Menyeimbangkan Pemenuhan HAM dan Aksi Iklim

Kita hidup di tengah berbagai perubahan dan ketidakpastian—pandemi global, krisis kemanusiaan, dan perubahan iklim. Ketika berbagai pembahasan dan gerakan atas nama keberlanjutan (sustainability) digelar, kita harus ingat bahwa posisi manusia adalah krusial. Di tengah krisis iklim, manusia adalah pelaku, korban, sekaligus penentu perubahan.

Pada Juli 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengakui hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. HAM dan aksi iklim sekarang semakin berkaitan dibanding sebelumnya.

Memastikan Tidak Ada yang Tertinggal

Keberlanjutan bukan hanya tentang lingkungan. Karenanya, aksi iklim dan upaya keberlanjutan juga harus mempertimbangkan HAM dan kesejahteraan. Sayangnya, sebagian proyek adaptasi dan mitigasi iklim justru melakukan pelanggaran HAM atas nama “transisi hijau”. Misalnya, mata pencaharian dan standar hidup masyarakat lokal kerap direnggut dalam produksi panel surya dan proyek pembangkit listrik tenaga air.

Pemerintah dan bisnis di seluruh dunia mulai beradaptasi. Peta jalan nasional, kebijakan perusahaan, kerangka kerja global, dan rencana lainnya sedang—dan akan—dibuat dan direvisi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara memadai. Integrasi semangat dan nilai-nilai HAM ke dalam rencana dan solusi sangatlah penting.

Mengintegrasikan HAM ke dalam rencana adaptasi iklim

Dirangkum dari Catatan Singkat Program Pembangunan PBB (UNDP) tentang Perubahan Iklim dan Agenda Bisnis dan HAM dengan fokus di Asia dan surat terbuka dari Komisaris Tinggi PBB untuk HAM tentang Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global pasca-2020, berikut beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan Utama

Selain pemerintah dan swasta, pembuatan kebijakan menyangkut adaptasi dan mitigasi iklim juga harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat terdampak, kelompok rentan, dan Masyarakat Adat.

Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat dan komunitas lokal adalah pemilik pengetahuan dengan peran penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Hak asasi manusia dan budaya mereka atas tanah, sumber daya, wilayah, dan pendidikan harus dilindungi. Menurut Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Masyarakat Adat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan diajak berkonsultasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi mereka dan tanah mereka.

Kesetaraan gender

Aksi iklim semestinya tidak memperparah diskriminasi dan kesenjangan gender yang ada. Aksi iklim mesti mempertimbangkan dampak berbasis gender dan menanggapinya dengan tepat, seperti memberikan akses yang sama kepada perempuan dan anak perempuan atas tanah, sumber daya alam, dan keuangan. Partisipasi perempuan yang setara, bermakna, dan terinformasi dalam pengambilan keputusan juga sangat penting.

Akuntabilitas Bisnis

Hukum dan kebijakan yang memaksa bisnis untuk mematuhi HAM dan langkah-langkah adaptasi iklim harus ada. Para ahli meyakini bahwa tindakan hukuman seperti denda tidak cukup, terutama untuk perusahaan besar. Tanggung jawab hukum, seperti larangan beroperasi, mungkin akan lebih efektif.

“Sistem ini berjuang untuk [menaikkan standar] karena ini adalah sistem yang pada akhirnya didasarkan pada keuntungan yang tidak memperhitungkan nilai komoditas yang sebenarnya,” kata Stefano Savi, Direktur Global Platform Sustainable Natural Rubber (GPSNR).

Partisipasi Publik dan Akses Keadilan

“HAM dan konservasi yang positif bergantung pada pemberdayaan dan partisipasi penuh dan setara dari semua orang dalam keputusan yang berdampak pada mereka,” kata Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.

Pemerintah harus menjunjung tinggi hak partisipasi, akses informasi, dan akses keadilan dengan melindungi pembela HAM dari ketakutan dan taktik intimidasi seperti SLAPP. SLAPP adalah gugatan strategis terhadap partisipasi publik yang dimaksudkan untuk menyensor, mengintimidasi, dan membungkam kritik dengan ancaman pertarungan hukum (legal battle) yang panjang dan mahal.

Ekonomi

Tata kelola keuangan iklim harus memastikan kepatuhan standar lingkungan dan HAM tertinggi. Harus ada juga perlindungan untuk mencegah pendanaan proyek iklim yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pemantauan dan Implementasi

Pemerintah harus memfasilitasi pemantauan yang transparan, partisipatif, dan inklusif untuk kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim. Data harus dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, dan status dilindungi lainnya untuk mempromosikan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Bergandengan tangan

Setiap hal saling memengaruhi. Oleh karena itu, transformasi untuk menjadi “lebih hijau” harus beriringan dengan upaya untuk memastikan pemenuhan HAM bagi semua orang. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bergerak maju bersama-sama dan saling menjaga demi manusia dan Bumi.

Penerjemah: Abul Muamar

Baca juga versi asli dari artikel ini dalam bahasa inggris di Green Network Asia.

Terima kasih telah membaca!
Jika Anda melihat artikel ini bermanfaat, berlangganan Newsletter Mingguan kami untuk mengikuti kabar dan cerita seputar pembangunan berkelanjutan dari komunitas multistakeholder di Indonesia dan dunia.

Daftar Sekarang