Optimalisasi Kampung KB untuk Tingkatkan SDM dan Kesejahteraan Keluarga

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam kehidupan bernegara, keluarga menempati posisi strategis dan berpengaruh terhadap stabilitas negara. 

Akan tetapi, kenyataannya, tidak semua keluarga di Indonesia mampu menjalankan peran tersebut karena berbagai faktor. Bahkan, ada pula keluarga yang justru menjadi penghambat perkembangan SDM, misalnya akibat keterbatasan pendidikan dan kesejahteraan yang tidak memadai, atau manakala keluarga menjadi pelaku kekerasan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Indonesia berada di angka 53,93, dalam arti masih dalam kategori ‘Berkembang’. 

Untuk menciptakan keluarga yang berkualitas sehingga mampu mendorong pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pemerintah dalam enam tahun terakhir telah mencanangkan Kampung Keluarga Berkualitas. Program ini merupakan perubahan dari Kampung Keluarga Berencana.

Kunci Pembangunan Keluarga Berkualitas

Dicanangkan pada 14 Januari 2016, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan satuan wilayah setingkat RW/dusun/yang setara dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Lebih dari sekadar urusan mengajak masyarakat untuk ikut program KB (seperti memakai alat kontrasepsi), Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam berbagai aspek. 

Dalam pelaksanaannya, yang berperan bukan hanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau perangkat daerah teknis terkait (seperti OPD pengendalian penduduk dan KB), tetapi seluruh pihak lintas-sektor baik pemerintah pusat/daerah, TNI-Polri, bisnis, masyarakat, maupun lembaga swasta. 

Dampak atau keberhasilan dari Kampung KB diukur dengan Indeks Pembangunan Keluarga/IPK (iBangga) yang terdiri dari tiga dimensi, yakni ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Hasil dari indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga ke dalam tiga kategori, yakni Tangguh, Berkembang, atau Rentan. Adapun target IPK tahun 2022 adalah 57,0, dan pada tahun 2024 targetnya 61,0. Untuk membangun keluarga berkualitas, pemetaan masalah keluarga adalah kunci utama.

“Untuk pembangunan, kalau kita hanya bicara makro, tidak pernah menyentuh permasalahan mikro di dalam keluarga, maka kita tidak akan bisa memberikan solusi ‘treatment’ yang tepat,” kata Indah Suwarni, Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Optimalisasi

Pada awalnya, pemerintah menargetkan minimal ada satu Kampung KB di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Setelah enam tahun, kini telah ada sebanyak 16.845 Kampung KB, atau 20% dari 83.843 desa/kelurahan yang ada di Indonesia.

Beberapa program yang ada di Kampung KB adalah Data dan Dokumen Kependudukan, Komunikasi Perubahan Perilaku, Layanan Kesehatan dan KB-KR, Pendampingan & Layanan Stunting, Akses Pendidikan, Jaminan dan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi, dan Penataan Lingkungan.

Beberapa Kampung KB telah menjalankan kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Rumah Data Kependudukan Kampung KB, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Inpres tersebut berisi instruksi kepada 13 kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan langkah-langkah secara terkoordinir dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.

“Tentu saja Bapak Presiden ketika menurunkan instruksi ini sudah mendapatkan pertimbangan yang sangat matang, tidak sekedar Inpres. Tetapi seharusnya ini betul-betul diimplementasikan oleh kementerian/lembaga terkait. Instruksi ini untuk dilaksanakan, bukan hanya untuk dibaca atau dijadikan slogan,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy.

Berlangganan Green Network Asia – Indonesia
Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan wawasan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Pilih Paket Langganan