Bertahun-tahun lamanya, banjir telah menjadi “bencana langganan” di Jakarta. Setiap tahun, kerugian akibat banjir Jakarta mencapai rata-rata USD 186 juta. Pada 2020, kerugian ini memuncak hingga mencapai USD 1,15 miliar dan menelan banyak korban jiwa.

Sayangnya selama puluhan tahun, penanganan banjir Jakarta cenderung berkutat pada upaya mencegah meluapnya air sungai dan kurang menyentuh akar persoalan. Meski penting, normalisasi sungai, pengerukan kali, hingga rencana pembangunan tanggul tidak cukup untuk mengatasi banjir dalam jangka menengah dan panjang. Inilah alasan mengapa banjir tahunan di Jakarta masih terus terjadi dan bahkan semakin parah.

Persoalan Utama Banjir Jakarta

Setidaknya ada tiga persoalan utama mengenai banjir Jakarta. Pertama adalah ketergantungan banyak penduduk pada air tanah atau sumur. Penyedotan air tanah yang telah berlangsung lama dan masif menyebabkan permukaan tanah Jakarta terus menurun dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. Laju subsidensi tanah Jakarta berkisar antara 10 dan 30 cm per tahun. Ketika permukaan tanah lebih rendah dari permukaan laut, banjir bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memang telah memberlakukan larangan penyedotan air tanah sejak Agustus 2023. Namun, langkah ini saja tidak cukup. Tanpa disertai dengan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa yang berkualitas, konsisten, dan terjangkau, larangan tersebut akan selalu bocor seperti pipa itu sendiri. Apalagi, sebagian besar pipa di Jakarta sudah berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, ketersediaan air ledeng hanya dapat memenuhi kebutuhan 65,01 persen penduduk Jakarta. Selama air ledeng kurang dapat diandalkan, sumur akan tetap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan banyak warga dan pelaku usaha, terutama mereka yang berpendapatan rendah dan menengah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kedua, Jakarta telah lama memperlakukan air hujan sebagai “musuh” yang harus segera dibuang. Curah hujan yang tinggi sering dikategorisasikan sebagai pertanda datangnya musibah banjir. Padahal pada hakikatnya, air, termasuk air hujan, adalah sumber kehidupan dan anugerah yang patut disyukuri, dan karenanya perlu dikelola dengan baik. 

Ketiga, penanaman mangrove di pesisir Jakarta masih kurang terorganisir. Berbagai kegiatan penanaman mangrove, termasuk yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), memang telah banyak dilakukan. Namun, kegiatan yang ada secara umum masih sporadis. 

Dengan tiga persoalan utama tersebut, ada beberapa solusi potensial yang dapat diterapkan di Jakarta.

Pelajaran dari Tiongkok dan Singapura tentang Penyediaan Air Bersih

Jakarta dapat belajar dari praktik-praktik yang telah terbukti di kota-kota pesisir lain di dunia, seperti Tianjin (Tiongkok) dan Singapura, yang pernah mengalami krisis air bersih.

Pada 2003, Pemerintah Tiongkok membangun Proyek Transfer Air Selatan-Utara untuk mengalirkan air dengan kapasitas sekitar 45 miliar m3 dari Sungai Yangtze untuk penduduk daerah metropolitan Beijing-Tianjin. Proyek tersebut bertujuan mengatasi penurunan permukaan tanah di Tianjin yang telah berlangsung sejak 1920-an karena penyedotan air tanah yang masif, yang didorong oleh industrialisasi dan naiknya jumlah penduduk. Proyek tersebut telah beroperasi sejak Desember 2014, dan hasilnya, setidaknya pada 2019, sepertiga bagian dari Tianjin telah berhenti mengalami penurunan permukaan tanah atau mengalami kenaikan kembali permukaan tanah.

Sementara itu, pada 1963, Singapura mendirikan Dewan Utilitas Publik (Public Utilities Board/PUB), yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan penyediaan air bersih. Pada 2001, PUB ditata kembali sebagai badan air nasional. Di bawah Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan (Ministry of Sustainability and the Environment), PUB bertugas mengelola seluruh siklus air di Singapura, memastikan pasokan dan kebutuhan air bersih sinkron dan terpenuhi, sehingga dapat menghentikan penyedotan air tanah serta menghindari banjir. Kebijakan PUB didasari Empat Sumber Air Nasional (Four National Taps), yakni sumber air bersih yang dipasok dari 17 waduk, air daur ulang, desalinasi air laut, dan air impor dari Malaysia yang akan berakhir pada 2061.

Seperti di Tianjin, pelayanan air ledeng di Jakarta dapat menghentikan penyedotan air tanah dan penurunan permukaan tanah. Namun, proyek transfer air dengan kondisi sungai di Jakarta saat ini bukanlah opsi karena sungai yang sudah tercemar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, “Tidak ada satu sungai pun [di Jakarta] yang layak untuk manusia” dan 70,7 persen dinyatakan tercemar sedang dan berat, terutama akibat tinja. Alasannya sekitar 119 ribu kepala keluarga tidak memiliki jamban mandiri. Limbah seperti tinja dan deterjen langsung mengalir ke kali dan sungai. Belajar dari Proyek Transfer Air Selatan-Utara di Tiongkok, Jakarta dapat mengandalkan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa yang berkualitas, konsisten, dan terjangkau.

