Kolaborasi Indonesia-PBB dalam Penyediaan Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial

Foto: Freepik.
Pekerjaan dan perlindungan sosial adalah aspek penting dalam mendukung kesejahteraan seseorang. Namun hari ini, memperoleh pekerjaan di Indonesia semakin sulit karena keterbatasan lapangan kerja. Demikian pula halnya dengan perlindungan sosial, yang seringkali kurang signifikan dan terbatas untuk kelompok masyarakat tertentu. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan program bersama untuk mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan perluasan perlindungan sosial.
Pengangguran dan Kurangnya Perlindungan Sosial
Pengangguran telah menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia selama bertahun-tahun. Isu ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah penduduk usia kerja setiap tahun, sementara lapangan pekerjaan semakin menipis. Bahkan, banyak penduduk usia muda (15-24 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan, tidak menempuh pendidikan, atau tidak menjalani pelatihan (Not in Employment, Education or Training atau NEET). Pada tahun 2023, misalnya, 9,89 juta (22,25%) penduduk usia muda masuk kategori NEET, dan banyak di antara mereka yang merupakan lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan S2.
Pada saat yang sama, keterbatasan perlindungan sosial telah memperburuk keadaan. Berbagai program perlindungan sosial, khususnya dalam bentuk bantuan sosial, cenderung berfokus pada kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin. Padahal, perlindungan sosial juga dibutuhkan oleh kelompok kelas menengah rentan, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan berbagai tantangan lainnya.
Kerja Sama Penciptaan Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial
Pada awal Juni 2025, Pemerintah Indonesia dan PBB sepakat untuk bekerja sama dalam dua program yang mendukung upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan perlindungan sosial setelah Pandemi COVID-19. Dua program tersebut adalah Sistem perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan modern dan adaptif untuk transformasi Indonesia, dan Penutupan kesenjangan inklusi disabilitas dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di seluruh siklus kehidupan di Indonesia.
Dengan dukungan Dana SDGs Bersama sebesar USD 3,15 juta (sekitar Rp51 miliar) dan didukung oleh sejumlah negara Eropa, dua program tersebut mendukung pelaksanaan Peta Jalan Indonesia terkait Akselerator Global Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Berkeadilan. Program bersama ini akan mengumpulkan rekomendasi untuk mereformasi skema perlindungan sosial di Indonesia, mengidentifikasi bagaimana perlindungan sosial dapat diperluas, mengidentifikasi keterampilan hijau dan digital baru, memperluas kesempatan ekonomi yang setara kepada orang-orang yang paling rentan, serta meningkatkan sistem pengembangan keterampilan untuk pembelajaran sepanjang hayat yang berkelanjutan.
“Dengan membangun sistem perlindungan sosial yang modern dan adaptif, serta terhubungkan dengan pengembangan keterampilan yang berbasis industri, inisiatif ini dapat memperbaiki kesempatan kerja dan memperluas perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang paling rentan, termasuk penyandang disabilitas,“ kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.
Mendorong Kebijakan Inklusif
Pada akhirnya, memperluas lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil–serta membutuhkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan untuk memastikan perubahan yang berdampak. Reformasi sistem perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan secara beriringan dengan berfokus pada keberlanjutan, kesetaraan akses, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan dunia seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor yang berpihak pada kelompok rentan harus menjadi prioritas.
Amar adalah Manajer Publikasi Digital Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah alumnus Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki lebih dari sepuluh tahun pengalaman profesional di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor untuk beberapa media tingkat nasional di Indonesia. Ia juga adalah penulis, editor, dan penerjemah, dengan minat khusus pada isu-isu sosial-ekonomi dan lingkungan.