Ketika berbicara tentang perubahan iklim, kebanyakan orang mungkin membayangkan dampak saat bencana itu terjadi. Banjir yang menenggelamkan permukiman, kebakaran hutan, atau gelombang badai yang akhirnya membuat suatu wilayah tak lagi layak dihuni. Jauh lebih sedikit perhatian diberikan pada apa yang terjadi setelahnya—pada mereka yang berhasil selamat. Para migran iklim, misalnya, tidak sekadar kehilangan rumah lalu memulai hidup baru di tempat lain; banyak di antara mereka yang membawa beban psikologis yang berlarut-larut setelah bencana berakhir. Sayangnya, sistem layanan kesehatan mental dunia masih belum siap menjawab kebutuhan mereka.

Apa itu Migran Iklim?

Migran iklim merujuk pada orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat perubahan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Penyebabnya dapat berupa bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti banjir dan badai, maupun tekanan yang berlangsung perlahan, seperti kekeringan berkepanjangan, penggurunan, atau kenaikan permukaan air laut.

Berbeda dengan pengungsi yang memperoleh perlindungan berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, hingga kini belum ada status hukum internasional yang secara khusus mengakui orang yang berpindah tempat terutama akibat perubahan iklim. Mereka masih berada dalam wilayah abu-abu secara hukum. Belum ada status hukum yang diakui secara internasional bagi seseorang yang mengungsi terutama akibat perubahan iklim.

Skala persoalan ini sangat besar dan akan terus meningkat seiring memburuknya krisis iklim. Pada 2023 saja, bencana terkait iklim seperti banjir, badai, dan kebakaran hutan berkontribusi terhadap 26,4 juta perpindahan penduduk. Ke depan, laporan Groundswell dari Bank Dunia memperkirakan bahwa perubahan iklim dapat memaksa 216 juta orang bermigrasi di dalam negaranya sendiri pada tahun 2050. Afrika Sub-Sahara saja diperkirakan menyumbang hingga 86 juta di antaranya. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa gelombang perpindahan itu sesungguhnya telah dimulai.

Kehilangan yang Tak Kasat Mata

Beban psikologis yang dialami migran iklim seringkali tidak tampak secara langsung. Sebuah penelitian terhadap komunitas penggembala Maasai di Tanzania, yang terpaksa meninggalkan tanah leluhurnya akibat kekeringan yang semakin parah, menunjukkan bahwa migrasi akibat perubahan iklim mengubah cara masyarakat memaknai kesehatan. Para migran menempatkan kesehatan mental sebagai prioritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tetap tinggal di kampung halamannya. Kekeringan mematikan ternak mereka dan memaksa seluruh keluarga berpindah ke lingkungan perkotaan yang asing demi mencari cara baru untuk bertahan hidup.

Kehilangan rumah adalah satu luka. Namun, kehilangan jejaring sosial, rutinitas, serta peran yang membentuk identitas seseorang merupakan luka lain yang lebih sunyi dan sering kali tidak pernah terdiagnosis.

Sebuah tinjauan integratif terhadap 104 penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah rentan, masyarakat adat, anak-anak, lansia, dan migran iklim secara konsisten termasuk kelompok yang paling terdampak secara tidak proporsional.

Di Nigeria, misalnya, para peneliti menemukan bahwa keluarga petani di pedesaan mengalami depresi yang berkaitan dengan gagal panen dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut semakin memburuk karena sangat terbatasnya akses terhadap sumber daya untuk bertahan ketika perpindahan tempat tinggal tak dapat dihindari.

Cacat dalam Sistem

Perpindahan akibat perubahan iklim juga memperparah kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Fenomena ini bahkan mulai diakui secara formal dalam cabang ilmu baru yang dikenal sebagai geopsikiatri.

Sebuah tinjauan pada tahun 2024 yang diterbitkan dalam Industrial Psychiatry Journal mengidentifikasi perubahan iklim dan migrasi sebagai dua faktor geopolitik utama yang kini membentuk kondisi kesehatan mental global. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi keduanya semakin memperumit tantangan layanan kesehatan mental di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dimana akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas dan timpang.

