Tumbuhnya Desa Wisata dan Tantangan dalam Implementasi Pariwisata Berkelanjutan

Dari ujung paling utara Pulau Sumatera hingga ujung paling selatan Pulau Papua, Indonesia memiliki keanekaragaman lanskap alam dan budaya yang begitu kaya. Hal ini turut mendorong tumbuhnya desa wisata di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari yang mengandalkan keindahan alam dan kuliner hingga yang mengedepankan pengalaman akan seni dan budaya. Di banyak tempat, kemunculan desa-desa wisata tersebut kerap dilabeli atau dipromosikan sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan. Namun, keadaan di lapangan seringkali tidak semudah mengumbar jargon atau slogan-slogan keberlanjutan. 

Slogan Pariwisata Berkelanjutan di Desa-Desa Wisata

Jumlah desa wisata di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat “hanya” ada sekitar 7.500 desa wisata di seluruh wilayah Indonesia, lantas jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 27.000 pada pertengahan November 2024. 

Di banyak desa wisata, slogan-slogan yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan semakin sering ditemui. Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul, misalnya, sering dijadikan contoh sukses desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat, dengan promosi yang menekankan pada pengelolaan oleh warga dan konservasi kawasan Gunung Api Purba. Contoh lain, Desa Wisata Sade di Lombok Tengah, dipasarkan sebagai wisata budaya berkelanjutan karena mempertahankan rumah adat Sasak, tenun tradisional, dan kehidupan komunitas lokal sebagai daya tarik utama. Ada pula Desa Wisata Bena di Ngada yang sering disebut berkelanjutan karena mempertahankan struktur kampung adat, ritual tradisional, dan arsitektur vernakular, serta membatasi perubahan fisik desa. 

Sebagian desa wisata di Indonesia mungkin memang benar-benar menerapkan nilai-nilai atau praktik keberlanjutan. Namun, tidak sedikit yang jatuh pada sekadar jargon, terutama ketika merujuk pada prinsip keberlanjutan yang utuh. Misalnya, sebuah desa wisata mungkin benar-benar menjaga kelestarian sungai dan bebukitan di lokasinya, tetapi bagaimana dengan distribusi manfaat bagi warga lokal? Contoh lain, sebuah desa wisata mungkin berhasil menekan atau menghapus praktik illegal logging dan perburuan satwa liar seperti di Tangkahan (Langkat) dan Nimbokrang (Jayapura), tetapi bagaimana dengan kondisi warga yang terlibat dalam pengelolaan wisata tersebut, atau beban sosial yang muncul akibat meningkatnya arus wisatawan?

Di beberapa desa wisata di Indonesia, ada fenomena kemunculan vila-vila atau tempat penginapan yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha dari luar. Dengan modal yang mereka miliki, mereka memanfaatkan pesona alam dan sumber daya lokal di lokasi dimana usaha mereka dibangun sebagai bagian dari promosi sembari meraup keuntungan, termasuk dengan narasi-narasi heroik seperti “ekowisata yang menyelamatkan lingkungan”, memberdayakan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun, sejauh mana usaha mereka berdampak terhadap penghidupan warga lokal? Dalam banyak kasus, slogan keberlanjutan kerap direduksi menjadi isu ekologis, sementara dimensi sosial dan ekonomi seperti keadilan distribusi, partisipasi bermakna warga, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sering kurang dipertimbangkan.

Tantangan yang Harus Diatasi

Ada beberapa isu atau tantangan yang harus diatasi dalam implementasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata:

Partisipasi Masyarakat yang Bersifat Semu
Secara konseptual, desa wisata dibangun di atas prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, keterlibatan warga sering kali bersifat simbolik. Masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan, misalnya sebagai pemandu, pengelola homestay, atau penampil kesenian tradisional yang khas di lokasi desa wisata tersebut. Namun, mereka jarang atau kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, penentuan arah, dan pembagian manfaat. Akibatnya, desa wisata kerap berjalan sebagai proyek dari luar desa alih-alih sebagai inisiatif kolektif warga. Dalam hal ini, eksploitasi dan komodifikasi sedang berjalan. 

