Melewati jalan-jalan Jakarta hari-hari ini adalah cara untuk merasakan kepanasan yang menyiksa. Di sudut-sudut kota yang telah kehilangan pepohonan rindangnya, aspal memancarkan panas yang menusuk, debu berterbangan tanpa penghalang, dan embusan angin terasa seperti berasal dari oven yang tak kunjung mati. Saya segera teringat pada penggalan lirik lagu Iwan Fals “…Panasnya mentari hanguskan hati…” yang rasanya benar-benar pas untuk menggambarkan apa yang sedang kita sedang alami.

Fenomena ini bukan sekadar keluhan warga di media sosial atau anekdot musiman, melainkan gejala nyata dari krisis sistemik: kota-kota Indonesia sedang kehilangan pendingin dan penyangga alaminya tepat saat iklim global menuntut kita untuk bersiap menghadapi gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, perawat lansia, dan anak-anak yang belajar di ruang tanpa sirkulasi memadai, panas ekstrem telah menjadi darurat kesehatan publik yang mengancam produktivitas hingga nyawa.

Ketika proyek infrastruktur, perluasan jalan, atau pembangunan komersial memotong jalur hijau, yang hilang bukan hanya estetika. Yang terkikis adalah infrastruktur iklim yang telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Penting juga diingat bahwa kita sedang di ambang salah satu pertanda anomali iklim ekstrem yang oleh para ilmuwan iklim disebut sebagai El Niño Godzilla.

Data dari publikasi ASEAN Centre for Energy (ACE) Roadmap for Extreme Heat Protection Through Passive Cooling in ASEAN Region yang terbit awal bulan lalu menggambarkan masa depan yang mengkhawatirkan. Antara tahun 2000 hingga 2050, suhu rerata di Jakarta diproyeksikan melonjak hingga 4,5°C, dari 31,9°C menjadi 36,4°C. Hari dengan suhu di atas 35°C, yang sebelumnya hanya terjadi sekitar 28 hari per tahun, akan melonjak menjadi 95 hari. Proyeksi serupa menimpa Bangkok, Manila, dan Ho Chi Minh City, dengan kenaikan suhu rata-rata regional berkisar antara 4,4–4,8°C dalam rentang waktu yang sama. Angka-angka ini jauh melampaui ambang batas “aman” yang ditetapkan IPCC untuk pemanasan global jangka panjang, dan menunjukkan bahwa kota-kota Asia Tenggara sedang berjalan di atas lintasan yang semakin sempit antara kenyamanan dan darurat iklim.

Memilih Bentuk Pendinginan yang Lebih Baik

Di tengah krisis ini, sebuah penelitian global yang diterbitkan di jurnal Nature Communications oleh McDonald dan para koleganya tanggal 6 Mei lalu, memberikan bukti empiris yang tak terbantahkan: pepohonan perkotaan mampu memangkas hingga separuh efek Urban Heat Island (UHI). Secara global, kanopi pohon di kota-kota mengurangi suhu udara musim panas rata-rata sebesar 0,15°C, dengan potensi pendinginan lokal yang bisa mencapai lebih dari 2°C di titik tertentu. Pohon-pohon mendinginkan udara melalui dua mekanisme sederhana namun sangat efektif: naungan yang mencegah penyerapan radiasi matahari oleh aspal dan beton, serta evapotranspirasi yang melepaskan uap air ke atmosfer, secara aktif menarik panas keluar dari lingkungan sekitarnya. Pepohonan jelas adalah penyelamat kehidupan di perkotaan, terutama di wilayah tropis seperti Jakarta.