Kajian tersebut juga menyoroti bahwa anak-anak yang bermigrasi, lansia migran, pengungsi, dan pencari suaka merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami gangguan kejiwaan. Kerentanan ini menjadi semakin besar ketika perpindahan tersebut dipicu oleh bencana iklim.

Data WHO memperkuat temuan tersebut. Pengungsi dan migran yang mengalami berbagai bentuk kesulitan memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga bunuh diri. Ironisnya, pada saat yang sama mereka justru menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh layanan kesehatan mental yang layak.

Sekitar 71% populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi di dunia berada di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Di luar sistem kesehatan yang memang sudah terbebani, kelompok pengungsi dan migran—termasuk mereka yang terusir akibat perubahan iklim—sering kali bahkan tidak masuk dalam strategi nasional di bidang kesehatan maupun adaptasi perubahan iklim. Akses terhadap layanan kesehatan, baik fisik maupun mental, belum menjadi sesuatu yang benar-benar terjamin setelah mereka mengalami bencana.

Memperkuat Dukungan Psikososial bagi Migran Iklim

Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk mendukung migran iklim. Pertama, dukungan kesehatan mental perlu dimulai sebelum bencana terjadi. Sebuah tinjauan merekomendasikan agar masyarakat yang tinggal di wilayah berisiko tinggi menerima skrining kesehatan mental serta edukasi secara rutin. Dengan demikian, individu yang rentan dapat lebih dini dikenali dan dihubungkan dengan layanan yang dibutuhkan sebelum banjir, kekeringan, atau badai memaksa mereka meninggalkan rumah.

Sayangnya, sistem yang ada saat ini justru bekerja sebaliknya. Bantuan baru hadir setelah seseorang kehilangan hampir seluruh yang dimilikinya dan harus mencari pertolongan di lingkungan yang sama sekali baru, alih-alih menjangkaunya ketika mereka masih memiliki stabilitas untuk mengakses layanan tersebut.

Kedua, layanan psikososial perlu diintegrasikan langsung ke dalam layanan kesehatan primer bagi populasi yang mengungsi, bukan diposisikan sebagai layanan khusus yang terpisah. Panduan WHO mengenai Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (DKMP) merekomendasikan agar tenaga kesehatan umum dilatih untuk mengenali dan menangani gangguan kesehatan mental yang paling sering dijumpai. Pendekatan ini sangat penting karena layanan psikiatri spesialis sering kali tidak tersedia di wilayah-wilayah yang menampung migran iklim dalam jumlah besar.

Ketiga, setiap intervensi harus berakar pada konteks budaya setempat. Sebuah penelitian tahun 2025 mengenai anak-anak yang mengungsi akibat perubahan iklim menunjukkan bahwa pendekatan yang dikembangkan di negara-negara berpendapatan tinggi sering kali tidak sepenuhnya relevan ketika diterapkan di tempat lain. Mengadopsinya mentah-mentah berisiko mengabaikan jejaring sosial informal serta mekanisme adaptasi berbasis budaya yang justru lebih efektif bagi masyarakat setempat.

Dampak Jangka Panjang yang Harus Diatasi secara Serius

Terakhir, respons terhadap persoalan ini harus disusun sesuai dengan keterbatasan pendanaan yang ada, bukan menunggu hingga sumber dana baru tersedia. Sebuah tinjauan sistematis mengenai implementasi dukungan kesehatan mental dan psikososial di negara-negara berkembang menemukan bahwa minimnya sumber daya merupakan salah satu hambatan paling konsisten dalam penyediaan layanan pascabencana.

Oleh karena itu, pendanaan layanan kesehatan mental perlu sejak awal menjadi bagian dari anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian. Layanan ini harus diperlakukan sama pentingnya dengan penyediaan air bersih, tempat tinggal sementara, dan makanan, bukan hanya didanai apabila masih tersisa anggaran setelah kebutuhan-kebutuhan yang lebih kasat mata terpenuhi.

Para migran iklim di banyak tempat masih terus berjuang menghadapi bencana, bahkan ketika bencana itu telah berakhir. Hal minimum yang dapat dilakukan dunia adalah membangun sistem dukungan yang memungkinkan mereka benar-benar pulih, melanjutkan hidup, dan kembali berkembang.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami