Meningkatkan Wawasan dan Praktik Keberlanjutan di Kalangan Pelaku UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah peran strategis tersebut, wawasan dan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami dan menyadari pentingnya praktik bisnis berkelanjutan, baik dari segi pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, maupun efisiensi sumber daya. Hal ini menjadi tantangan dalam mendorong UMKM agar tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

UMKM di Indonesia dan Tantangan yang Dihadapi

Pada tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 64 juta unit usaha. Meskipun jumlahnya  sempat menurun akibat Pandemi COVID-19, UMKM di Indonesia kembali bangkit dan tumbuh sejak tahun 2021. Pertumbuhan ini turut dipicu oleh peningkatan minat masyarakat terhadap wirausaha dan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Secara keseluruhan, jumlah usaha skala mikro mencapai 99,9 persen, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 92 persen atau sekitar 117 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus penyerapan tenaga kerja.

Namun di tengah pertumbuhannya yang pesat, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari akses pembiayaan hingga perizinan. Dari 65 juta UMKM, sekitar 44 juta di antaranya belum dapat menerima pembiayaan formal karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, pelaku UMKM juga cukup terbatas dalam pengetahuan terkait riset pasar, inovasi, hingga adaptasi perkembangan teknologi. Pada saat yang sama, kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital juga menjadi hambatan signifikan, dengan sekitar 70,2 persen UMKM terkendala saat memanfaatkan teknologi digital karena sumber daya dan pengetahuan yang terbatas.

Rendahnya Wawasan dan Praktik Keberlanjutan

Selain tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, para pelaku UMKM secara umum juga masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang keberlanjutan, sehingga keberlanjutan belum menjadi arus utama dalam praktik usaha mereka. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa 69 persen pelaku UMKM tidak memahami konsep praktik ekonomi keberlanjutan, dan sekitar 78 persen UMKM mengalami kerugian akibat tidak dapat memenuhi persyaratan kepatuhan lingkungan dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Studi pada tahun 2024 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di sektor makanan dan minuman masih membuang limbah langsung ke lingkungan, yang berkontribusi terhadap pencemaran air, udara, dan timbulnya kasus penyakit terkait pernapasan. Kondisi serupa juga terjadi di Cilacap, di mana limbah organik padat dan cair dibuang ke lingkungan tanpa proses pengolahan.

Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Keterlibatan UMKM dalam penerapan praktik keberlanjutan membutuhkan ekosistem pendukung, terutama melalui regulasi dan kebijakan. Pelaku UMKM memerlukan kemudahan akses terhadap pelatihan praktik keberlanjutan, berbagai program pengembangan kapasitas, pendampingan teknis, serta kebijakan pemberian insentif. Pemerintah juga perlu menetapkan peraturan yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aspek keberlanjutan dalam bisnis tanpa membebani pelaku UMKM, sektor swasta dapat membuka peluang kemitraan yang berbasis rantai pasok yang adil, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu menjembatani peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai praktik keberlanjutan dengan program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Editor: Abul Muamar

Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Pilih Paket Langganan