Belajar dari PUB di Singapura, Jakarta dapat mengandalkan desalinasi air laut dalam sistem penyediaan air bersih, selain dari waduk dan air daur ulang. Menurut situs Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya), 86,9 persen sumber air bersih Jakarta berasal dari luar kota, yakni Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, sedangkan 13,1 persen berasal dari kali dan sungai. Jika Jakarta mampu memetakan penggunaan waduk dalam kota sebagai salah satu sumber utama penyediaan air bersih, maka pembangunan waduk tidak akan dianggap sebagai upaya pencegahan banjir semata, tetapi juga sebagai keharusan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Jakarta. Hal ini akan mengubah paradigma dalam pembangunan Jakarta; dari sekadar mengirim air dari Jawa Barat dan membuang air di Teluk Jakarta, menjadi tata kelola sumber daya air dalam kota yang berkesinambungan.

Sayangnya, sekalipun Jakarta telah membangun instalasi pengolahan air untuk desalinasi air laut, hal ini belum menjadi salah satu sumber utama penyediaan air bersih seperti halnya di Singapura. Padahal, lokasi strategis Jakarta sebagai kota pesisir merupakan kesempatan untuk memanfaatkan air laut. Sejak 2016, ​​PAM Jaya telah membangun beberapa instalasi pengolahan air berteknologi osmosis air laut untuk menyediakan air bersih untuk penduduk Jakarta di Kepulauan Seribu. Faktanya menurut Badan Pusat Statistik, hanya 0,27 persen penduduk Jakarta yang beralamat di Kepulauan Seribu; sisanya tinggal di daratan Jakarta. Artinya, desalinasi air laut belum melayani 99,73 penduduk Jakarta dan belum menjadi kebijakan salah satu sumber utama penyediaan air bersih.

Potensi Penerapan Konsep Kota Spons

Jakarta dapat mengeksplorasi potensi konsep kota spons, yang lahir dan diterapkan di Tiongkok sejak 2013. Konsep ini, yang terinspirasi dari teknik pertanian dan tata kelola sumber daya air Tiongkok kuno, menekankan penggunaan infrastruktur hijau, seperti taman, pepohonan, perkerasan permeabel, dan atap hijau. Tidak seperti sistem drainase konvensional, kota spons dirancang untuk memfasilitasi penyerapan, penampungan, dan pemurnian air untuk menghindari banjir dan menyediakan air bersih. Pemerintah Tiongkok setidaknya telah menetapkan 30 kota, termasuk Tianjin, sebagai model kota spons. Salah satu contoh wujudnya adalah Taman Tianjin Qiaoyuan. 

Pada 2006, PUB meluncurkan Program Perairan Aktif, Indah, Bersih (Active, Beautiful, Clean Waters Programme/Program Perairan ABC). Program ini memiliki dua tujuan, yakni meningkatkan kualitas air dan kelayakhunian kota. Caranya adalah dengan mentransformasi kali, sungai, dan waduk menjadi ruang rekreasi, sehingga masyarakat dapat lebih dekat dengan air dalam kehidupan sehari-hari dan secara alami menjadi penjaga perairan.

Per 2017, Singapura telah menyelesaikan 36 proyek Program Perairan ABC. Salah satunya adalah Taman Bishan-Ang Mo Kio, sebagai contoh wujud kota spons. Dibangun pada 1988, taman ini direkonstruksi ulang pada 2012 dengan mengubah desain drainase berbeton menjadi sungai alami yang mengaliri taman tersebut seiring lahirnya konsep kota spons di Tiongkok. Konsep ini meningkatkan kapasitas tampungan air di taman tersebut hingga setinggi 100 meter saat banjir naik dan menghemat ongkos sekitar 15 persen dibandingkan dengan konstruksi drainase berbeton.

Di Jakarta, pembangunan taman sebagai tempat penyerapan dan penampungan air hujan, seperti layaknya di kota spons Tianjin dan Singapura, belum dilakukan. Padahal, taman seharusnya menjadi andalan pertama untuk menyerap dan menampung air hujan sebelum waduk dan embung digunakan.

Jakarta membutuhkan taman seperti Taman Tianjin Qiaoyuan dan Taman Bishan-Ang Mo Kio, alih-alih sekadar taman-taman kecil di atas beton di setiap kecamatan. Sudah saatnya juga, kali dan sungai berbeton di Jakarta direkonstruksi ulang menjadi sungai alami yang mengaliri taman-taman yang ada. 

Namun, rekonstruksi ulang drainase berbeton bukan perkara mudah. Sekalipun bantaran kali dan sungai merupakan tanah negara dan kepemilikan perseorangan dilarang oleh hukum, banyak bantaran tersebut telah dijadikan tempat tinggal dan mencari nafkah oleh warga selama turun-temurun.

