Salah satu bentuk ketimpangan terdalam yang terungkap dari berbagai gejolak belakangan ini barangkali adalah ketimpangan dalam kemampuan membayangkan masa depan. Sebagian masyarakat memiliki stabilitas dan keamanan material yang memungkinkan mereka memperdebatkan seperti apa perekonomian mereka pada 2040 atau 2050: kecerdasan buatan, industri hijau, mobilitas listrik, penyimpanan energi, dan infrastruktur era teknologi mendatang. Di lain tempat, pertanyaannya jauh lebih mendesak. Mereka memikirkan apakah sebuah rumah sakit masih akan memiliki listrik esok hari, apakah sekolah akan tetap berdiri, apakah makanan dapat menjangkau masyarakat, atau apakah keluarga harus kembali meninggalkan rumah mereka. Dalam hal ini, interdependensi (saling ketergantungan) antarsistem yang menggerakkan dunia semakin memperdalam ketimpangan tersebut.

Kesenjangan ini bukan hanya soal pendapatan, teknologi, atau kapasitas fiskal. Ia juga menyangkut seberapa besar ruang yang dimiliki suatu masyarakat untuk berpikir melampaui sekadar bertahan hidup.

Satu, Semua, atau Tidak Sama Sekali?

Kesenjangan tersebut membayangi Forum Politik Tingkat Tinggi (HLPF) PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun ini. Tentu, kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang sudah dikenal luas terlihat di mana-mana. Ada target, indikator, kesenjangan pembiayaan, jalur implementasi, serta tenggat 2030 yang semakin dekat.

Pembahasan ini penting. Kemajuan harus diukur, komitmen harus ditinjau, dan pemerintah harus ditagih akuntabilitasnya. Namun, dunia yang sedang membicarakan pembangunan berkelanjutan hari ini adalah dunia yang sama yang tengah menghadapi perang, bencana, pengungsian, infrastruktur yang hancur, kerawanan pangan, dan fragmentasi geopolitik.

Dualitas ini terasa sangat kuat dalam HLPF 2026. Forum tersebut berfokus pada air, energi, infrastruktur, kota, dan kemitraan global—sistem-sistem yang justru paling jelas menunjukkan interdependensinya ketika guncangan datang dan meluluhlantakkannya. Mulai dari konflik hingga bencana, dunia saat ini berada dalam era disrupsi.

Pembaruan UNICEF mengenai situasi kemanusiaan global pada pertengahan 2026 menggambarkan kondisi yang suram. Di Gaza, sekitar 1,9 juta dari 2,1 juta penduduk terpaksa mengungsi, sementara layanan-layanan esensial masih mengalami gangguan berat. Sementara itu, serangan berulang terhadap infrastruktur energi di Ukraina berdampak pada rumah sakit, sekolah, rumah tangga, dan layanan penting lainnya. Di Sudan, serangan pesawat nirawak terus menewaskan warga sipil, merusak infrastruktur, dan menghambat bantuan kemanusiaan. Di Myanmar, lebih dari 16 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan ketika konflik dan berbagai kendala akses semakin memperparah kerentanan.

Selain itu, perubahan iklim yang kian parah telah memicu terjadinya bahaya alam yang semakin sering dan semakin ekstrem. Seringkali, bahaya tersebut berubah menjadi bencana karena upaya mitigasi yang dilakukan masih belum memadai.

Interdependensi di Masa Depan

Krisis-krisis tersebut memiliki sejarah, aktor, tanggung jawab, dan konteks politik yang sangat berbeda. Semuanya tidak semestinya dilebur menjadi satu narasi tunggal. Namun, semuanya mengungkap satu realitas pembangunan yang sama: krisis tidak sekadar menghancurkan apa yang telah dibangun, tetapi juga menghancurkan kapasitas untuk membangun apa yang akan datang kemudian.

Kerusakan jaringan listrik bukan sekadar hilangnya infrastruktur. Kerusakannya dapat sekaligus mengganggu rumah sakit, sekolah, dunia usaha, sistem air, lapangan kerja, dan ketahanan rumah tangga. Pengungsian berdampak secara bersamaan terhadap kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, ketimpangan, dan kelembagaan. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa SDGs sejatinya tidak pernah benar-benar terdiri atas 17 persoalan yang terpisah satu sama lain. SDGs menggambarkan suatu sistem kondisi yang saling terhubung dan memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang bermartabat.

Seorang anak yang tumbuh dengan akses listrik yang andal, sekolah yang berfungsi, keamanan publik, dan perlindungan sosial mewarisi lebih dari sekadar keuntungan material. Anak tersebut mewarisi cakrawala kemungkinan yang lebih luas. Sebaliknya, anak yang tumbuh di tengah pengungsian atau konflik yang berulang mewarisi ketidakpastian itu sendiri.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal mendistribusikan sumber daya secara lebih adil. Pembangunan berkelanjutan juga berarti melindungi kemampuan manusia untuk percaya bahwa hari esok dapat direncanakan.

Melampaui Batas Negara dan Sistem

Lebih lanjut, kehancuran atas kapasitas tersebut jarang berhenti di dalam batas-batas negara. Ketika produksi pangan runtuh, jalur energi terganggu, infrastruktur hancur, atau jutaan orang mengungsi, dampaknya akan meluas. Dampak tersebut akan merambat melalui pasar komoditas, jalur migrasi, rantai pasok, keuangan publik, dan sistem politik. Sebuah krisis mungkin dialami secara lokal, tetapi konsekuensinya semakin bersifat global dan sistemik.

