Krisis iklim akibat pemanasan global telah menuntut negara-negara di dunia untuk mengambil langkah tegas untuk mengendalikan emisi melalui pembiayaan yang bermakna. Salah satu instrumen yang muncul belakangan adalah pasar karbon, yang berangkat dari asumsi bahwa penurunan emisi dapat dicapai dengan lebih efisien jika karbon diperlakukan sebagai komoditas. Lantas, berbagai inisiatif dan koalisi di ranah pasar karbon pun bermunculan untuk mendorong pembiayaan iklim yang lebih kuat, salah satunya The Coalition to Grow Carbon Markets.

Mengenal The Coalition to Grow Carbon Markets

The Coalition to Grow Carbon Markets (Koalisi) adalah sebuah inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah untuk memperkuat pasar kredit karbon berintegritas tinggi dengan memobilisasi investasi swasta bagi aksi iklim, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan hijau. Diluncurkan pada Juni 2025 pada acara London Climate Action Week di Inggris, koalisi ini beranggotakan Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, dan tiga negara Ketua Bersama yakni Kenya, Singapura, dan Inggris. Koalisi ini berkontribusi dalam membangun keselarasan internasional yang penting terkait penggunaan kredit karbon oleh korporasi melalui peluncuran “Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits” pada COP30 di Brasil.

Koalisi dibentuk dengan beberapa tujuan utama, yakni memperkuat permintaan kredit karbon berkualitas tinggi dengan mengembangkan pasar karbon sukarela yang berintegritas sebagai alat pendukung bagi pelaku bisnis mencapai target net-zero selain dari pemotongan emisi langsung; menyediakan Shared Principles (Prinsip Bersama) untuk penggunaan kredit karbon oleh perusahaan yang dirancang agar pemerintah di berbagai negara memiliki dasar kebijakan yang selaras; meningkatkan pembiayaan iklim; dan mengurangi fragmentasi kebijakan.

Saat ini, Koalisi berfokus pada rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan nasional dan regional yang konsisten serta mendorong permintaan yang selaras dengan Prinsip Bersama, sekaligus menjaga keberlanjutan minat pembeli melalui keterlibatan dengan jejaring pembeli dan investor. Bagi negara anggota, koalisi ini memungkinkan perluasan akses ke pembiayaan iklim yang lebih besar, meningkatkan reputasi dan integritas pasar karbon domestik, dan memberikan dukungan untuk solusi berbasis alam bagi negara dengan sumber daya alam yang besar seperti Indonesia.

Indonesia jadi Anggota ke-11

Pada 21 Januari 2025, Indonesia bergabung dengan koalisi tersebut sebagai anggota pemerintah ke-11. Sebagai anggota Koalisi yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam untuk mendukung pertumbuhan hijau. 

“Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam, sehingga dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam diskusi bertajuk “Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets” di kantor pusat Standard Chartered, London.

Pasar karbon telah dianggap dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kemajuan menuju target iklim negara, sekaligus memastikan ketersediaan aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam melindungi alam dan membangun ketahanan. Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte mengatakan, “Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi untuk melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan.”

Peluang dan Risiko

Bergabungnya Indonesia dengan Koalisi membuka peluang untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama kredit karbon berintegritas tinggi, terutama dari sektor kehutanan, lahan, dan solusi berbasis alam. Keanggotaan dapat juga memperluas akses Indonesia terhadap pembiayaan iklim swasta, sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar karbon nasional. 

Namun, peluang tersebut datang bersama risiko tata kelola yang tidak kecil. Dorongan untuk menumbuhkan pasar karbon global berpotensi menempatkan Indonesia lebih sebagai penyedia kredit bagi kebutuhan net-zero negara dan korporasi maju, sementara manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam negeri berisiko tidak terdistribusi secara adil. Selain itu, terdapat pula risiko pelemahan ambisi penurunan emisi domestik, atau penggunaan kredit karbon yang dapat menunda transformasi struktural sektor energi dan industri nasional.

Risiko lain yang tak kalah krusial berkaitan dengan aspek keadilan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya. Standar integritas tinggi yang dipromosikan Koalisi perlu diterjemahkan secara ketat ke dalam kebijakan nasional agar tidak mengorbankan hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang berada di garis depan proyek karbon. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia dalam koalisi ini sangat bergantung pada kemampuan untuk memastikan pasar karbon menjadi instrumen pendukung transisi energi yang berkeadilan.

Memastikan Penurunan Emisi

Pada akhirnya, pasar karbon harus diposisikan sebagai instrumen pendukung transisi yang adil dan berkelanjutan, yang bermuara pada penurunan emisi yang nyata. Para ahli juga telah memperingatkan bahaya memprioritaskan pasar karbon di atas kepentingan konservasi ekosistem. Untuk itu, tata kelola yang kuat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, sangat dibutuhkan agar pasar karbon tidak jatuh sekadar sebagai mekanisme kompensasi yang dapat memperlambat transformasi struktural ekonomi dan energi. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif dan koalisi pasar karbon perlu disokong dengan keberanian menetapkan batas, memperkuat regulasi domestik, serta memastikan manfaat ekonomi dan ekologisnya terdistribusi secara adil dan merata.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami