Lebih dari perkara kenyamanan hidup, sanitasi merupakan salah satu penopang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, memperluas akses terhadap sanitasi layak dan aman masih menjadi tantangan di banyak daerah, dan perubahan iklim membuat tantangan tersebut semakin berat. Lantas, bagaimana menciptakan sistem sanitasi layak yang aman dan berketahanan iklim di Indonesia?

Kurangnya Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman

Meskipun merupakan kebutuhan dasar, sanitasi layak dan aman masih belum dirasakan secara merata oleh setiap penduduk di Indonesia hingga hari ini. Data Badan Pusat Statistik pada Desember 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 15% rumah tangga di seluruh Indonesia yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Berdasarkan wilayah, Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan tingkat persentase terendah, masing-masing hanya 16,34% dan 39,73%.

Namun, meski tingkat akses ke sanitasi layak cukup tinggi (85,37% rumah tangga), sanitasi layak yang dikelola secara aman masih menjadi “barang langka” bagi penduduk Indonesia, dengan hanya 10,3% rumah tangga Indonesia secara nasional yang telah menggunakannya hingga akhir 2025. Sanitasi layak yang dikelola secara aman merujuk pada fasilitas sanitasi yang dilengkapi dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot secara rutin setidaknya sekali dalam lima tahun dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Perubahan Iklim Ciptakan Tantangan Berlapis

Belum selesai dengan urusan pemerataan akses terhadap sanitasi yang layak dan aman, Indonesia harus menghadapi krisis iklim yang dampaknya membuat tantangan terkait isu sanitasi semakin berlapis. Sebuah laporan bersama yang diterbitkan oleh Bappenas, UI, Institute for Sustainable Futures, dan UNICEF pada 2021 mengungkap bahwa perubahan iklim telah menyebabkan pencemaran sumber air akibat banjir ekstrem dan kenaikan permukaan air laut di banyak daerah, yang menyebabkan rusaknya tangki septik, saluran drainase, dan fasilitas pembuangan limbah, sehingga limbah manusia yang tidak terkelola dengan baik turut mencemari lingkungan. Di wilayah pesisir, dampaknya bisa lebih buruk karena kenaikan air laut menyebabkan intrusi air asin ke sumber air tawar.

Selain itu, perubahan iklim juga memicu kekeringan yang menyebabkan penyusutan ketersediaan air bersih yang krusial untuk mencuci tangan, mandi, dan membersihkan toilet. Dalam skala yang lebih luas, dampak perubahan iklim terhadap sanitasi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit akibat air yang tercemar dan menimbulkan kerusakan infrastruktur sanitasi, baik sanitasi rumah tangga maupun umum. Bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas, dampak yang dirasakan bisa berkali-kali lipat lebih berat.

Sistem sanitasi yang rentan terhadap perubahan iklim pada gilirannya akan menyebabkan akses ke sanitasi layak menjadi menyempit. Misalnya, akan semakin banyak orang yang terpaksa buang air besar sembarangan, seperti di waduk, sawah, sungai, laut, dan tempat terbuka lainnya, termasuk di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bekasi, Palu, dan banyak lainnya. Dampak perubahan iklim juga meningkatkan stres dan ketidaknyamanan dalam memenuhi kebutuhan buang air besar bagi banyak orang. Sampai akhir 2025, target bebas buang air besar sembarangan (BABS) sendiri masih belum tercapai secara nasional, dan baru enam provinsi yang telah mencapainya, yang berarti jauh dari target Bebas BABS yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2024. 

“Ketika air laut meluap, maka tangki septik tidak dapat digunakan, sehingga masyarakat akan kembali BABS dan sulit mencapai ODF (Bebas BABS),” kata petugas Dinas Kesehatan Kota Palu sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

Mewujudkan Sanitasi Layak dan Berketahanan Iklim

Dengan kerentanannya yang tinggi terhadap perubahan iklim, Indonesia perlu menciptakan sistem sanitasi yang layak serta berketahanan iklim untuk melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya adaptasi perubahan iklim yang lajunya semakin cepat. Untuk itu, laporan tersebut memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengembangkan sistem sanitasi berketahanan iklim yang terutama ditujukan kepada pemerintah:

• Meningkatkan tanggung jawab kelembagaan yang jelas serta manajemen dan pengaturan layanan yang fleksibel.
• Perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan informasi risiko dan kerentanan.
• Mempertahankan kapasitas untuk adaptasi berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran.
• Tindakan terpadu pada siklus air untuk melindungi layanan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.
• Pembiayaan yang berkelanjutan dan responsif untuk tindakan pencegahan dan tanggap bencana.
• Pelibatan dan penyadaran pengguna yang kreatif dan berbasis kekuatan.
• Mengembangkan infrastruktur sanitasi yang kuat atau dapat diperbaiki.

Pada akhirnya, upaya untuk menciptakan sistem sanitasi berketahanan iklim harus dibarengi dengan pemerataan akses terhadap sanitasi layak dan aman yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam hal ini, pendekatan berbasis masyarakat dapat menjadi langkah penting yang perlu diterapkan untuk menciptakan solusi yang relevan dengan kondisi di setiap daerah yang berbeda-beda.

Ko-kreasi dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks saat ini, membekali diri, tim, dan komunitas dengan wawasan interdisipliner dan lintas sektor tentang isu-isu keberlanjutan (sustainability) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bukan lagi pilihan — melainkan kebutuhan strategis untuk tetap terdepan dan relevan.

Join Membership Bermitra dengan Kami