Rencana Aksi Gender Sendai bertujuan untuk menyempurnakan Kerangka Kerja Sendai dengan meningkatkan alokasi sumber daya, kegiatan, dan dampak pengurangan risiko bencana yang responsif gender.... Selengkapnya
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah disahkan. Sayangnya, UU ini masih menunjukkan keajekan dalam beberapa hal. ... Selengkapnya
Dalam kertas kebijakannya, UN Women mengulik dampak bencana berbasis gender di Asia dan Pasifik, khususnya selama peristiwa gelombang panas dan kekeringan.... Selengkapnya
Kebijakan cuti haid penting untuk mengakomodir kebutuhan pekerja perempuan untuk beristirahat selama beberapa hari saat haid. Namun, perlu lebih dari sekadar kebijakan untuk mengarusutamakan cuti haid.... Selengkapnya
Laporan HLPE-FSN mengungkap bagaimana tren dan penyebab ketimpangan dalam ketahanan pangan dan gizi, serta memberikan rekomendasi kerangka kerja untuk mengatasinya.
... Selengkapnya
Diperlukan tindakan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi anak dari jerat eksploitasi seksual di ruang digital yang semakin mengkhawatirkan.... Selengkapnya
Kesehatan mental dan fisik sangat krusial bagi perempuan di dunia kerja. Dalam hal ini, pengusaha perlu menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.... Selengkapnya
Pemerintah Indonesia meluncurkan panduan praktis untuk menurunkan angka perkawinan anak di daerah.
... Selengkapnya
Kemajuan teknologi sayangnya juga berdampak pada munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan solusi dan kolaborasi dari semua pihak, demi meningkatkan perlindungan terhadap perempuan di dunia maya.... Selengkapnya
Di Papua Nugini, program WaterAid memberdayakan perempuan lokal untuk membangun sumber air bersih berbasis masyarakat.... Selengkapnya