Demonstrasi Mematikan di Bangladesh dan Pelajaran yang Dapat Dipetik - Green Network Asia

Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya tata pemerintahan yang baik dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi semua orang dalam kerangka sistem demokrasi. Namun, di banyak negara, masih sering terjadi pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat berujung pada pelanggaran HAM. Di Bangladesh, sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai tidak adil serta korupsi yang merajalela berakhir dengan demonstrasi maut yang menewaskan ratusan orang dan berdampak luas pada banyak sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Demonstrasi Bangladesh

Gelombang demonstrasi di Bangladesh pecah sejak Juli 2024. Mahasiswa di negara tersebut melakukan protes terhadap sistem yang diterapkan dalam penerimaan PNS, yang secara khusus memberikan kuota sebesar 30% untuk anak-anak veteran perang yang terlibat dalam memerdekakan Bangladesh dari Pakistan. Demonstran menilai sistem tersebut tidak adil dan menuntut agar sistem tersebut diganti dengan sistem berbasis prestasi. Sistem kuota tersebut tadinya telah dihapus pada tahun 2018, tetapi diberlakukan kembali pada Juni 2024.

Pemerintah Bangladesh lantas membatalkan kebijakan itu sebagai respons atas tekanan masyarakat. Namun, petaka bermula ketika pemerintah kemudian menutup akses internet dan menutup kampus-kampus sebagai reaksi terhadap protes tersebut. Tindakan tersebut menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi, sehingga menekan kritisisme dan membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai.

Dampak yang Meluas

Gelombang demonstrasi kemudian meningkat menjadi bencana mengerikan karena respons kekerasan pihak berwenang. Diperkirakan, jumlah korban tewas sejak pertama kali demonstrasi berlangsung mencapai lebih dari 300 orang. Selain itu, ratusan orang mengalami luka-luka di sebelas distrik. Menurut data UNICEF, setidaknya 32 anak tewas selama demonstrasi berlangsung.

Selain itu, dampak demonstrasi besar-besaran ini meluas ke berbagai sektor, termasuk sektor-sektor krusial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sekolah-sekolah di Bangladesh kini ditutup dan akan terus ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. UNICEF melaporkan bahwa demonstrasi maut ini membuat sekitar 30 juta siswa dari tingkat dasar hingga menengah terkena dampak dan tidak dapat bersekolah. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak dapat berkumpul dengan teman-teman mereka dan tidak dapat belajar di lingkungan yang aman.

Pelajaran yang Bisa Dipetik

Wakil Juru Bicara PBB mengatakan bahwa PBB mengamati situasi di Bangladesh dengan cermat. Hingga 7 Agustus 2024, demonstrasi masih berlangsung sehingga menyebabkan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mengundurkan diri dan meninggalkan ketidakpastian dalam pemerintahan. Hasina dilaporkan telah meninggalkan istananya dan melarikan diri ke India.

Apa yang terjadi di Bangladesh dapat menjadi pelajaran bahwa pemerintah suatu negara mesti mendengarkan kebutuhan dan tuntutan rakyat untuk memastikan kesejahteraan bagi semua di tengah berbagai tantangan dunia yang semakin meningkat. Dalam konteks yang terjadi di Bangladesh, sulitnya mendapatkan pekerjaan telah menyebabkan gelombang demonstrasi, yang dipantik oleh adanya sistem perekrutan PNS yang dinilai tidak adil, menguntungkan kelompok tertentu, dan tidak menghargai prestasi.

Memastikan saluran yang aman, adil, dan terbuka antara masyarakat dan pemerintah adalah kunci demokrasi. Selain itu, dalam keadaan darurat atau situasi kritis lainnya seperti demonstrasi berskala nasional, perlindungan hak-hak warga sipil harus menjadi prioritas dan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang meluas.

Editor: Nazalea Kusuma

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia

Join Green Network Asia – Ekosistem Nilai Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Belajar, berbagi, berjejaring, dan terlibat dalam gerakan kami untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan publik dan advokasi multi-stakeholder tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.

Dinda Rahmania

Reporter at Green Network Asia | Website | + posts

Dinda adalah Reporter di Green Network Asia. Ia belajar Ilmu Hubungan Internasional di President University. Dinda bersemangat menulis seputar isu keberagaman, konsumsi berkelanjutan, dan pemberdayaan.