Pentingnya Peran Kepemimpinan dan Kemauan Politik dalam Pengelolaan Sampah
Foto: Eyez Heaven di Pexels.
Manusia menghasilkan sampah setiap hari. Pada tahun 2050, produksi sampah dunia diperkirakan mencapai 3,4 miliar ton per tahun, lebih berat dari total berat manusia di Bumi. Oleh karena itu, memperkuat pengelolaan sampah menjadi hal mendesak yang membutuhkan kepemimpinan, tata kelola, dan kemauan politik yang kuat dari para pemangku kepentingan utama.
Peran Kepemimpinan dalam Pengelolaan Sampah
Masalah pengelolaan sampah berkaitan dengan 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengatasi masalah publik ini membutuhkan berbagai pendekatan dan mekanisme, mulai dari melakukan daur ulang sampah rumah tangga hingga mengurangi timbulan sampah di kalangan bisnis.
Untuk menyatukan semuanya demi sistem pengelolaan sampah yang kohesif dan efektif, lembaga pemerintah memainkan peran utama dengan menetapkan peraturan dan mekanisme di tingkat nasional maupun daerah. Sebuah studi di Meksiko mengungkap korelasi yang kuat antara keberadaan dan pengembangan kebijakan pendukung dengan operasi yang tepat dan efektif dalam pengelolaan sampah. Hal ini menekankan bahwa tata kelola merupakan landasan yang diperlukan untuk mendukung semua perangkat, program, dan inovasi dalam pengelolaan sampah.
Contoh Kasus
Kita ambil contoh kasus di Kota Depok. Pada tahun 2005, Depok dinobatkan sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Pada tahun 2006, Wali Kota yang saat itu baru terpilih berkomitmen untuk menjadikan Depok sebagai kota bersih dalam rencana pembangunan lima tahunnya, yang dilanjutkannya selama dua periode jabatannya.
Rencana tersebut melibatkan program dan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, termasuk sistem pengelolaan sampah terpadu yang disebut SIPESAT. Pemkot Depok juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang memberlakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh, mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan mengatur sanksi. Upaya tersebut membuahkan hasil: Kota Depok menerima Penghargaan Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia pada tahun 2017.
Contoh lainnya di Indore, sebuah kota di India. Sebelum tahun 2016, pengangkutan sampah di Indore tidak terpisah-pisah, jarang, dan tidak teratur. Hingga akhirnya, walikota terpilih bersama Komisioner Indore Municipal Corporation (IMC) merancang sistem baru untuk pengelolaan sampah kota. Salah satu strateginya adalah menerapkan kebijakan pemilahan sampah yang bersifat wajib. Hasilnya, Indore berhasil mencapai 100% pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dan mendukung pemilahan sampah di sumbernya. Pada tahun 2017, Indore meraih predikat “kota terbersih di India” dan terus mempertahankan penghargaan tersebut sampai sekarang.
Menangani Masalah Sampah secara Sistemik
Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah di semua tingkatan merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Regulasi yang kuat, kebijakan yang mendukung, dan pemantauan yang ketat terkait pengurangan dan pengelolaan sampah dapat mendorong peningkatan partisipasi dari semua pihak. Pada akhirnya, tata kelola yang baik dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan akan menciptakan perubahan signifikan di tingkat sistemik yang akan menguntungkan semua warga negara dan lingkungan hidup kita.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa Inggris di Green Network Asia
Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Merenungi Konsekuensi di Balik Beladiri ala Humanoid: Pelajaran dari Degrees of Freedom Karya Tom Williams
Memperkuat Penanggulangan Campak di Indonesia
Gambut di Cekungan Kongo Mulai Lepaskan Karbon Purba
Pemerintah Tetapkan Larangan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia 16 Tahun
Pergeseran Aktivisme Iklim Kaum Muda di Berbagai Negara
Mahkamah Agung India Tetapkan Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai Hak Dasar