Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan anak serta sanksinya.... Selengkapnya
Informasi Pengambilan Keputusan dan Partisipasi Terintegrasi
Pada 25 Maret 2025, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota New Development Bank (NDB), setelah sebelumnya bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025. Bagaimana dampak dari keputusan ini?... Selengkapnya
Pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan kemandirian desa dan mendukung upaya pemberantasan kemiskinan. Lantas, mungkinkah koperasi ini dapat mencapai tujuan tersebut?... Selengkapnya
Ketertelusuran komoditas penting untuk memastikan bahwa setiap komoditas diproduksi dengan prinsip keberlanjutan. Lantas, sistem informasi seperti apa yang dapat memverifikasi ketertelusuran komoditas?... Selengkapnya
Terdapat kesenjangan dalam kerangka hukum internasional saat ini yang menyebabkan kekosongan hukum bagi pengungsi iklim.... Selengkapnya
Perpres Penertiban Kawasan Hutan bertujuan untuk mengatasi permasalahan tata kelola hutan. Namun, perpres ini dinilai dapat melanggengkan konflik dan meningkatkan potensi kekerasan.... Selengkapnya
Dengan empat komponen utama dan 12 pilar daya saing dalam pengukuran, bagaimana IDSD 2024 dapat mendukung pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis bukti?... Selengkapnya
Diplomasi sains berperan sebagai kekuatan yang dapat memajukan kegiatan ilmiah dan kepentingan nasional di tingkat global.... Selengkapnya
Pasar tradisional adalah salah satu penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Apa saja yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah pasar tradisional yang lebih baik?... Selengkapnya
Apa saja tantangan dalam implementasi adaptasi berbasis ekosistem (EbA) secara luas dan apa rekomendasi untuk mengatasinya?... Selengkapnya