Namun, ada ironi pahit yang saya perhatikan dalam soal distribusi manfaat ini. Penelitian tersebut mengungkap bahwa pendinginan pohon justru paling sedikit dinikmati di pusat-pusat kota yang padat dan berpenghasilan rendah, tepat di wilayah yang paling rentan terhadap panas ekstrem. Sebaliknya, kawasan pinggiran kota yang lebih jarang penduduknya menikmati kanopi yang lebih lebat dan udara yang lebih sejuk. Secara global, rata-rata tutupan pohon di kawasan perkotaan hanya 18,3%, dan angka ini menurun tajam seiring meningkatnya kepadatan penduduk. Di tempat-tempat dengan kepadatan di atas 5.000 jiwa per kilometer persegi, ruang untuk akar dan tajuk sering dikorbankan demi luas lantai bangunan dan jalur kendaraan. Jakarta, dengan pola perkembangan yang historis mengabaikan keseimbangan antara pohon dan beton, sedang mengulang kesalahan global ini: terus menebangi pohon di jantung kota, lalu berharap teknologi pendingin mekanis bisa menyelamatkan kita semua.

Padahal, pendingin udara bukanlah solusi; ia adalah beban tambahan yang memperparah lingkaran setan. ACE menegaskan bahwa ketergantungan pada AC justru memicu lonjakan permintaan listrik, membebani jaringan distribusi, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang pada gilirannya memanaskan atmosfer Bumi lebih lanjut. Di kawasan yang rentan, di mana akses terhadap listrik stabil atau perangkat pendingin terbatas, hilangnya naungan pohon berarti peningkatan langsung dalam risiko heatstroke, dehidrasi, dan penurunan produktivitas kerja, khususnya bagi pekerja informal, lansia, dan anak-anak.

Jalan keluarnya, ada pada pendekatan yang disebut Passive First dan solusi berbasis alam yang terintegrasi. Strategi pendinginan pasif—mulai dari orientasi bangunan yang memanfaatkan angin dominan, ventilasi silang, atap reflektif, fasad bernaungan, hingga infrastruktur hijau perkotaan—bisa mengurangi permintaan energi pendinginan hingga 20–50%. Namun, adopsinya masih terhambat oleh regulasi yang terfragmentasi, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya insentif yang mengikat bagi pengembang. Di Indonesia, target kanopi hijau 30–40% yang direkomendasikan para ahli iklim dan perencana kota masih sering hanya menjadi slogan dalam dokumen tata ruang, bukan komitmen yang diikat dalam peraturan zonasi, kode bangunan, atau anggaran tahunan. Awal tahun ini, Ruang Terbuka Hijau di Jakarta dilaporkan hanya 5,31%, menandai ketidakseriusan Jakarta mendengarkan sains.

Menurut hemat saya, ACE sendiri sudah menawarkan peta jalan yang konkret. Kota-kota besar Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip pendinginan pasif ke dalam masterplan kota, mewajibkan standar kinerja termal pada bangunan publik dan komersial, serta menggunakan pengadaan pemerintah sebagai sinyal pasar untuk teknologi hijau. Skema insentif fiskal, bonus Floor Area Ratio (FAR) bagi pengembang yang mengintegrasikan kanopi hijau, atap reflektif, dan sistem ventilasi alami, serta kemitraan publik-swasta untuk pembiayaan proyek hijau dapat mengubah dinamika pasar. Di tingkat komunitas, program perawatan pohon berbasis warga, sekolah lapangan tentang arsitektur tropis, dan kampanye kesadaran publik harus menjadi tulang punggung adaptasi iklim yang inklusif.

Dimensi Keadilan dan Tradisi

Yang tak kalah penting, tentu saja, adalah dimensi keadilan. McDonald dkk. menekankan bahwa penanaman pohon harus menjadi alat keadilan iklim, bukan sekadar proyek atau bahkan seremoni penghijauan. Investasi dalam kanopi hijau harus diprioritaskan di kawasan padat penduduk, permukiman berpenghasilan rendah, dan daerah yang secara historis diabaikan dalam perencanaan kota. Di Jakarta, ini berarti menghentikan penebangan pohon di koridor transportasi, ruang publik, dan kawasan permukiman lama, lalu menggantinya dengan penanaman strategis yang memertimbangkan spesies asli, daya adaptasi iklim, dan ruang untuk akar tumbuh. Yang diperlukan bukan sekadar menanam untuk menjadikan tempat yang instagrammable, tetapi benar-benar membangun ekosistem perkotaan yang berfungsi penuh: tajuk yang memberikan naungan, tanah yang menyerap air hujan, dan dedaunan yang membersihkan udara.

