IS2P Serukan Setop Eskalasi Konflik dan Selamatkan Masa Depan Indonesia

The Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya konflik terbuka yang meluas di berbagai kota besar di Indonesia sejak 25 Agustus 2025. IS2P menilai bahwa kemarahan publik yang dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan minimnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan legislatif, telah mengubah demonstrasi damai menjadi konflik terbuka.

“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda bahwa Indonesia berada di titik kritis. Jika tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulis pada 1 September 2025.

Dampak Eskalasi Konflik

IS2P menyatakan bahwa eskalasi konflik dapat meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap negara, memunculkan ketidakstabilan politik yang menghambat demokrasi, dan menggerus legitimasi lembaga negara, sehingga berpotensi memicu fragmentasi sosial dan politik.

Selain itu, eskalasi konflik juga akan meningkatkan risiko intervensi asing seiring melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Jika terus berlanjut, hal ini akan membuat reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, dan agenda pembangunan nasional menjadi terhambat.

Selamatkan Masa Depan Indonesia

Oleh karena itu, demi menyelamatkan masa depan Indonesia, IS2P menyerukan kepada pemerintah, parlemen, aparat keamanan untuk:

1. Menghentikan kekerasan dan provokasi. Aparat keamanan segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan melindungi warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Tindakan represif dan provokatif hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Memperkuat komunikasi publik yang transparan. Pemerintah dan legislatif segera membuka komunikasi dua arah yang transparan terhadap aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
3. Membuka ruang dialog yang inklusif. Sediakan ruang dialog yang partisipatif, inklusif, dan bebas dari intimidasi. Libatkan masyarakat secara setara agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.
4. Menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu. Tegakkan hukum di atas prinsip kesetaraan, tanpa intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu, termasuk dalam insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai kota.
5. Meningkatkan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga pilar demokrasi negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat; serta memperkuat integritas dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat pulih.
6. Melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim untuk generasi kini dan mendatang. Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim. Krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik maupun sosial.

“Masa depan kita membutuhkan kerja bersama, komitmen kolektif, dan prioritas pada keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Kita berada di persimpangan sejarah: memilih perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau terjerumus dalam krisis berkepanjangan. Mari jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” imbuh Satrio.

Editor: Abul Muamar

IS2P

+ postsBio

IS2P adalah komunitas profesional yang berdedikasi untuk memajukan praktik keberlanjutan di Indonesia. Organisasi ini berkembang menjadi wadah bagi para profesional keberlanjutan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik.

• IS2P

  https://greennetwork.id/author/is2p/

  Ngulik IS2P: Pembaruan Standar Pelaporan Keberlanjutan Dorong Akuntabilitas Perusahaan