Ketimpangan Kuasa dalam Tata Kelola
Banyak desa wisata bergantung pada pemerintah daerah, pendamping program, atau mitra swasta dalam hal pendanaan dan promosi. Ketergantungan ini menciptakan ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan, di mana kepentingan desa harus menyesuaikan dengan target program atau selera pasar. Dalam situasi ini, prinsip keberlanjutan rentan dikorbankan demi kepentingan jangka pendek seperti peningkatan kunjungan dan pencitraan daerah.

Komodifikasi Budaya dan Kehilangan Makna
Budaya lokal sering dijadikan sebagai daya tarik utama desa wisata. Namun ketika budaya diposisikan sebagai produk wisata, ada risiko reduksi makna dan pembekuan tradisi. Penyelenggaraan ritual, kesenian, dan praktik sosial disesuaikan dengan jadwal dan keinginan wisatawan, sehingga terlepas dari konteks sosial-budaya masyarakat. Contohnya terjadi pada penyelenggaraan tradisi Pasola di Sumba dan pertunjukan Sigale-gale di kawasan Danau Toba. Alih-alih melestarikan, desa wisata justru berpotensi menjadikan budaya sebagai komoditas yang terlepas dari akar sosialnya. 

Tekanan terhadap Lingkungan Lokal
Peningkatan arus kunjungan dan aktivitas wisata, meski berskala desa, tetap membawa tekanan ekologis. Masalah pengelolaan sampah, penggunaan air, perubahan tata ruang, dan degradasi lanskap kerap muncul tanpa diiringi sistem pengelolaan lingkungan yang memadai. Banyak desa wisata belum memiliki daya dukung lingkungan yang memadai, sehingga keberlanjutan lebih kerap dipahami sebagai “wisata kecil” yang eksotik ketimbang wisata yang benar-benar ramah lingkungan.

Distribusi Manfaat yang Tidak Merata
Salah satu janji utama desa wisata adalah pemerataan manfaat ekonomi. Namun dalam praktiknya, keuntungan sering terkonsentrasi pada kelompok tertentu, seperti pemilik penginapan, pengelola inti, atau elite desa; sementara warga lainnya hanya menjadi “penonton” atau menerima dampak tidak langsung. Ketimpangan ini berpotensi memicu konflik dan melemahkan kohesi sosial desa.

Ketergantungan pada Program dan Tren
Banyak desa wisata lahir karena dorongan program pemerintah atau tren pariwisata tertentu. Ketika pendampingan berakhir atau tren bergeser, desa wisata akan sulit bertahan atau beradaptasi. Minimnya kapasitas kelembagaan dan perencanaan jangka panjang membuat keberlanjutan ekonomi dan sosial desa wisata rapuh. Keberlanjutan akhirnya sekadar dipandang sebagai keberlanjutan proyek alih-alih keberlanjutan pembangunan desa yang sungguh-sungguh.

Indikator Keberhasilan yang Semu
Keberhasilan desa wisata sering diukur dari jumlah kunjungan, penghargaan, atau keviralan di media sosial. Indikator ini mengabaikan aspek penting lain seperti kualitas lingkungan, kesejahteraan warga, ketahanan budaya, dan kemandirian desa.

Mewujudkan Desa Wisata yang Berkelanjutan

Pada akhirnya, implementasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata harus diarahkan pada perubahan paradigma yang lebih mendasar, dan tidak sebatas pada perbaikan teknis atawa pemenuhan indikator program. Keberlanjutan harus dipahami sebagai bagian dari proses politik dan sosial yang menempatkan warga desa sebagai subjek utama, dengan ruang partisipasi yang bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, pengelolaan yang transparan dan adil, serta mekanisme distribusi manfaat yang jelas. Pemerintah, pendamping, dan pelaku usaha mesti menanggalkan logika dan pendekatan yang berorientasi pada komodifikasi sumber daya dan pencapaian target jangka pendek dan beralih menuju pendekatan pariwisata regeneratif dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa, perlindungan lingkungan berbasis daya dukung, dan penghormatan terhadap budaya sebagai sistem hidup dalam jangka panjang. Tanpa keberanian untuk membongkar dan mengoreksi indikator keberhasilan, relasi kuasa, dan orientasi pembangunan pariwisata itu sendiri, desa wisata berkelanjutan akan terus berisiko menjadi sekadar jargon.