Karena itu, interdependensi bukanlah sekadar cita-cita multilateralisme, melainkan fakta struktural dalam ekonomi dunia. Sistem iklim tidak mengenal batas negara. Pandemi bergerak melalui jejaring manusia. Perang dan bencana mengubah harga pangan, jalur pelayaran, keputusan investasi, dan stabilitas politik jauh melampaui wilayah tempat kekerasan berlangsung.

Pertanyaan yang lebih sulit adalah apakah tanggung jawab telah berkembang secepat interdependensi tersebut. Rantai pasok menghubungkan berbagai benua. Pasar keuangan menyalurkan risiko dalam hitungan detik. Namun, ongkos dampak negatif tetap sangat mudah dialihkan ke pihak lain: kerusakan lingkungan kepada komunitas lain, kerentanan pekerja ke negara lain, emisi karbon ke generasi mendatang, dan tekanan kemanusiaan ke negara-negara tetangga.

Dunia telah menjadi sangat canggih dalam berbagi keterhubungan ekonomi, tetapi jauh kurang piawai dalam berbagi tanggung jawab atas konsekuensinya. Interdependensi adalah sebuah fakta, dan tanggung jawab atas saling ketergantungan itu adalah tolok ukur kedewasaan.

Pembangunan Berkelanjutan yang Tidak Meninggalkan Seorang Pun

Pemerintah tentu memiliki prioritas nasional. Perusahaan memiliki kewajiban komersial. Lembaga keuangan beroperasi dalam mandat dan kerangka pengelolaan risikonya masing-masing. Namun, pembangunan berkelanjutan menjadi mustahil ketika setiap aktor hanya mengoptimalkan bagiannya sendiri dari sebuah sistem yang saling terhubung.

Transisi energi yang mengamankan mineral kritis tetapi membuat masyarakat di wilayah penghasilnya semakin rentan adalah transisi yang tidak utuh. Investasi yang menghasilkan imbal hasil menarik tetapi menggerogoti ketahanan ekologis pada dasarnya hanya mengubah risiko lingkungan menjadi risiko finansial di masa depan. Kemakmuran yang dibangun dengan mengalihkan biaya sosial atau ekologis ke tempat lain tidak menghapus biaya tersebut, melainkan hanya memindahkannya.

Dalam perspektif ini, prinsip “tidak meninggalkan seorang pun” harus jauh lebih radikal daripada sekadar instruksi untuk membantu mereka yang tertinggal. Prinsip tersebut menantang definisi tentang kemajuan itu sendiri. Kemajuan tidak dapat dinilai hanya dari seberapa jauh suatu perekonomian bergerak. Kita juga harus bertanya siapa yang bergerak bersamanya, siapa yang membayar ongkos dari pergerakan tersebut, risiko apa yang dialihkan ke tempat lain, dan apa yang tersisa bagi generasi mendatang.

Jika SDGs merupakan ujian atas kedewasaan global, kedewasaan tersebut harus terlihat dalam berbagai keputusan. Misalnya, pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya bertanya apakah suatu proyek menghasilkan keuntungan, tetapi juga apakah proyek tersebut memperkuat fondasi sosial dan ekologis yang menjadi tumpuan keuntungan tersebut. Rantai pasok tidak boleh hanya dinilai berdasarkan efisiensi, tetapi juga berdasarkan apakah masyarakat rentan diminta menanggung biaya tersembunyi. Tentunya, rekonstruksi harus membangun kembali jalan, pembangkit listrik, dan gedung. Namun, rekonstruksi juga harus memulihkan sekolah, sistem kesehatan, penghidupan, kelembagaan, serta keyakinan terhadap masa depan.

Setidaknya ada tiga pertanyaan yang harus semakin sulit untuk dihindari: apakah sebuah keputusan memperkuat atau melemahkan ketahanan masyarakat yang terdampak? Siapa yang menanggung biaya sosial dan lingkungannya? Dan apakah keputusan tersebut memperluas atau justru mempersempit kemampuan masyarakat untuk merencanakan masa depan?

SDGs untuk Masa Depan

Saat 2030 semakin dekat, berbagai rapor capaian tidak terelakkan. Sebagian target akan menunjukkan kemajuan; banyak lainnya tetap belum tuntas. Kesenjangan pembiayaan akan dihitung, dan kerangka kerja baru untuk agenda pasca-2030 akan diusulkan. Namun, ujian yang lebih penting justru tidak dapat diukur: apakah perjalanan ini telah mengubah cara dunia memahami kemajuan? Apakah perjalanan ini telah memperluas cakupan orang-orang yang masa depannya turut diperhitungkan ketika keputusan dibuat?

Pada akhirnya, SDGs mungkin tidak hanya dinilai berdasarkan target yang berhasil dicapai, tetapi juga berdasarkan apakah SDGs telah mengubah pemahaman kita tentang kewajiban satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang membangun masa depan yang lebih baik. Pembangunan berkelanjutan adalah memastikan semakin banyak orang mampu membayangkan diri mereka memiliki masa depan. Di dunia yang semakin saling terhubung, pertanyaan moral ini semakin sulit dihindari: apakah interdependensi akan tetap menjadi sekadar kenyataan yang kita kelola, ataukah akan menjadi tanggung jawab yang mampu kita pikul bersama dengan dewasa?

Opini ini merupakan pandangan pribadi penulis.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

GNA Membership Banner

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami

Setyo Budiantoro

Website | + posts

Setyo Budiantoro adalah Manager Pilar Pembangunan Ekonomi di Sekretariat SDGs BAPPENAS dan bagian dari Advisory Network Green Network Asia. Ia menjadi delegasi Indonesia dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development 2026. Ia juga aktif sebagai Sustainable Development Strategist di The Prakarsa, MIT Sloan IDEAS Fellow, Anggota Advisory Committee di Fair Finance Asia, serta SDGs–ESG Expert di Indonesian ESG Professional Association (IEPA).