Mempertanyakan Komitmen Iklim Indonesia dalam COP29
Dalam COP29, delegasi Indonesia menyampaikan komitmen iklim terbaru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target nol emisi pada 2060. Namun, sejumlah komitmen tersebut menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil. ... Selengkapnya
Kelompok Masyarakat Sipil
Tanpa Komitmen Politik Hijau, Elang Jawa Menuju Punah
Populasi elang jawa di alam terus menurun akibat kerusakan habitat, alih fungsi lahan, dan tekanan lainnya dari aktivitas manusia. Tanpa komitmen politik hijau dan tata kelola lingkungan yang baik, keberlanjutan spesies ini dan ekosistemnya akan terus terancam, bahkan menuju kepunahan... Selengkapnya
Meningkatnya Tren Perbaikan Barang Rusak di Dunia
Meningkatnya tren perbaikan barang-barang rusak menjadi pertanda bahwa masyarakat siap mengubah pola konsumsinya menuju ekonomi sirkular.... Selengkapnya
Seruan untuk Mendukung Agenda Masyarakat Adat dalam COP16 CBD
Organisasi Masyarakat Sipil menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar mendukung agenda Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity ke-16 (COP16 CBD).... Selengkapnya
Bagaimana Tanzania Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Singkong
Kementerian Pertanian Tanzania menerbitkan Strategi Pengembangan Singkong Nasional 2020-2030, yang menjabarkan intervensi strategis untuk meningkatkan produksi dan kualitas singkong.... Selengkapnya
Paradoks AZEC: Potensi Peningkatan Emisi dalam Kerja Sama Dekarbonisasi
Laporan dari Zero Carbon Analytics menunjukkan bahwa kesepakatan dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) banyak yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, alih-alih mendukung dekarbonisasi.... Selengkapnya
5 Sektor Prioritas dalam Rencana Aksi Ekonomi Sirkular di Indonesia
Peta Jalan & Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular berfokus pada 5 sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem, yakni pangan, retail (fokus pada kemasan plastik), elektronik, konstruksi, dan sektor tekstil. ... Selengkapnya
Potensi Pengabaian dan Perampasan Hak Masyarakat Adat dalam UU KSDAHE
UU KSDAHE yang telah disahkan pada Agustus 2024 menuai sejumlah kritik dari organisasi masyarakat sipil karena berpotensi menimbulkan pengabaian dan perampasan hak masyarakat adat.... Selengkapnya
Regulasi yang Lebih Tegas terkait PLTU Captive di Indonesia
Emisi dari PLTU captive turut menimbulkan berbagai dampak buruk yang signifikan. Untuk itu, perlu ada regulasi yang lebih tegas terkait keberadaan dan pengembangan PLTU captive di Indonesia.... Selengkapnya
KLHK Terbitkan Aturan terkait Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan
Permen LHK Nomor 10 tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan, dengan menekankan bahwa pejuang lingkungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.... Selengkapnya