Penting juga untuk diingat secara jujur bahwa pohon saja tidak akan menghentikan pemanasan iklim. Penelitian global tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kanopi perkotaan saat ini hanya memitigasi sekitar 10% dari pemanasan yang diproyeksikan pada pertengahan abad ini di bawah skenario emisi moderat. Bahkan dengan penanaman maksimal yang realistis, kontribusinya hanya akan mencapai 20%. Oleh karena itu, penanaman pohon harus berjalan seiring dengan transisi energi, pengurangan emisi sektor bangunan, penghapusan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan modernisasi jaringan listrik. Pohon adalah perisai adaptasi, bukan peluru ajaib bagi mitigasi. Keduanya harus berjalan beriringan, dengan sama seriusnya.

Di sini saya kemudian mengingat warisan arsitektur Nusantara yang sering diabaikan justru menyimpan jawaban yang relevan. Rumah Betawi dengan teras lebar dan ventilasi silang, rumah joglo Jawa dengan atap tinggi dan material berpori, serta penggunaan genteng tanah liat dan anyaman bambu yang memungkinkan sirkulasi udara alami, adalah bukti empiris bahwa leluhur kita telah memahami prinsip passive cooling jauh sebelum istilah itu masuk dalam dokumen kebijakan modern. Alih-alih meniru menara kaca tertutup AC yang boros energi, kota-kota Indonesia dapat menghidupkan kembali kearifan lokal ini, memadukannya dengan teknologi modern seperti cat atap reflektif, kaca beremisi rendah, dan sistem monitoring iklim mikro berbasis sensor.

Menanam Pohon dengan Masif

Meminjam perumpamaan Robert Frost, Jakarta dan kota-kota besar Indonesia lainnya sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalan mengarah ke kota beton yang kepanasan, penuh dengan kompresor AC yang mendengung, tagihan listrik yang melambung, dan ketimpangan panas yang semakin lebar antara kawasan elite dan permukiman padat. Jalan lainnya mengarah ke kota yang kembali menghormati logika tropis: naungan sebagai infrastruktur publik, angin sebagai pendingin alami, dan ekosistem sebagai tulang punggung ketahanan kota. Para pemangku kepentingan perkotaan—dari gubernur, walikota, perencana kota, pengembang, hingga masyarakat sipil—harus segera memilih mana jalan yang harus ditempuh.

Kalau boleh memilihkan jalan, saya akan bilang berhentilah menebang, dan mulai menanam dalam jumlah yang masif. Integrasikan infrastruktur hijau ke dalam setiap keputusan tata ruang, setiap izin mendirikan bangunan, dan setiap alokasi anggaran. Terapkan standar kinerja termal yang mengikat, bukan sukarela. Libatkan komunitas dalam pemeliharaan kanopi, dan jadikan data suhu mikro sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang penting. Karena di saat El Niño berikutnya datang, bukan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang akan melindungi warga Jakarta dari sengatan panas, tetapi naungan yang kita pilih untuk tinggalkan hari ini.

Kota yang sehat tidak dibangun dengan menghapus alamnya, tetapi dengan merangkulnya kembali ke dalam desain peradaban urban. Jakarta sudah terlalu lama mengandalkan saluran AC untuk bernapas. Saatnya kota ini kembali bernapas melalui daun.

Editor: Abul Muamar

GNA Membership Banner

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Jalal

Website | + posts

Jalal adalah Penasihat Senior Green Network Asia. Ia seorang konsultan, penasihat, dan provokator keberlanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Ia telah bekerja untuk beberapa lembaga multilateral dan perusahaan nasional maupun multinasional dalam kapasitas sebagai subject matter expert, penasihat, maupun anggota board committee terkait CSR, keberlanjutan dan ESG; menjadi pendiri dan principal consultant di beberapa konsultan keberlanjutan; juga duduk di berbagai board dan menjadi sukarelawan di organisasi sosial yang seluruhnya mempromosikan keberlanjutan.