Indonesia Lanjutkan Kerja Sama dengan Australia untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan & Kesetaraan Gender
Foto: Freepik.
Tidak perlu diragukan lagi, perempuan adalah entitas yang sangat berarti dalam kehidupan. Perempuan memiliki kekuatan besar, dan perannya dalam berbagai aspek pembangunan sangat krusial. Namun sayangnya, perempuan masih kerap terpinggirkan dalam berbagai hal dan diperlakukan sebagai “makhluk kelas dua”. Meski pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender telah mengalami kemajuan, kesenjangan gender belum berakhir.
Di banyak tempat, masih banyak perempuan yang tertinggal sehingga peran dan hak-hak mereka menjadi terabaikan. Untuk itu, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender mesti terus ditingkatkan. Atas dasar hal itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Australia dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan inklusivitas sosial melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
Ketimpangan Gender di Indonesia
Menurut World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2023, skor Indeks Kesenjangan Gender Indonesia sebesar 0,697 poin pada tahun 2023, tidak berubah dari tahun sebelumnya. Skor tersebut didasarkan pada empat dimensi, yakni pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, partisipasi dan peluang ekonomi (termasuk pasar tenaga kerja), serta pemberdayaan politik. Pencapaian pendidikan menjadi dimensi yang mengalami kemajuan paling signifikan.
Sayangnya, dari dimensi partisipasi dan peluang ekonomi serta pemberdayaan politik, kesenjangan gender di Indonesia masih buruk. BPS mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2022 hanya 53,41%, jauh dibanding laki-laki yang angkanya 83,87%. Sementara dalam dimensi pemberdayaan politik, Indonesia berada pada paritas 18,1%, dengan 21,6% anggota parlemen perempuan dan 20,7% menteri perempuan.
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender melalui INKLUSI
Program INKLUSI atau AIPTIS (Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society) telah berjalan sejak tahun 2021 dan akan berlangsung hingga tahun 2029. INKLUSI atau AIPTIS bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di Indonesia melalui penguatan kelembagaan masyarakat. Program ini bekerja dengan memperkuat kontribusi masyarakat sipil, melalui kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.
Dijalankan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti BaKTI, Migrant Care, PEKKA, PKBI, dan SIGAB, INKLUSI mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yang terpinggirkan dan memberikan manfaat dari pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Hal ini termasuk dukungan terhadap ketenagakerjaan yang inklusif, perlindungan dari kekerasan, partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, dan akses ke layanan publik bagi difabel dan kelompok marjinal lainnya.
INKLUSI merupakan bentuk kerja sama lanjutan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setelah sebelumnya bekerja sama melalui Program MAMPU yang berlangsung tahun 2012 hingga 2020.
“Berbagai potensi program yang dapat kami kerjasamakan dengan Pemerintah Australia pada akhirnya bertujuan mendukung pembangunan di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM di Jakarta pada 21 Oktober 2023.
Tantangan ke Depan
Bintang Puspayoga menambahkan, meskipun terdapat kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, masih ada berbagai tantangan yang mesti diselesaikan. Tantangan tersebut antara lain peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
Oleh karena itu, jalan terjal untuk memberdayakan perempuan, mencapai kesetaraan gender, menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan mencapai inklusivitas sosial masih panjang. Seluruh pemangku kepentingan di segala sektor mesti saling mendukung, bersinergi, dan bahu membahu untuk mencapai tujuan itu.
Jika Anda melihat artikel ini bermanfaat, berlangganan Newsletter Mingguan Green Network Asia untuk mengikuti kabar dan cerita seputar pembangunan berkelanjutan dari komunitas multistakeholder di Indonesia dan dunia.
Amar adalah Manajer Editorial Indonesia di Green Network Asia. Ia adalah lulusan Magister Filsafat dari Universitas Gadjah Mada, dan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Sumatera Utara. Ia memiliki sepuluh tahun pengalaman kerja di bidang jurnalisme sebagai reporter dan editor.
Upaya WFP Atasi Kerawanan Pangan Masyarakat Rentan dengan Pertanian Hidroponik 
Meningkatkan Komitmen Wisata Pegunungan dan Pendakian yang Berkelanjutan 
Dampak Konten Berbahaya di Media Sosial terhadap Pembangunan Perdamaian 
Komitmen Dominika Bangun Cagar Alam Paus Sperma Pertama di Dunia 
Meningkatkan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat 
Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dengan Kerangka Kerja RESPECT