Kekuatan yang Timpang dan Meningkatnya Tekanan: Menilik Tata Kelola Air Lintas Batas di Sungai Mekong
Foto: Tomáš Malík di Unsplash.
Sungai Mekong mengalir melewati China dan lima negara Asia Tenggara—Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Sungai ini menyediakan pangan, energi, dan transportasi bagi lebih dari 61 juta orang. Namun, faktor-faktor antropogenik memberikan tekanan pada keberlanjutan sungai. Di tengah perubahan iklim dan dinamika kekuatan yang timpang, penguatan tata kelola air lintas batas sangat penting untuk memastikan Sungai Mekong tetap menjadi sumber kehidupan yang aman dan berkelanjutan bagi manusia dan keanekaragaman hayati.
Peran Vital Sungai Mekong dan Meningkatnya Tekanan
Sungai Mekong adalah rumah bagi ratusan spesies keanekaragaman hayati. Bagi manusia, sungai ini memainkan peran vital dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah sekitarnya. Menurut laporan Komisi Sungai Mekong, hasil tangkapan ikan di sungai ini mencapai 1,51–1,71 juta ton per tahun, belum termasuk sekitar 443.000 ton hewan air lainnya seperti udang dan kepiting. Jika digabungkan, nilai ekonominya mencapai lebih dari USD 8 miliar. Sungai ini juga mendukung irigasi pertanian dan berfungsi sebagai jalur transportasi untuk perdagangan lintas batas.
Namun, berbagai aktivitas manusia telah mengancam kesehatan, kelimpahan, dan layanan ekosistem sungai ini. Pembangunan bendungan skala besar, eksploitasi sumber daya, meningkatnya permintaan air, serta perubahan iklim merupakan beberapa di antaranya.
Pembangunan bendungan skala besar, terutama di China dan Laos, telah menimbulkan dampak yang signifikan. Data satelit menunjukkan bahwa bendungan telah mengurangi hingga 81% aliran sedimen yang penting bagi Delta Sungai Mekong. Hilangnya sedimen menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan, mengancam mata pencaharian jutaan orang. Gangguan semacam itu menekankan urgensi tata kelola air lintas batas yang efektif untuk menyeimbangkan tuntutan yang saling berdesakan serta risiko ekologis.
Komisi Sungai Mekong dan Keterbatasannya
Komisi Sungai Mekong (MRC) didirikan pada tahun 1995 dengan Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam sebagai anggotanya, sementara China dan Myanmar menjadi mitra dialog. Komisi ini menyediakan platform untuk koordinasi dan perencanaan bersama, yang memfasilitasi pemantauan aliran air, pengelolaan data, dan strategi adaptasi iklim. Strategi Pengembangan DAS 2021–2030 dan Rencana Strategis 2021–2025, misalnya, menekankan transparansi data, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggotanya.
Instrumen penting dalam MRC adalah Prosedur Pemberitahuan, Konsultasi Awal, dan Persetujuan (PNPCA). Pada dasarnya, ini berarti proyek-proyek besar seperti bendungan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang DAS Mekong memerlukan konsultasi dan persetujuan sebelum dilanjutkan.
Namun, mekanisme ini sering dikritik karena sebagian besar bersifat prosedural dan tidak mengikat secara hukum. Para kritikus berpendapat bahwa beberapa negara anggota masih melanjutkan proyek meskipun ada keberatan. PNPCA dan pedoman terkait seringkali dipandang sebagai nasihat alih-alih sebagai prosedur yang dapat ditegakkan secara hukum, sehingga membatasi fungsinya dalam tantangan rumit tata kelola air lintas batas.
Kekuatan yang Timpang
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Sungai Mekong terletak pada ketimpangan kekuatan antara negara-negara hulu dan hilir. China, yang mengendalikan sebagian besar hulu sungai, memberikan pengaruh yang signifikan melalui jaringan bendungannya yang luas. Sementara itu, pemerintah dan masyarakat di hilir seringkali kekurangan data terkini mengenai operasional bendungan China, sehingga menyulitkan persiapan menghadapi fluktuasi muka air atau kekurangan sedimen yang terjadi tiba-tiba.
Kondisi ini telah dikaitkan dengan banjir yang terus-menerus, intrusi salinitas, erosi, dan pembentukan gundukan pasir yang mengganggu pertanian dan navigasi. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa bendungan di hulu telah memblokir sebagian besar aliran sedimen ke Delta Mekong, yang berkontribusi pada gagal panen dan penurunan stok ikan. Periode kekeringan parah juga bertepatan dengan penyimpanan air skala besar di hulu, yang memperburuk kekurangan air di negara-negara hilir.
Dinamika yang sarat dengan ketimpangan kekuatan ini menunjukkan adanya kesenjangan kelembagaan yang serius. Saat negara-negara hilir terikat oleh mekanisme MRC, China hanya berpartisipasi sebagai mitra dialog, mempertahankan kebebasan yang luas untuk menjalankan proyek tanpa akuntabilitas formal. Kerangka tata kelola yang timpang ini meningkatkan kerentanan negara-negara Asia Tenggara dan masyarakat pesisir sungai terhadap guncangan ekologi dan gangguan sosial-ekonomi.
Mewujudkan Tata Kelola Air Lintas Batas yang Lebih Kuat
Terlepas dari ketegangan yang ada, ada beberapa cara untuk memperkuat tata kelola air lintas batas di Mekong Raya. Salah satu langkah kuncinya adalah meningkatkan transparansi dan berbagi data.
MRC telah meluncurkan perangkat seperti Aplikasi One Mekong dan Pusat Pendidikan di Vientiane, Laos, yang menyediakan pemantauan dan prakiraan sungai secara real-time kepada publik. Platform semacam ini dapat membangun kepercayaan di antara negara-negara riparian sekaligus membantu masyarakat di hilir mengantisipasi perubahan aliran air atau beban sedimen. Upaya seperti Mekong Dam Monitor (MDM), yang dikembangkan oleh Stimson Center dan Eyes on Earth, juga meningkatkan akuntabilitas dengan menggunakan data satelit dan hidrologi untuk memberikan peringatan dini hingga 48 jam sebelum potensi gangguan di Segitiga Emas.
Jalan lain yang dapat ditempuh adalah diplomasi. Kerja Sama Lancang–Mekong (LMC), misalnya, menawarkan wadah lain untuk mendorong dialog antara China dan semua negara Mekong. Namun, peraturan yang mengikat secara hukum dan ditegakkan dengan baik yang mengatasi ketimpangan kekuatan antara China dan negara-negara hilir sangat dibutuhkan.
Pada akhirnya, masa depan Sungai Mekong Raya bergantung pada keseimbangan antara prioritas nasional dengan keberlanjutan regional dan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan ekologis. Komitmen yang lebih kuat untuk bertanggung jawab dan menuntut akuntabilitas dapat mengubah Sungai Mekong dari sumber ketegangan menjadi model tata kelola air lintas batas yang kooperatif dan berkelanjutan.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Mengatasi Banjir Jakarta dengan Solusi yang Mengakar
Memahami Keterkaitan antara Krisis Iklim dan Kerja Perawatan
Menilik Potensi Digitalisasi Rantai Nilai Pangan untuk Mendukung Kesejahteraan Petani
Bagaimana Bank Dapat Berperan dalam Mendorong Terciptanya Pekerjaan Layak
Menilik Tantangan dalam Pengembangan SAF berbasis Minyak Jelantah di Indonesia
Mengintegrasikan Panas Perkotaan dalam Sistem Penanggulangan Bencana