Memahami Kerugian dan Kerusakan Non-ekonomi di Tengah Perubahan Iklim
Foto: Kent Spencer Mendez di Pexels.
Seluruh dunia kini merasakan dampak perubahan iklim, dengan hari-hari yang semakin panas dan laut perlahan merangsek ke daratan. Namun, tingkat keparahan dampaknya berbeda-beda di setiap negara dan komunitas, demikian pula kemampuan mereka untuk menghadapinya. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini justru sering kali menjadi pihak yang paling tidak siap menghadapi konsekuensinya, sehingga mengalami kerugian besar, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk berbagai hal berharga yang tak dapat diukur dengan uang. Karena itu, aksi iklim global harus dibangun di atas pemahaman mengenai ketimpangan ini. Salah satu unsur pentingnya adalah pengakuan terhadap kerugian dan kerusakan non-ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan.
Menegakkan Aksi Iklim
Pada dasarnya, aksi iklim bertumpu pada dua pilar utama, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berfokus pada penyebab perubahan iklim, seperti upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Sementara itu, adaptasi menitikberatkan pada penyesuaian infrastruktur dan sistem untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Menambah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan guna mengurangi efek pulau panas perkotaan (urban heat island), misalnya, merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap peningkatan suhu.
Namun, risiko dan dampak perubahan iklim kini semakin kompleks, sehingga kedua pilar tersebut sering kali tidak lagi memadai. Dengan perubahan yang ada, cara kita memahami perubahan iklim pun ikut berkembang. Di sinilah konsep keadilan iklim menjadi relevan.
Negara-negara kepulauan kecil dan negara dataran rendah, misalnya, menanggung dampak paling berat dari kenaikan permukaan laut meskipun kontribusi mereka terhadap emisi gas rumah kaca global tak sampai satu persen. Warga negara Tuvalu, misalnya, yang sebagian besar wilayahnya hanya berada sekitar tiga meter di atas permukaan laut, bahkan mulai mengajukan visa iklim ke Australia seiring meningkatnya ancaman tersebut.
Ketimpangan yang begitu mencolok inilah yang mendorong munculnya usulan dari Aliansi Negara-Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States/AOSIS) pada tahun 1991. Mereka mengusulkan agar skema asuransi keuangan untuk menanggulangi dampak kenaikan muka laut dimasukkan ke dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Dari sinilah konsep kerugian dan kerusakan (loss and damage) mulai berkembang sebagai calon pilar ketiga dalam aksi iklim global.
Melampaui Adaptasi
Kerugian dan kerusakan umumnya terjadi ketika upaya mitigasi dan adaptasi gagal mencegah dampak buruk perubahan iklim. Konsep ini diakui dalam Perjanjian Paris. Pasal 8 menyerukan kepada para pihak untuk mengakui pentingnya mencegah, meminimalkan, dan menangani kerugian serta kerusakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Namun, pada tingkat kelembagaan, kerangka Loss and Damage—dengan huruf kapital sebagai sebuah mekanisme formal—masih belum sepenuhnya jelas. Perdebatan masih berlangsung mengenai siapa yang bertanggung jawab membayar, serta siapa yang tergolong rentan dan berhak menerima kompensasi.
Salah satu cara paling sederhana untuk mengukur kerugian dan kerusakan adalah melalui nilai moneter. Kerugian dan kerusakan ekonomi terjadi ketika dampak perubahan iklim menyebabkan hilangnya sumber daya, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan di pasar. Contohnya meliputi kehilangan properti, aset, infrastruktur, produksi pertanian, hingga pendapatan. Antara tahun 2000 hingga 2019, dunia diperkirakan mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim sedikitnya sebesar 2,8 triliun dolar AS. Artinya, dunia kehilangan sedikitnya 16 juta dolar AS setiap jam.
Namun, ada pula bentuk kehilangan yang tidak berwujud dan sulit dinilai dengan uang, yang dikenal sebagai kerugian dan kerusakan non-ekonomi (non-economic loss and damage atau NELD). Kerugian ini tidak mudah dikuantifikasi secara moneter maupun diperdagangkan di pasar. Pada tingkat individu, seseorang dapat kehilangan nyawa, kesehatan, atau mobilitas. Pada tingkat sosial, masyarakat dapat kehilangan wilayah, warisan budaya, identitas, dan pengetahuan. Dalam cakupan yang lebih luas, hilangnya keanekaragaman hayati serta jasa-jasa ekosistem yang mendasar juga termasuk dalam kategori ini.
