GovTech AI dan Transformasi Digital di Sektor Pelayanan Publik
Foto: SATELITBM di Wikimedia Commons.
Pelayanan publik di Indonesia kerap disertai dengan birokrasi yang rumit dengan proses yang panjang. Terkait hal ini, pemerintah berupaya mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui penerapan GovTech AI yang memusatkan berbagai layanan dari kementerian dan lembaga agar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Lantas, bagaimana implementasi GovTech AI dan apa saja tantangannya?
Apa itu Govtech AI?
GovTech (government technology) merupakan pendekatan untuk memodernisasi layanan publik menjadi lebih sederhana, efisien, dan transparan, dengan masyarakat sebagai pusat dari transformasinya. Govtech mencakup pemanfaatan teknologi meliputi kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan cloud computing (komputasi awan). Govtech bertujuan untuk memudahkan interaksi warga dengan pemerintah, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis data.
GovTech bekerja dengan cara menggabungkan teknologi digital, data, dan sistem birokrasi agar layanan publik lebih efisien dan mudah diakses. Prosesnya dimulai dari digitalisasi layanan publik, seperti perizinan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, dan lain sebagainya, yang dialihkan ke platform daring. Data dari berbagai instansi kemudian diintegrasikan untuk menghindari duplikasi, misalnya data kependudukan digunakan lintas sektor mulai dari bantuan sosial hingga pendidikan.
Peluang dan Tantangan Implementasi Govtech AI
GovTech AI dapat memberi ruang untuk penghematan anggaran sekaligus peningkatan kualitas dan transparansi layanan. Pemerintah menyampaikan bahwa penerapan GovTech berbasis AI di Indonesia diproyeksikan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp350-400 triliun. Transformasi digital ini juga mendukung keberlanjutan dan transisi hijau karena memfokuskan pada optimalisasi sumber daya dan pengurangan limbah.
Pada Mei 2024, pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA DIGITAL. GovTech Indonesia bertujuan untuk memadukan data dan layanan masyarakat antarkementerian dan lembaga yang tersebar dalam 27.000 aplikasi. Penerapan GovTech dirancang untuk menyederhanakan ribuan aplikasi tersebut menjadi tiga portal utama pelayanan publik.
Namun, implementasi GovTech AI bukan tanpa hambatan. Transformasi digital berarti bahwa pemerintah juga harus menutup ketimpangan akses terhadap teknologi. Pengguna internet di Indonesia per tahun 2024 masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan berada di wilayah Indonesia bagian barat. Di tingkat desa, masih ada 14.015 desa/kelurahan yang memiliki masalah sinyal lemah dan 3.090 lainnya yang bahkan belum terjangkau sinyal seluler sama sekali. Di sisi lain, Indeks Literasi Digital Indonesia juga masih tergolong rendah, yaitu 3,54 (skala 1-5) dan menunjukkan pola kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, meski menjanjikan efisiensi, transparansi, dan layanan publik yang lebih baik, penerapan GovTech AI juga dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi data, ketergantungan pada teknologi, hingga bias dalam pelayanan masyarakat. Semua tantangan ini menekankan pentingnya implementasi Govtech AI yang aman dan efektif.
Mewujudkan Transformasi Digital yang Inklusif
Transformasi digital mesti dijalankan secara inklusif agar setiap lapisan masyarakat terutama kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan difabel tidak terisolasi dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menekankan keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dalam setiap kebijakan dan program digitalisasi, seraya menyesuaikannya dengan konteks yang berbeda di setiap daerah. Selain itu, dukungan infrastruktur dan sarana digital yang merata serta peningkatan literasi digital juga merupakan faktor kunci dalam mendukung langkah ini.
Editor: Abul Muamar
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Menetapkan Standar Nutrisi Berbasis Bukti untuk Atasi Keracunan MBG yang Berulang
Menilik Isu Kekurangan Bidan di Tingkat Global
Membiarkan Hutan Pulih Sendiri sebagai Pendekatan yang Lebih Hemat Biaya
Membingkai Ulang Tata Kelola di Era Kebangkrutan Air
PSN Tebu Merauke: Penggusuran Masyarakat Adat dan Deforestasi yang Berlanjut
Memperkuat Ketahanan di Tengah Ketergantungan yang Kian Besar pada Infrastruktur Antariksa