjawab masalah keadilan prosedural yakni sejauh mana seluruh pihak dapat terlibat dalam keseluruhan agenda pembangunan dan masalah keadilan substansial yakni sejauh mana agenda pembangunan mampu menjawab persoalan warga.

Menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai kunci dari penyelesaian dua masalah di atas dapat diurai dengan penguatan lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Bank Syariah sebagai lembaga intermediari penghimpun dan penyaluran dana dapat berkontribusi melalui pembiayaan produktif yang dapat membantu nasabah mendapatkan modal usaha dengan akad bagi hasil. Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah juga memiliki instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang juga mampu digunakan untuk mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi yang mencapai Rp500 triliun namun hanya mampu terealisasi sekitar Rp75 triliun inilah yang kini menjadi fokus pengerjaan BSI dalam membangun ekosistemnya.

BSI sebagai satu-satunya bank yang dideklarasikan pendiriannya di Istana Presiden oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH. Maruf Amin, dan Menteri BUMN H. Erick Thohir benar- benar dapat menjadi game changer terhadap berbagai persoalan-persoalan di atas. Harapan kembali memuncak ketika BSI telah memperoleh izin prinsip kantor perwakilan di Dubai, menjadikan BSI menjulang ke langit dan mengakar ke bumi, padat maslahat untuk umat dan bangsa.

Editor: Marlis Afridah

Publikasikan thought leadership dan wawasan Anda bersama Green Network Asia, pelajari Panduan Artikel Opini kami

Jika Anda melihat konten kami bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan Green Network Asia – Indonesia.
Langganan Anda akan menguntungkan Anda secara pribadi dan profesional, dan dapat menjadi cara terbaik untuk mendukung produksi konten-konten yang tersedia untuk masyarakat umum ini.

Berlangganan Sekarang