Jalan menuju digitalisasi dan dekarbonisasi tidaklah semudah yang dibayangkan. Yang lebih mengkhawatirkan, jalan itu juga tidak selalu ditempuh secara etis. Kisah kelam dapat disaksikan di Kongo, dimana perempuan menjadi pihak yang menanggung beban terbesar di balik pesatnya industri pertambangan kobalt. Di tengah ledakan permintaan global akan kobalt, ada kenyataan pahit tentang siapa yang membayar harga kemajuan teknologi dan transisi menuju energi bersih.

Pusat Kobalt Dunia

Hampir setiap telepon pintar, kendaraan listrik, maupun baterai energi terbarukan bergantung, setidaknya sebagian, pada mineral kritis seperti kobalt dan nikel. Dan besar kemungkinan, kobalt tersebut berasal dari Kolwezi, sebuah kota di bagian selatan Republik Demokratik Kongo yang dikenal sebagai ibu kota kobalt dunia.

Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) menghasilkan sekitar 70% pasokan kobalt dunia. Dengan porsi sebesar itu dalam rantai pasok global, Kongo dapat dikatakan menjadi tulang punggung industri teknologi dunia. Kobalt juga merupakan komponen penting dalam baterai lithium-ion, paduan logam untuk industri dirgantara, serta berbagai sistem energi terbarukan, sehingga memegang peranan krusial dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sebagian besar penambangan kobalt dilakukan melalui pertambangan rakyat skala kecil atau pertambangan liar. Sistem ini melibatkan para penambang yang bekerja tanpa izin resmi maupun regulasi yang memadai. Praktiknya berlangsung tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan, tanpa standar keselamatan kerja, dan sarat dengan laporan mengenai pekerja anak. Banyak perusahaan besar milik Barat maupun Tiongkok menjalankan operasi pertambangan kobalt di negara tersebut dan kerap mempertahankan praktik pertambangan liar sebagai bagian dari rantai pasok mereka. Demi mengejar keuntungan, aparat pemerintah, otoritas pertambangan, hingga perusahaan manufaktur kerap menutup mata terhadap kondisi tersebut.

Tidak mengherankan jika praktik ini terus menguras sumber daya alam Kongo sekaligus merusak lingkungan. Namun, kerugiannya jauh melampaui itu. Harga yang harus dibayar adalah keselamatan para pekerja tambang serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.

Dampak yang Timpang

Angka-angkanya tidak dapat dipandang remeh. Pada 2024, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa lebih dari tiga perempat penambang kobalt di RD Kongo diduga bekerja dalam kondisi yang tergolong sebagai perbudakan modern. Artinya, mereka bekerja di bawah tekanan, paksaan, atau jeratan utang.

Lebih dari itu, paparan risikonya sangat dipengaruhi oleh faktor gender. Investigasi yang dilakukan RAID dan AFREWATCH terhadap lebih dari 22 penelitian ilmiah serta kesaksian masyarakat di RD Kongo menemukan bahwa 56% warga yang diwawancarai di sekitar tambang kobalt dan tembaga melaporkan peningkatan tajam gangguan ginekologi dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan anak perempuan sejak pertambangan industri mulai beroperasi. Mereka mengalami menstruasi tidak teratur, infeksi saluran reproduksi dan kemih, hingga meningkatnya kasus keguguran dan bayi yang lahir dengan cacat bawaan.

Laporan lapangan Mongabay mengungkap kisah serupa. Tenaga kesehatan di Kolwezi terus menerima pasien perempuan yang mengalami ancaman keguguran, bayi lahir mati, maupun bayi yang terlahir dengan kelainan bawaan berat. Kondisi tersebut dikaitkan dengan penggunaan air yang telah tercemar untuk mencuci, minum, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di sekitar kawasan tambang.

Dampak terhadap kesehatan reproduksi ini juga tidak berdiri sendiri. Dalam sebuah investigasi, Amnesty International mewawancarai lebih dari 130 orang di enam lokasi pertambangan kobalt dan tembaga di sekitar Kolwezi. Hasilnya menunjukkan bahwa ekspansi pertambangan skala industri telah memicu penggusuran paksa serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual. Sebuah studi NGO yang dikutip World Economic Forum bahkan menemukan bahwa 80% perempuan yang diwawancarai di sekitar kawasan pertambangan kobalt mengaku dipaksa melakukan hubungan seksual dalam kurun satu tahun sebelumnya, sering kali oleh aparat kepolisian maupun petugas keamanan yang bertugas mengawasi kawasan tambang.

Ketidakadilan Sistemik

Seluruh persoalan tersebut saling berkaitan dan berakar pada kondisi yang sama: kemiskinan, lemahnya regulasi, serta sistem peradilan yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk memberikan perlindungan.

Para penambang rakyat di Kongo kerap tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai kerangka hukum yang mengatur aktivitas mereka. Di sisi lain, meskipun aparat dan otoritas lebih memahami regulasi yang berlaku, mereka juga menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menegakkannya secara efektif. Kerangka hukum yang ada pun cenderung lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah dan perusahaan asing, sementara penambang rakyat serta masyarakat adat justru tersisihkan. Ketegangan antara kepentingan pemerintah daerah dan kebijakan nasional semakin memperlihatkan rapuhnya tata kelola pertambangan di Kongo. Dalam situasi seperti ini, celah-celah hukum mudah dimanfaatkan sebagai ruang untuk melakukan eksploitasi.

Salah satu faktor utama yang membuat kondisi tersebut terus berlangsung adalah hampir tidak adanya akuntabilitas. World Economic Forum melaporkan bahwa kasus pemerkosaan di kawasan pertambangan kobalt sangat jarang berujung pada proses hukum meskipun berbagai bentuk kekerasan telah terdokumentasi secara luas. Penegakan hukum terhambat oleh minimnya jumlah polisi, jaksa, hingga keterbatasan sumber daya dasar untuk melakukan penyelidikan. Bagi perempuan yang tinggal di komunitas pertambangan, situasi ini berarti kekerasan dan eksploitasi sering kali terjadi tanpa adanya akses terhadap keadilan maupun perlindungan.

Dari Pertambangan Kobalt Menuju Transisi yang Berkeadilan

Berbagai kajian terbaru mengenai regulasi uji tuntas yang kini mulai diterapkan kepada produsen kendaraan listrik menunjukkan bahwa biaya sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan semakin diakui sebagai risiko bisnis yang bersifat material, bukan lagi sekadar persoalan pinggiran. Ini merupakan langkah krusial yang mendasar.

Namun, penelitian peer-reviewed yang menilai efektivitas regulasi uji tuntas perusahaan di Uni Eropa menunjukkan bahwa aturan tersebut kemungkinan besar tidak akan mampu memperbaiki kondisi secara berarti jika berdiri sendiri. Diperlukan pula reformasi yang lebih kontekstual dan dirancang bersama masyarakat yang hidup di pusat aktivitas pertambangan. Mulai dari penguatan regulasi hingga dukungan langsung di lapangan, setiap upaya pembangunan berbasis hak harus menempatkan komunitas yang paling terdampak sebagai pusat perhatian.

Bagaimanapun, rantai pasok teknologi hijau yang benar-benar berkelanjutan tidak dapat diukur hanya dari besarnya emisi karbon yang berhasil dihindari. Rantai pasok itu juga harus memperhitungkan nasib para perempuan yang kesehatan reproduksi, keselamatan, dan kedaulatan atas tubuhnya selama ini diperlakukan seolah-olah sebagai harga yang wajar untuk dibayar.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami