Industri pertambangan terkenal dengan dampak buruknya terhadap lingkungan. Begitu pun, permintaan terhadap hasil tambang terus meningkat setiap tahun. Bahkan, sektor energi terbarukan yang dianggap lebih ramah lingkungan pun bergantung pada bahan baku yang diperoleh dari pertambangan. Kekayaan mineral sering kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Di daerah yang kaya sumber daya alam, masyarakat justru masih kesulitan memperoleh akses air bersih.

Pertambangan dan Air

Air merupakan komponen penting dalam proses pertambangan. Namun, kegiatan pertambangan kerap merusak sumber daya air, baik dengan mengurasnya maupun menjadikannya tempat pembuangan limbah. Sumber air permukaan di sekitar tambang, seperti sungai dan danau, berisiko mengering akibat tingginya kebutuhan air untuk kegiatan pertambangan. Sebagai contoh, tambang-tambang di kawasan gurun Nevada timur laut, Amerika Serikat, mengonsumsi lebih dari 580 miliar galon air dalam kurun waktu 1986–2001.

Selain mengonsumsi air dalam jumlah besar, industri pertambangan juga menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan. Air berperan penting dalam pengolahan bijih untuk mengekstraksi logam berharga. Proses ekstraksi ini menghasilkan limbah yang harus dikelola secara hati-hati. Salah satu masalah lingkungan utama lainnya adalah air asam tambang (acid mine drainage/AMD). Ketika limbah pertambangan yang mengandung mineral sulfida bereaksi dengan air dan oksigen, terbentuklah asam sulfat.

Pengelolaan limbah tambang yang tidak memadai kerap menyebabkan pencemaran sumber daya air. AMD, misalnya, menimbulkan ancaman serius apabila merembes ke lingkungan atau terbawa oleh hujan asam. Kualitas air kemudian akan memburuk ketika logam-logam dari kegiatan pertambangan mencemari ekosistem perairan. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran populasi ikan dan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Pada 2008–2017, buruknya pembuangan limbah pertambangan di Kanada diperkirakan telah menyebabkan lebih dari 340 kematian, mencemari ratusan kilometer aliran air, dan mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.

Pertambangan dan Persoalan Air Bersih di Berbagai Belahan Dunia

Sungai Tsolum di Pulau Vancouver, Kanada, sebelumnya menjadi habitat populasi ikan salmon coho, pink, chum, dan cutthroat yang melimpah. Namun, pada 1964, Mount Washington Copper Company memulai proyek pertambangan di kawasan tersebut. Pada 1966, perusahaan itu telah meninggalkan lokasi tambang, tetapi kerusakan ekosistem yang parah tetap terjadi. Populasi salmon coho merosot dari 15.000 ekor menjadi hanya 14 ekor pada 1987. Penurunan ini menggambarkan besarnya dampak AMD terhadap kehidupan akuatik.

Dampak pertambangan juga kerap melintasi batas negara. Pada awal 2025, otoritas pemerintah Thailand melakukan pengujian pencemaran di Sungai Kok dan Sungai Sai. Mereka menemukan kadar arsenik dan logam berat lainnya yang melampaui batas aman, kemungkinan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa regulasi di Negara Bagian Shan selatan, Myanmar.

Selain itu, kegiatan pertambangan dapat memperparah ketimpangan yang sudah ada. Ada kalanya, kelangkaan air bersih di suatu wilayah telah terjadi sebelum operasi pertambangan dimulai. Namun, kegiatan pertambangan justru seringkali memperburuk kondisi tersebut. Afrika Selatan, misalnya, memiliki sekitar 70% cadangan platinum dunia, serta berbagai mineral lainnya, yang banyak terdapat di wilayah kering seperti Northern Cape. Selain tekanan iklim dan pertumbuhan penduduk, kelangkaan air bersih akibat pencemaran dari urbanisasi, deforestasi, dan pertambangan semakin mengurangi ketersediaan sumber daya air bersih.

Ketimpangan serupa juga terlihat di Republik Demokratik Kongo, tempat kekayaan mineral belum menghasilkan kesejahteraan yang merata, termasuk dalam hal akses air bersih. Negara tersebut memiliki cadangan kobalt terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 50–70% terhadap pasokan global, di samping berbagai mineral lainnya. Namun, hampir 64% penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan 54% tidak memiliki akses air bersih.

Perlawanan Masyarakat Setempat

Masyarakat di berbagai belahan dunia semakin lantang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Sayangnya, hasil perjuangan tersebut tidak selalu berpihak kepada mereka.

Di Bembou Silaty, Guinea, misalnya, warga membentuk sebuah asosiasi untuk menentang kegiatan pertambangan. Para perempuan desa mendirikan kelompok bernama “Allawalli”, yang berarti “Tuhan, tolong kami” dalam bahasa Fula. Inisiatif ini merupakan respons terhadap pencemaran sungai yang mereka gunakan untuk mandi, memasak, dan bertani akibat operasi pertambangan bauksit. Meskipun kompensasi sebesar 50 juta franc Guinea (sekitar 5.700 dolar AS) telah diberikan, kesulitan ekonomi yang parah, semakin diperburuk oleh kehancuran lahan pertanian mereka, membuat dana tersebut tidak memadai.

Masyarakat adat Wangan dan Jagalingou (W&J) di Queensland Tengah, Australia, menghadapi situasi serupa. Selama lebih dari empat tahun, komunitas adat ini berupaya melindungi mata air suci Dong Mabulla dari pencemaran limbah pertambangan batu bara yang dihasilkan perusahaan Adani. Meskipun berbagai kampanye dan upacara adat telah dilakukan, sengketa hukum tersebut masih berlanjut.

Sementara itu, masyarakat adat Nama di wilayah Cape Town, Afrika Selatan, membuktikan bahwa persoalan dapat tetap tidak terselesaikan bahkan setelah kemenangan hukum diraih. Tanah leluhur mereka, Namaqualand, kaya akan berlian. Wilayah tersebut kemudian diubah menjadi kawasan pertambangan dengan lubang-lubang tambang menganga yang luas. Masyarakat Nama menempuh perjuangan hukum panjang terkait tanah mereka dan operasi pertambangan, hingga akhirnya mereka menang. Namun, mereka belum merasakan manfaat nyata dari kemenangan tersebut.

Di Indonesia sendiri keadaannya juga serupa. Di berbagai wilayah dimana terdapat aktivitas pertambangan, akses air bersih menjadi sulit dan kondisinya semakin memburuk dari tahun ke tahun. Misalnya di wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang terbentang di beberapa daerah di Jawa Tengah—Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Grobogan, dan Kudus. Akses air bersih semakin sulit diperoleh akibat aktivitas penambangan karst untuk kepentingan industri semen yang terus berlanjut hingga saat ini, meskipun masyarakat setempat telah menolaknya selama bertahun-tahun.

Memperkuat Akuntabilitas dan Tanggung Jawab

Kerusakan lingkungan, gangguan sosial, bahkan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan pertambangan terjadi di berbagai belahan dunia. Perlu ada pembahasan yang lebih luas mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab, terutama ketika mineral-mineral kritis ini dibutuhkan untuk transisi energi global. Oleh karena itu, pada dasarnya, penguatan kerangka hukum beserta implementasinya sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai standar global terkait dampak lingkungan dan hak asasi manusia.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami