Keterlibatan Perempuan Harus Jadi Pilar Utama Pencapaian SDGs Desa

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Indonesia telah berjalan sejak 2021. Pembangunan desa amatlah penting mengingat 188 juta warga desa merupakan 43% dari penduduk Indonesia. Sejauh ini, sejumlah desa di Indonesia telah menunjukkan capaian SDGs melalui praktik baik dalam berbagai bentuk. Lalu, satu pertanyaan muncul: sejauh mana desa-desa tersebut melibatkan peran dan partisipasi perempuan dalam mencapai SDGs?

Praktik Baik SDGs di 10 Desa

Dalam data yang disusun oleh Yayasan Kalyanamitra dan INFID sebagaimana disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Pengalaman Desa dalam Implementasi SDGs Desa yang Berperspektif Gender dan Inklusi”, Selasa (28/6/2022), ada 10 desa yang telah menunjukkan praktik kesetaraan gender dan inklusi dalam mencapai SDGs, meskipun belum sempurna. 

• Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, DIY: Membangun Pos Gizi untuk melawan stunting.
• Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, DIY: Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat padukuhan. 
• Desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah, NTT, yang membentuk satgas khusus untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Desa Ajaobaki, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT: Membangun Sanggar Suara Perempuan, menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang memberdayakan perempuan dalam banyak aspek kehidupan. 
• Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Lampung: Menerapkan praktik kebebasan beragama dan keberagaman identitas, dengan membentuk Forum Pecalang.
• Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Lampung: Membentuk Satgas Perlindungan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Satgas ini sudah banyak berperan dalam mencegah perdagangan orang.
• Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, NTB: Membangun Sekolah Tenun untuk meningkatkan keterampilan perempuan. 
• Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB: Mengadakan musrenbang khusus perempuan. Posyandu di desa ini juga sangat aktif dan ramah perempuan. 
• Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Cirebon, Jawa Barat. Di desa ini, anggaran desa untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang disetujui oleh BPD mencapai 30%. 
• Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT, yang memberdayakan ekonomi perempuan, salah satunya melalui BUMDes yang membantu memasarkan produk.

Tantangan

Setiap desa memiliki cara dan pendekatan masing-masing dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusi. Ada yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam musyawarah desa, ada yang memilih memberikan program stimulus untuk kewirausahaan perempuan, hingga ada yang memberi kesempatan perempuan duduk di pemerintahan. 

Yang pasti, jalan menuju SDGs Desa dengan perspektif kesetaraan gender dan inklusi masihlah panjang. Desa-desa lain di Indonesia perlu memahami dan menyadari hal ini. 

Yanu Endar Prasetyo, peneliti sekaligus salah satu penulis buku “Praktik Baik SDGs Desa” dari INFID & Kalyanamitra, menyebut bahwa peran dan keterlibatan perempuan bukan sekadar pelengkap dalam pencapaian SDGs Desa, melainkan mesti menjadi salah satu pilar utama yang tidak dapat dikesampingkan. Tujuan 5 dalam SDGs Desa bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada 17 tujuan SDGs Desa lainnya.

“Tantangan utamanya tentu stigma yang masih dihadapi perempuan dan difabel, masih banyak yang memandang sebelah mata kemampuan mereka. Padahal, terbukti perempuan menjadi ruh dan pilar keberhasilan dari berbagai macam kegiatan dan program pemerintah di desa,” ujar Yanu kepada Green Network.

Editor: Marlis Afridah

Jika Anda melihat konten kami bermanfaat, harap pertimbangkan untuk berlangganan Green Network Asia – Indonesia.
Langganan Anda akan menguntungkan Anda secara pribadi dan profesional, dan dapat menjadi cara terbaik untuk mendukung produksi konten-konten yang tersedia untuk masyarakat umum ini.

Berlangganan Sekarang