Memperkuat Konservasi Hutan Mangrove

Lebih lanjut, Jakarta perlu memperkuat konservasi hutan mangrove untuk mengatasi banjir yang datang setiap tahun. Dalam hal ini, Jakarta dapat memetik pelajaran dari Shenzhen, salah satu kota dengan pembangunan dan urbanisasi tercepat di dunia. Kota ini merupakan contoh wujud keajaiban ekonomi Tiongkok (Chinese economic miracle). Dalam waktu 40 tahun, Shenzhen berkembang dari desa dengan 300.000 penduduk menjadi kota dengan lebih dari 17 juta penduduk. Jumlah penduduknya meningkat hampir 60 kali lipat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,3 persen dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk Tiongkok sebesar 0,9% per tahun. 

Seperti Indonesia, Tiongkok juga mengalami kerusakan hutan mangrove dan hal ini berlangsung hingga 2001. Perbedaannya, pada 2019 Pemerintah Tiongkok mulai berbenah dengan proyek konservasi hutan mangrove. Proyek ini ditindaklanjuti dengan menetapkan standar teknis konservasi hutan mangrove untuk menilai upaya konservasi tersebut. Pemerintah Shenzhen juga telah menetapkan 1 persen dari wilayah inti perkotaannya sebagai zona konservasi hutan mangrove.

Seperti Shenzhen, Jakarta dapat menetapkan sekian persen dari wilayah kotanya sebagai zona konservasi hutan mangrove. Dengan begitu, terdapat target konservasi dan hutan mangrove terlindungi dari kemungkinan alih guna lahan untuk mengatasi urbanisasi. 

Hutan mangrove bukan hanya dapat mengurangi abrasi, meningkatkan kualitas air, dan menghindari banjir termasuk banjir rob, tetapi juga dapat menyediakan lapangan kerja melalui budidaya perikanan dan ekoturisme.

Perlu Kerja Sama Semua Pihak

Jakarta adalah jantung perekonomian Indonesia dan rumah bagi jutaan keluarga dan pelaku usaha dan UMKM. Pada 2025, Jakarta menyumbang 16,61% dari produk domestik bruto Indonesia. Ironisnya, banjir yang melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi dan sangat merugikan masih terus terjadi, bahkan semakin sering dan parah.

Seringkali, orang terkagum-kagum melihat tata ruang kota-kota lain di dunia: kali yang bersih di Amsterdam, taman yang indah di London, pepohonan yang rindang di Singapura, atau air ledeng yang aman dikonsumsi di Melbourne. Sejatinya, Jakarta memiliki potensi yang sama. Jika ingin serius mengatasi banjir, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, PAM Jaya, Pemerintah Pusat, dan penduduk Jakarta, terutama yang tinggal di bantaran kali dan sungai, mesti bekerja sama.

Selain penjelasan di atas, beberapa rekomendasi lain yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

• Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menyediakan pemukiman yang layak bagi warga di bantaran kali dan sungai, untuk tempat tinggal dan mencari nafkah; dan merekonstruksi ulang drainase berbeton tersebut menjadi sungai alami yang mengaliri taman. 
• PAM Jaya dapat mengolah kali dan sungai yang sudah tercemar agar jernih dan mengaliri taman; dan mengolah kembali air dari sungai dan taman tersebut sebagai salah satu sumber penyediaan air bersih. 
• Pemerintah Pusat dapat menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai proyek strategis nasional untuk mempercepat koordinasi antara kementerian dan lembaga. 
• Pembentukan kemitraan publik-swasta dan mekanisme pembiayaan yang memadai, yang disertai dengan pemantauan yang kuat untuk memastikan proyek pengendalian banjir dan pengelolaan air berjalan secara transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, warga di bantaran kali dan sungai di Jakarta mesti memahami bahwa bantaran tersebut adalah tanah negara dan harus rela berpindah ke pemukiman yang lebih layak, sekalipun telah menjadi hunian selama turun-temurun.  

Bukan Takdir Alam

Jika kali, sungai, dan waduk di Jakarta ditransformasi menjadi ruang rekreasi alami, masyarakat dapat lebih dekat dengan air dalam kehidupan sehari-hari dan secara alami menjadi penjaga perairan. Hal ini bukan hanya dapat menyediakan tempat penyerapan dan penampungan air secara alami serta mencegah banjir, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas air dan kelayakhunian Jakarta bagi puluhan juta penduduknya.

Banjir Jakarta bukan takdir alam. Ia adalah akumulasi keputusan yang diambil, ditunda, atau diabaikan selama puluhan tahun. Selama kebijakan tidak menekankan pada akar persoalan, musim hujan akan selalu datang bersama genangan. Dengan gotong royong, keberanian, dan kebijakan yang menyentuh akar persoalan, banjir Jakarta bukanlah masalah yang mustahil diatasi.

Editor: Abul Muamar