Memperluas Cakupan Layanan Kesehatan demi Wujudkan Kesehatan Tanpa Kendala Keuangan

Menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat krusial, namun bukan perkara mudah. Perkembangan sistem layanan kesehatan memang telah memungkinkan manusia hidup lebih lama dibandingkan sebelumnya; namun, situasi polikrisis yang kita hadapi saat ini menghadirkan ancaman-ancaman baru. Bagi banyak orang, ancaman tersebut berupa beban finansial yang semakin berat.

Beragam Tantangan Kesehatan

Masyarakat kini dihadapkan pada isu kesehatan publik yang semakin kompleks. Penyakit tidak menular masih menjadi penyebab utama kematian secara global, merenggut 43 juta nyawa pada tahun 2021.

Selain itu, minimnya ruang komunal dan infrastruktur publik memaksa banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan, yang mendorong gaya hidup sedenter, terbatasnya koneksi sosial, serta memburuknya kesehatan mental. Sementara ketika beraktivitas di luar ruangan, paparan polusi udara yang tinggi menimbulkan gangguan pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Dampak dari kondisi ini tidak dirasakan secara merata. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa 73 persen kematian akibat penyakit tidak menular terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Sementara itu, sebuah studi menunjukkan bahwa 80 persen penduduk yang terpapar polusi udara tingkat tinggi juga tinggal di negara-negara berpendapatan rendah, yang perekonomiannya masih sangat bergantung pada industri dan teknologi beremisi tinggi.

Cakupan Layanan Kesehatan Semesta dan Beban Finansial

Kondisi ini menyoroti ketimpangan dalam akses dan hasil layanan kesehatan. Sistem kesehatan seharusnya memungkinkan mereka yang membutuhkan pengobatan untuk mendapatkannya tanpa harus terperosok ke dalam jurang kemiskinan akibat tingginya biaya. Dalam hal ini, Cakupan Layanan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) bertujuan menjawab tantangan tersebut.

Laporan bersama WHO dan Bank Dunia menunjukkan adanya kemajuan dalam UHC secara global, yang meningkat dari 54 menjadi 71 poin pada Indeks Cakupan Layanan. Kenaikan ini terutama didorong oleh perbaikan dalam penanganan penyakit menular.

Laporan tersebut juga mencatat penurunan proporsi orang yang mengalami kesulitan finansial akibat tingginya pembayaran langsung (out-of-pocket/OOP), dari 34 persen menjadi 26 persen dalam rentang tahun 2000 hingga 2022. Pembayaran OOP terjadi ketika pasien harus menanggung biaya layanan kesehatan yang tidak tercakup oleh asuransi publik maupun swasta.

Namun, penurunan ini sebagian besar dipicu oleh turunnya tingkat kemiskinan global. Artinya, semakin sedikit orang yang berisiko mengalami kesulitan finansial akibat biaya kesehatan karena kondisi ekonomi mereka yang lebih stabil, bukan semata-mata karena perluasan UHC. Sebaliknya, proporsi penduduk miskin yang harus melakukan pembayaran OOP justru meningkat dari 64 persen menjadi 76 persen sejak tahun 2000. Kelompok masyarakat miskin tetap rentan terhadap berbagai ancaman kesehatan dan masih harus menanggung biaya layanan kesehatan yang tidak terjangkau.

Memperluas Cakupan

Kesenjangan-kesenjangan tersebut menegaskan urgensi untuk mempercepat perluasan UHC agar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Salah satu hal yang terpenting adalah memastikan layanan kesehatan esensial gratis dapat diakses oleh masyarakat miskin. Selain itu, penguatan layanan kesehatan primer—termasuk pencegahan, deteksi dini, dan layanan pengobatan—dapat menurunkan hambatan akses serta menjamin keberlanjutan perawatan.

Semua upaya ini membutuhkan dukungan dana publik untuk memperluas cakupan layanan. Untuk mewujudkannya, komitmen politik yang kuat dari para pejabat pemerintah menjadi semakin penting; ini adalah fondasi untuk mengambil langkah-langkah berani guna mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, mudah diakses, dan universal bagi semua, tanpa bayang-bayang kesulitan keuangan.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.