Menilai Kerugian dan Kerusakan Non-Ekonomi
Konsep kerugian dan kerusakan non-ekonomi menggarisbawahi dampak sosial dan budaya dari perubahan iklim yang sering kali terpinggirkan dalam diskusi kebijakan. Padahal, sebagian ancaman tersebut bersifat eksistensial. Ancaman itu menyangkut rasa memiliki, identitas, serta cara masyarakat memahami dan memaknai dunia.
Masyarakat Adat Inuit di kawasan Arktik, misalnya, perlahan kehilangan dingin yang menjadi fondasi cara hidup mereka akibat meningkatnya suhu global. Bagi mereka, perubahan iklim membuat pengetahuan turun-temurun mengenai lapisan es dan teknik berburu semakin kehilangan relevansi dari waktu ke waktu.
Setiap komunitas mengalami perubahan iklim dengan cara yang berbeda. Karena itu, mereka juga memberi nilai yang berbeda terhadap hal-hal yang berpotensi hilang. Sebuah studi oleh Tschakert dkk. (2019) yang menelaah berbagai literatur mengenai kerugian tak berwujud akibat perubahan iklim menemukan bahwa negara-negara berpendapatan tinggi cenderung menilai identitas, penentuan nasib sendiri, keteraturan dunia, dan martabat sebagai hal-hal yang paling berharga dan terancam hilang. Sebaliknya, negara-negara berpendapatan rendah lebih menaruh perhatian pada aspek-aspek yang relatif lebih konkret, seperti kesehatan fisik, manfaat dan peluang ekonomi tidak langsung, serta lahan produktif.
Perbedaan nilai bahkan dapat ditemukan di antara negara-negara yang memiliki kondisi serupa. Penelitian McNamara dkk. (2024) mengenai negara-negara kepulauan kecil di Pasifik menunjukkan bahwa pengelolaan dan penjagaan wilayah darat serta laut merupakan aspek yang paling bernilai kedua di Vanuatu, tetapi hanya menempati peringkat ketujuh di Kepulauan Cook dan peringkat kesembilan di Fiji.
Pengakuan dan Integrasi
Meski berada di jantung pengalaman kehilangan akibat perubahan iklim, kerugian dan kerusakan non-ekonomi masih belum memperoleh pengakuan dan integrasi yang memadai dalam kebijakan publik. Sebuah laporan UNEP-CCC mengenai kesehatan menunjukkan bahwa integrasi aspek kesehatan sebagai dimensi penting dalam kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim masih sangat tidak merata dalam berbagai instrumen kebijakan, terutama dalam rencana adaptasi nasional. Bahkan ketika aspek kesehatan diakui, perhatian lebih banyak diberikan pada kesehatan fisik, sementara kesehatan mental dan persoalan-persoalan baru lainnya masih kerap terabaikan.
Selain itu, Loss and Damage Youth Coalition menyoroti masih lemahnya upaya penilaian dan pemantauan terhadap kerugian dan kerusakan non-ekonomi akibat ketiadaan metodologi dan alat ukur yang terstandarisasi. Kekurangan ini berpotensi menghambat aksi iklim global. Sebab, perbedaan cara masyarakat mengalami perubahan iklim dan memaknai hal-hal yang berharga dalam hidup mereka seharusnya dapat memperkaya proses pengambilan keputusan terkait strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pada akhirnya, pembahasan mengenai dampak perubahan iklim tidak dapat dan tidak seharusnya dipisahkan dari persoalan keadilan. Menempatkan pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim sebagai pusat dari aksi iklim adalah salah satu cara paling penting untuk benar-benar mendorong terwujudnya keadilan iklim. Dengan hadirnya mekanisme pendanaan global seperti Loss and Damage Fund, memastikan bahwa sumber daya dapat menjangkau komunitas yang paling membutuhkan harus menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan berdasarkan prinsip inklusivitas, keadilan, dan tidak meninggalkan seorang pun di belakang.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Apakah Aturan Mutu Udara Terbaru Menjawab Putusan Pengadilan yang Dimenangkan Warga?
Standar Net-Zero SBTi 2.0: Mengayuh di Antara Sains dan Realitas Bisnis
Kesepian Petani dan Krisis Kesehatan Mental yang Terabaikan dalam Sistem Pangan
Memahami Dampak Keanekaragaman Hayati dari Apa yang Kita Makan
Paradoks Konservasi dan Ledakan Populasi Koala di Australia Selatan
Jalan Terjal Petani Kendeng Melawan Penambangan Karst