Mengatasi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan di Tengah Krisis Iklim
Foto oleh Amel Majanovic di Unsplash.
Selama lebih dari 30 tahun, Meepia Chumee tidak memiliki kewarganegaraan. Dia lahir di Thailand, namun dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya sebagai warga tanpa kewarganegaraan. Akibatnya, dia nyaris tidak punya akses pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dia bahkan takut untuk keluar dari desa kecilnya di Thailand utara.
Syukurnya, Meepia akhirnya memperoleh kewarganegaraan pada usia 34 tahun berkat bantuan dari organisasi akar rumput Legal Community Network (LCN) dan Legal Advocacy Walk (LAW). Meepia hanyalah satu di antara lebih dari 4,3 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di dunia.
Apa itu Keadaan Tanpa Kewarganegaraan?
Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), orang tanpa kewarganegaraan adalah “orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum”. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sering diabaikan hak-hak asasinya sepanjang hidup mereka: akta kelahiran, pendidikan, perawatan kesehatan, identitas hukum, kesempatan kerja, pernikahan, dan akta kematian.
“Mereka dihalau untuk mengakses hak-hak dasar mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Kehidupan mereka ditandai dengan pengucilan, perampasan, dan marginalisasi,” kata Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.
Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dan Perubahan Iklim
Sebagian orang terlahir tanpa kewarganegaraan, dan sebagian lainnya tidak memiliki kewarganegaraan di kemudian hari. Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat terjadi karena diskriminasi sistemik berbasis ras, suku, agama, bahasa, atau jenis kelamin. Hal ini juga dapat terjadi karena kesenjangan dalam undang-undang kewarganegaraan atau kemunculan negara-negara baru. Adakalanya, seseorang bisa menjadi tanpa kewarganegaraan setelah pindah.
Perubahan iklim menyebabkan cuaca dan bencana berbahaya di seluruh dunia. Pada tahun 2020 saja, fenomena ini menyebabkan lebih dari 30 juta orang mengungsi.
Pengungsi memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi orang tanpa kewarganegaraan karena kehilangan dokumen, perpindahan permanen ke negara lain, dan faktor-faktor lainnya. Lalu, orang-orang tanpa kewarganegaraan kemungkinan besar dikecualikan dari bantuan bencana, perawatan kesehatan darurat, layanan sosial, dan rencana adaptasi nasional sejak awal.
Mengatasi Tantangan
UNHCR merekomendasikan beberapa praktik baik untuk membantu pemerintah negara-negara mengatasi tantangan keadaan tanpa kewarganegaraan dan perubahan iklim, antara lain:
- Mengatasi situasi tanpa kewarganegaraan yang ada dengan mengikuti panduan Rencana Aksi Global untuk Mengakhiri Keadaan Tanpa Kewarganegaraan dan meningkatkan kepatuhan terhadap instrumen hak asasi manusia internasional.
- Memasukkan pencegahan, pengurangan, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan ke dalam rencana dan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana.
- Terlibat dalam pengaturan bilateral dan regional tentang perpindahan lintas batas dalam konteks perubahan iklim.
Grandi mengatakan, “Mengingat kita telah melihat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki keadaan pada kemanusiaan, diperlukan komitmen dan upaya politik yang lebih kuat untuk meningkatkan taraf kehidupan jutaan orang yang terpasung tanpa kewarganegaraan dan hidup dalam bayang-bayang.”
Saat pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan, kerja sama menjadi sangat penting. Banyak orang tanpa kewarganegaraan merupakan etnis minoritas yang tinggal di dekat perbatasan, oleh karenanya organisasi akar rumput, badan PBB, dan pemerintah mesti bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk merangkul semua orang.
Penerjemah: Abul Muamar
Baca juga versi asli artikel ini dalam bahasa inggris di Green Network Asia.
Jika Anda melihat artikel ini bermanfaat, berlangganan Newsletter Mingguan kami untuk mengikuti kabar dan cerita seputar pembangunan berkelanjutan dari komunitas multistakeholder di Indonesia dan dunia.
Naz adalah Manajer Editorial Asia di Green Network. Ia bertanggung jawab sebagai Editor untuk Green Network Asia dan Reviewer untuk Green Network ID.