Memastikan Distribusi Pendapatan yang Adil sebagai Pilar Keadilan Sosial - Green Network Asia

Keadilan sosial merupakan fondasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini termasuk melindungi hak-hak setiap orang untuk menjalani kehidupan yang baik dengan ekonomi yang aman dan kesempatan yang setara, tanpa memandang identitas dan latar belakang. Dalam hal ini, memastikan distribusi pendapatan yang adil menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi semua.

Sejauh Mana Keadilan Sosial Terwujud?

Dunia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Peningkatan layanan kesehatan telah memungkinkan orang untuk hidup lebih lama, sementara semakin banyak anak-anak yang menyelesaikan pendidikan dasar.

Namun, ketimpangan masih berlanjut di seluruh dunia. Ketimpangan kekayaan dan pendapatan masih sangat tajam, dengan 1% populasi dunia menguasai 20% pendapatan dan 38% kekayaan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial harus terus berlanjut, bahkan harus lebih kuat dari yang sudah-sudah.

Dalam laporan Keadaan Keadilan Sosial 2025, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencantumkan distribusi pendapatan yang adil sebagai salah satu pilar penting keadilan sosial. Distribusi pendapatan yang adil bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dibagikan secara adil, terutama untuk mereka yang paling kurang beruntung. Meskipun konsep ini mengakui bahwa perbedaan pendapatan akan tetap ada sebagai imbalan atas inisiatif, inovasi, dan kerja keras, konsep ini juga mengakui bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, termasuk memperparah kemiskinan dan memicu gejolak sosial.

Ketimpangan Melandai, Kemiskinan yang Ajek

Menurut laporan ILO, ketimpangan global sedang menurun. Laporan tersebut menyatakan bahwa pangsa pendapatan total yang dipegang oleh 10% populasi teratas menurun tiga poin persentase dalam rentang waktu 1995 hingga 2024. Namun, penurunan ini masih menunjukkan disparitas yang tidak dapat diterima, di mana 10% teratas masih memegang 53% dari total pangsa pendapatan.

Salah satu wujud paling nyata dari distribusi yang tidak adil adalah kemiskinan yang terus berlanjut. Meski angka kemiskinan ekstrem disebut-sebut telah menurun secara signifikan menurut perkiraan Bank Dunia, kemajuan telah terhenti selama dua dekade terakhir.

Dalam hal ini, lapangan kerja berperan dalam membawa orang-orang keluar dari jerat kemiskinan. Namun, bahkan dalam lapangan kerja, distribusi pendapatan yang adil masih menjadi tantangan. Kelompok rentan terus mengalami kesenjangan upah yang berakar pada ketidakadilan dan kurangnya pengakuan atas kesetaraan hak. Misalnya, pekerja perempuan masih memperoleh 46-75% dari pendapatan pekerja laki-laki di seluruh dunia. Sementara itu, pekerja dengan disabilitas menghadapi kesenjangan upah sebesar 20% untuk pekerja laki-laki dan 46% untuk pekerja perempuan.

Perlu Kebijakan yang Mendorong Distribusi Pendapatan yang Adil

ILO menekankan bahwa keadilan sosial lebih dari sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi. Diperlukan upaya aktif untuk mewujudkan keadilan sosial, yang ditunjang oleh kemauan politik yang kuat, reformasi kelembagaan yang nyata, dan tata kelola yang inklusif.

Laporan tersebut menekankan perlunya kebijakan untuk memastikan upah minimum, melindungi hak pekerja untuk berunding soal upah, dan memperluas redistribusi serta cakupan jaminan sosial. Di tengah terkikisnya kepercayaan terhadap lembaga, pada akhirnya itu semua bergantung pada bagaimana pemerintah dan pihak-pihak yang berkuasa mengakui kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan yang ada, serta bertindak dengan nurani yang bersih dan niat yang tulus untuk mengatasi masalah keadilan sosial secara efektif.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia.

Perkuat pengembangan kapasitas pribadi dan profesional Anda dengan Langganan GNA Indonesia.

Jika konten ini bermanfaat, harap pertimbangkan Langganan GNA Indonesia untuk mendapatkan akses digital ke wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia dan dunia.